Mekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi. Mulai dari DPR, Mahkamah Konstitusi maupun MPR.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menanggapi heboh isu permintaan Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat mengenai pemakzulan Presiden Jokowi sebelum pemilu 2024.
Adapun putusan Mahkamah Konstitusi, saat ini sedang dibahas oleh anggota Badan Legislasi atau Baleg DPR
Bagi Ari, adanya keinginan pemakzulan kepala negara dari masyarakat merupakan kritik dan mimpi politik.
Menurutnya, pemakzulan dapat terjadi jika presiden melanggar konstitusi.
Menurutnya, pemakzulan dapat terjadi jika presiden melanggar konstitusi.
Presiden Jokowi mengatakan sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis selama penyelenggaraan pemilu
Ketua DPR Puan Maharani Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam sidang tahunan di Gedung MPR/DPR, Jakarta pada Jumat, 16 Agustus2024.
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Mahkamah Konstitusi menyatakan tuduhan adanya intervensi Presiden Jokowi dalam meloloskan pasangan capres dan cawapres tidak beralasan hukum
Presiden Jokowi menilai suara Guru Besar yang berisi kritik merupakan hak berdemokrasi masyarakat.
Masinton menegaskan pemerintah dan DPR harus mendengar suara rakyat dan mahasiswa.
Masinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi tidak memiliki political will tentang penegakan hukum.
Saldi Isra pertanyakan alasan mengapa Presiden Joko Widodo lebih sering melakukan kunjungan di Jawa Tengah