Tolak Keberadaan Dewan Pengawas, Demokrat Dorong Jokowi Keluarkan Perppu KPK
Wasekjen Demokrat Didi Irawadi mengatakan, pihaknya juga setuju jika Perppu tersebut sifatnya penangguhan. Menurut dia, nantinya Perppu KPK itu ada kesempatan membahas pasal-pasal mana yang dianggap bermasalah.
Partai Demokrat menegaskan menolak keberadaan Dewan Pengawas diatur dalam Undang-undang KPK. Demokrat mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Perppu sebagai alternatif UU KPK.
Wasekjen Demokrat Didi Irawadi mengatakan, pihaknya juga setuju jika Perppu tersebut sifatnya penangguhan. Menurut dia, nantinya Perppu KPK itu ada kesempatan membahas pasal-pasal mana yang dianggap bermasalah.
-
Kapan Partai Demokrat dideklarasikan? Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kapan Front Penyelamat Demokrasi dan Reformasi dibentuk? Deklarasi dihadiri sejumlah tokoh antara lain Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh, pengamat militer Connie Bakrie, budayawan M Sobary, Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji, serta tokoh muda seperti Seno Bagaskoro dan Anggi Pasaribu. F-PDR turut melibatkan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, buruh, petani, nelayan yang berjuang untuk menegakkan demokrasi dan konstitusi demi Indonesia yang lebih baik di tengah kondisi politik Indonesia makin jauh dari cita-cita reformasi.
-
Kapan Partai Kasih dideklarasikan? Sekelompok anak muda Indonesia asal Papua mendeklarasikan mendirikan partai nasional yang diberi nama Partai Kasih pada Minggu 23 Juni 2024 di Jakarta.
"Perppu penangguhan dulu. Ini kan tidak merugikan KPK juga, tidak merugikan Presiden, tidak merugikan DPR. Penangguhan ini tentu poinnya ada beberapa pasal. Kan tidak semua pasal yang direvisi. Ada beberapa pasal yang mungkin menjadi polemik. Sebagai contoh salah satu pasal yang perhatian mengenai Dewan Pengawas. Partai Demokrat secara tegas menolaknya," kata Didi dalam diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10).
Menurut dia, Presiden Jokowi bisa saja menunda satu sampai dua tahun penerbitan Perppu KPK. Alasannya dengan mempertimbangkan pandangan dari para tokoh, pakar hukum bahkan mantan lembaga antirasuah.
"Ada jalan tadi, untuk menunda ini, berikan satu, dua tahun, tidak ada yang dirugikan termasuk KPK. Karena perbaikan itu yang diajak KPK, kemudian civil society dari kampus-kampus atau para ahli yang punya integritas, misalnya mantan pimpinan KPK Pak Busyro Muqoddas saya kira perlu dipanggil juga," ujar Didi.
Dia menyarankan Presiden Jokowi membicarakan dengan semua pihak terkait UU KPK ini. Hal itu untuk menemukan jalan terbaik mengenai polemik disahkannya UU KPK.
"Tentu harus bicara dengan semua pihak. Cari jalan yang terbaik. Dalam hal ini kita ingin mencapai hal terbaik, seyogyanya tanpa ada kehilangan muka," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
Baca juga:
Jokowi Masih Kaji Masukan Tokoh dan Pimpinan Koalisi soal Keluarkan Perppu KPK
Srikandi Milenial Tolak Perppu KPK
Ruki Nilai Jokowi Tak Perlu Takut Dimakzulkan Karena Keluarkan Perppu UU KPK
Belum Bersikap Soal Perppu KPK, Golkar Pantau Uji Materi di MK
Mahfud Soal Perppu KPK: Apapun Keputusan Presiden Jokowi Dihormati
PKS Yakin Jokowi Konsisten Tidak Bakal Terbitkan Perppu KPK
Soal Perppu KPK, Moeldoko Ingin Mahasiswa Jangan Pakai Kata 'Pokoknya'