Tolak komentari Puan di sidang e-KTP, Gerindra pilih fokus Pilkada 2018
Keponakan kandung Prabowo Subianto ini tak ingin berkomentar lebih jauh. Saat ini Gerindra juga tetap fokus dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018.
Nama politikus PDIP Puan Maharani dan Pramono Anung disebut Setya Novanto menerima jatah hasil mega korupsi proyek e-KTP dalam persidangan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3). Politikus Gerindra Aryo Djojohadikusumo tak ingin ikut campur, namun ia menilai proses hukum harus tetap dihormati.
"Partai Gerindra hormati semua proses peradilan, kita hormati keputusan hukum pengadilan apapun hasilnya kita harus yakini bahwa itu kita harus hormati judicial di Indonesia. Saya tidak bisa berkomentar tentang kader partai lain," katanya saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Kamis (22/3).
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.
-
Apa arti KPPS? KPPS adalah singkatan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Ini merupakan organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu di Indonesia.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Mengapa Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Menurut Ganjar, dengan KTP Sakti nantinya masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah, hanya dengan kartu Identitas saja."Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12).
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
"Jadi kalau mau tanya tentang Setnov atau Pramono Anung atau Bu Puan jadi menurut saya harus tanya teman-teman saya yang di PDIP dan Golkar," tambahnya.
Keponakan kandung Prabowo Subianto ini tak ingin berkomentar lebih jauh. Saat ini Gerindra juga tetap fokus dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018.
"Saya fokus untuk warga saya Jakarta Barat dan kepulauan seribu. Kalau kami di Gerindra fokus di pemilihan gubernur masing-masing ya. Kebetulan ada banyak yang maju dari kita di Jawa Tengah sudirman Said, Jawa Barat Sudrajat, Aswari Sulsel," ujar Aryo.
Diberitakan sebelumnya, saat menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (22/3) pagi, Novanto mengungkap bahwa Pramono Anung dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menerima aliran dana e-KTP sebesar USD 500 ribu.
"Ke Pramono Anung dan Puan Maharani USD 500 ribu," sebutnya.
Selain memberikan uang kepada dua kader PDI Perjuangan tersebut, Novanto juga menyerahkan uang kepada mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap, Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Olly Dondokambey, anggota Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng, dan Tamsil Linrung. Uang korupsi tersebut tersalur melalui Andi dan Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, keponakan Setya Novanto.
Baca juga:
Novanto minta KPK tindak lanjuti nama-nama yang disebut terlibat e-KTP
KPK akan analisa kesaksian Setnov soal Puan-Pramono terima duit e-KTP
Pramono ungkap Setya Novanto beberapa kali minta perlindungan Jokowi
Idrus Marham bantah uang korupsi e-KTP untuk Rapimnas Golkar 2012
Politisi Golkar soal duit e-KTP buat Rapimnas: Pengakuan sepihak dari Setnov saja