TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista

Jubir Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai kritik PDI Perjuangan terkait pembelian alutsista oleh Menhan Prabowo membuat utang negara membengkak sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat. Sebab, Dahnil menyebut apabila kritik itu ditarik ke ranah politik dapat membingkai seolah-olah Kemenhan banyak berutang.

"Ini menjadi masalah karena seolah olah ditarik seperti kemarin pernyataan mas Hasto. Ini pak Prabowo nambah utang Kementerian Pertahanan, jadi seolah-olah yang berutang Pak Prabowo. Dan itu yang menurut saya cenderung menghina nalar publik," ucap Dahnil dalam diskusi di daerah Jakarta Selatan, Jumat (5/1).

Selain itu, Dahnil yang juga politikus Partai Gerindra itu menilai ucapan Hasto terlalu tendensius. Sebab menurut Dahnil, tudingan itu tanpa dasar melainkan sengaja menyerang Prabowo selaku capres nomor urut 2.

"Jadi saya mau menjelaskan begini dan saya yakin mas Hasto seharusnya paham karena ini statement politis yang tendensius ingin menyerang Pak Prabowo sehingga seolah-olah menghina nalar publik," kata Dahnil.

Dahnil menjelaskan sejatinya, tidak ada namanya utang Kemenhan maupun utang Prabowo Subianto soal pembelian alutsista. Karena soal utang itu telah dijelaskan dan dijabarkan dalam APBN. Di mana menurut Dahnil, semua Kementerian dan Lembaga (K/L) mengajukan program dan rencana kerja mereka dalam setiap pembahasan APBN. Adapun rujukannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Semuanya mengajukan setiap tahun dan itu dibahas bersama Bappenas dan Kemenkeu. Nanti kemudian dirumuskan keluarlah nanti di sisi belanja," ujar Dahnil.

Sehingga, dalam pelaksanaan APBN Indonesia juga memakai rezim defisit. Artinya, jika RI tidak membayar bunga utang, maka sejatinya APBN bisa surplus sebesar Rp94 triliun. Namun, Indonesia harus membayar bunga utang sehingga harus defisit Rp300 triliun.

Itulah kenapa, Dahnil mengatakan, Indonesia terpaksa harus berutang untuk membiayai program dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Termasuk soal utang yang ada untuk menjalankan program dari Kementerian Pertahanan.

"Ini kan kalau dijelaskan kepada masyarakat logikanya sederhana, kalau di rumah kita kebutuhannya A B C D kemudian gaji dan pendapatan kita tidak cukup. Apa yang bisa dilakukan orang rumah?" kata Dahnil.

Dahnil mengingatkan utang negara tidak hanya dipakai untuk Kementerian Pertahanan, melainkan untuk pembiayaan berbagai Kementerian dan Lembaga.

"Bedanya di Kementerian Pertahanan akan digunakan untuk alutsista dan transparan dan akuntabel. Kalau di Kemensos kan pernah dikorupsi, pernah ditangkap. Jadi tendensius ketika kita bicara utang, seolah olah ingin membodohi publik bahwa ini Prabowo menambah utang. Padahal perspektifnya keliru ketika kita bicara pertahanan," tukasnya.

Dahnil mengungkit soal opsi lain agar negara tidak berhutang. Yakni dengan langkah pemerintah untuk mengambil lalu menjual aset negara sebagaimana yang dilakukan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang juga petinggi PDI Perjuangan.

Menurut Dahnil, kala itu sebagai Presiden Megawati, menjual beberapa aset negara untuk menutupi defisit anggaran negara. Namun demikian, cara itu ditegaskan tidak digunakan saat pemerintahan Jokowi.

"Itu pernah dilakukan negara dulu. Ketika Mas Hasto sedang berkuasa itu dilakukan (aset dijual). Indosat dijual. Itu kan negara melakukan itu. Kapal tanker dijual ketika Mas Hasto berkuasa dulu. Nah kalau nggak ada aset karena Pak Jokowi sekarang nggak mau jual aset ya salah satu cara karena kita nggak liquid nggak ada dana liquid ya utang. Salah nggak utangnya? nggak. Kan untuk membiayai bukan untuk yang lain, untuk jaga negara," beber Dahnil.

PDIP Kritik Utang Kemenhan

Sebelumnya, Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Hasto Kristiyanto menyindir calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto yang berutang untuk membeli alutsista.

Hasto mencontohkan ketika rakyat sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok Presiden Jokowi akan langsung turun langsung.

"Contohnya apa? Saat ini rakyat menghadapi kesulitan kenaikan harga kebutuhan pokok. Cabe naik," ucap Hasto.

"Kalau Pak Prabowo solusinya memprioritaskan alutsista, menambah utang luar negeri alutsista. Jadi negara ini seperti mau perang. Ini yang membedakan," kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto pun menilai jika cara-cara seperti Jokowi sama dengan capres nomor 3, Ganjar Pranowo yang memiliki gaya kepemimpinan seperti itu. Dengan turun langsung ke masyarakat, apabila mengalami kesulitan.

"Jadi maunya meniru hasilnya berbeda. Hasilnya Pak Ganjar yang seperti Pak Jokowi," tutur Hasto.