TKN Sebut Jokowi Utus Luhut Temui Prabowo Untuk Menjaga Situasi Politik Usai Pilpres
Menurut Ace, Jokowi mengutus Luhut lantaran memiliki kedekatan dengan Prabowo dan sama-sama memikiki latarbelakang militer.
Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menjelaskan alasan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mengutus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menemui Capres Prabowo Subianto. Menurut Ace, Jokowi mengutus Luhut lantaran memiliki kedekatan dengan Prabowo yang sama-sama berlatar belakang militer.
"Pilihan terhadap Pak Luhut pun sebetulnya juga karena memang beliau dinilai memiliki kedekatan dengan Pak Prabowo, sesama mantan militer yang sudah memiliki hubungan kedekatan yang panjang," ujar Ace saat dikonfirmasi, Senin (22/4).
-
Apa yang dibicarakan Prabowo dan Jokowi? Saat itu, mereka berdua membahas tentang masa depan bangsa demi mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Bagaimana Prabowo bisa menyatu dengan Jokowi? Saat Pilpres 2019 Prabowo merupakan lawan Jokowi, namun setelah Jokowi terpilih menjadi presiden Prabowo pun merapat kedalam kabinet Jokowi.
-
Bagaimana Prabowo dinilai akan meneruskan pemerintahan Jokowi? Sebagai menteri Presiden Jokowi, Prabowo kerap ikut rapat. Sehingga, Prabowo dinilai tinggal meneruskan pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'rufA Amin.
-
Apa yang dibahas Prabowo dan Jokowi saat bertemu? Juru Bicara Menteri Pertahanam Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut, pertemuan Prabowo dengan Jokowi untuk koordinasi terkait tugas-tugas pemerintahan. "Koordinasi seperti biasa terkait pemerintahan," kata Dahnil saat dikonfirmasi, Senin (8/7). Dia menjelaskan, koordinasi tugas tersebut mencakup Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun sebagai Presiden terpilih 2024-2029.
-
Siapa yang menganggap Jokowi layak jadi Wantimpres Prabowo-Gibran? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ace mengaku belum mengetahui kapan pertemuan tersebut akan terlaksana. Politisi Golkar itu mengatakan pertemuan itu diinginkan Jokowi untuk menjaga suasana usai pencoblosan Pilpres tetap kondusif.
"Ini saatnya buat kita untuk menciptakan suasana yang kondusif di masyarakat agar ekonomi berjalan seperti biasa kembali. Jangan terganggu stabilitas politik kita gara-gara proses Pemilu ini," kata dia.
Sementara itu, Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres dan Cawapres nomor urut 02, Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan belum ada kepastian diterimanya Luhut Binsar Panjaitan di kediaman Prabowo Subianto.
Menko Maritim Kabinet Kerja itu dikabarkan akan menemui Prabowo Subianto sebagai utusan Jokowi, pertemuan rencananya digelar di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.
"Semalam, Pak Prabowo belum dan tidak memutuskan menerima utusan Pak Jokowi yakni Pak Luhut," cuit Dahnil di Twitter pribadnya, @Dahnilanzar, Minggu (21/4).
Sebab, menurut Dahnil, Prabowo saat ini masih fokus mengawal form C1 Plano dan memperjuangkan hal tersebut. "Pak Prabowo masih fokus memperjuangkan dan mengawal agar rakyat terus mengawal C1," kata Dahnil.
Sebelumnya, Direktur Media dan Komunikasi BPN 02, Hashim Djojohadikusumo membenarkan Jokowi mengirim Luhut Binsar Panjaitan sebagai utusannya untuk bertemu Prabowo.
"Pak Luhut, Pak Luhut Panjaitan akan ke rumah," jelas Hashim.
Menurut dia, pertemuan akan dilakukan di Rumah Kertanegara, Jakarta Selatan. Saat memastikan waktu pertemuan, Hashim mengatakan hal itu dilakukan besok, Minggu 21 April 2019.
"Saya kira besok, di rumah, di rumah Kertanegara," tutur adik kandung Prabowo Subianto ini.
Reporter: Lizsa Egeham
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Real Count KPU Senin Siang dari 123.554 TPS, Siapa Unggul?
Usai Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, 3 TPS di Kota Kupang Gelar PSU
Coblos 10 Surat Suara, Anggota KPPS di Boyolali Diperiksa Bawaslu
Coblos 10 Surat Suara, Anggota KPPS di Boyolali Diperiksa Bawaslu
Gerindra Minta La Nyalla Tepati Janji soal Potong Leher
Gus Ipul: Pemilu Sudah Selesai, Saatnya Memikirkan Umat dan Rekonsiliasi
10 Kotak Suara Pemilu 2019 Terbakar di Kabupaten Pesisir Selatan
PDIP Sebut Penghitungan Ulang 8.146 TPS di Surabaya Berpotensi Perkeruh Suasana