TKN Ungkap PAN Sempat Minta Kursi Pimpinan DPR/MPR ke Jokowi
Abdul Kadir Karding mengatakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta jatah kursi pimpinan DPR ataupun MPR kepada calon Presiden petahana Joko Widodo.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan meminta jatah kursi pimpinan DPR ataupun MPR kepada calon Presiden petahana Joko Widodo. Informasi itu diakui Karding diperoleh dari pihak Istana Negara.
"Dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR," kata Karding, Selasa (30/4).
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
-
Siapa saja yang ikut dalam Pilpres 2019? Peserta Pilpres 2019 adalah Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
-
Partai apa yang menang di pemilu 2019? Partai pemenang pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase 19.33% dari total suara sah yang diperoleh.
-
Siapa yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden di Pilpres 2019? Berdasarkan rekapitulasi KPU, hasil Pilpres 2019 menunjukkan bahwa pasangan calon 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, meraih 85.607.362 suara atau 55,50%, sementara pasangan calon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, meraih 68.650.239 suara atau 44,50%.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai sikap tersebut wajar adanya. Termasuk sikap Wakil Ketua Umum PAN, Bara Hasibuan yang mengatakan pihaknya berhak menentukan sikap politik pasca Pilpres 2019.
Karding mengatakan apa yang dilakukan Bara sudah sewajarnya sebagai politisi demi kepentingan dan keberlangsungan partai berlambang matahari putih itu. Ia juga menambahkan sikap Bara saat ini adalah sikap objektif di tengah situasi politik pasca pilpres.
"Pak Bara itu menurut saya, berusaha untuk obyektif secara politik, dan yang paling penting bahwa membangun komunikasi itu penting di saat dinamika politik agak hangat seperti sekarang ini," ujarnya.
Diketahui partai besutan Zulkifli Hasan tengah gaduh. Hal itu mencuat seiring sikap Bara usai Pilpres 2019. PAN, sebagai rumah politik Bara diketahui mendukung pasangan capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi. Namun berdasarkan hasil rekapitulasi sementara Komisi Pemilihan Umum(KPU) pasangan nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf lah yang unggul.
Bara menyatakan, dukungan PAN hanya sampai kontestasi pilpres. Setelahnya, ia menegaskan PAN berhak sepenuhnya menentukan sikap politik.
"Setelah itu kami bebas dengan otoritas penuh untuk menentukan langkah berikutnya bagi PAN tentu saja sesuai dengan kepentingan partai," jelas Bara.
Bara menyebut tidak menutup PAN akan kembali berlabuh dalam barisan pendukung pemerintahan Jokowi. Sebab, dia menjelaskan sejarahnya PAN dari Pemilu 1999 sampai 2014, memposisikan sebagai pendukung pemerintah.
Pada Pemilu 2014, PAN yang mengusung Ketumnya Hatta Rajasa sebagai cawapres Prabowo Subianto, akhirnya hijrah ke koalisi pendukung pemerintahan terpilih Jokowi-JK.
PAN Bantah Minta Kursi
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno membantah tudingan TKN. Dia menegaskan PAN tak pernah minta apa-apa pada Presiden Jokowi.
"Kita tidak pernah minta apa-apa ke beliau," kata Eddy pada wartawan, Selasa (30/4).
Eddy mengatakan, tidak mungkin Zulkifli meminta jatah kursi menteri pada saat berbincang dengan Jokowi beberapa waktu lalu di Istana Negara. Sebab, kata dia, acara itu adalah forum kenegaraan.
"Rasanya tidak mungkin membahas hal yang strategis dan penting dalam forum kenegaraan dan dihadiri undangan banyak," ungkapnya.
Meski begitu, Eddy belum bisa memastikan apakah ada pembahasan lobi politik di luar pembicaraan saat di Istana Negara. Dia mengaku belum mendengar informasi lebih lanjut mengenai proses lobi.
(mdk/ian)