Wakil Ketua MPR: Belum Ada Usulan Resmi Tambahan Kursi Pimpinan Jadi 10 Orang
MPR RI belum melakukan pembahasan soal wacana penambahan kursi pimpinan dari lima menjadi 10 orang. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menuturkan, dinamika antar partai soal wacana ini belum bertemu pada satu titik.
MPR RI belum melakukan pembahasan soal wacana penambahan kursi pimpinan dari lima menjadi 10 orang. Wakil Ketua MPR RI Mahyudin menuturkan, dinamika antar partai soal wacana ini belum bertemu pada satu titik.
"Belum ada rencana pembahasan itu (10 kursi pimpinan MPR RI), namun dinamika seperti itu bisa saja nanti muncul dalam Rapat Gabungan dan sampai saat ini belum ada usulan tersebut," kata Mahyudin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (25/8).
-
Apa yang menjadi gebrakan Mentan yang dipuji oleh Ketua MPR? "Saya mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pak Mentan dalam mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut ketahanan pangan seperti mengantisipasi potensi bencana yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, termasuk ancaman El Nino, yang kalau kita tidak waspadai dan kita tidak mempersiapkan diri, maka kita akan dihadapkan pada defisit pangan," ujar Bamsoet dalam pertemuannya bersama Mentan di Kementan Jakarta, Senin, (1/4).
-
Apa yang dibahas dalam rapat pimpinan sementara DPRD Provinsi DKI Jakarta? "Pembahasan dan penetapan usulan nama Calon Penjabat Gubernur DKI Jakarta dari masing-masing Partai Politik DPRD Provinsi DKI Jakarta," demikian informasi tersebut.
-
Mengapa Kementerian PUPR diangkat menjadi Duta Kehormatan? Duta Kehormatan adalah individu yang memiliki pencapaian sosial yang dapat berkontribusi pada misi dan visi AWC. Terutama untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dan mitra-mitra AWC, menerapkan rencana pengembangan jangka menengah dan jangka panjang, serta mengembangkan dan merevitalisasi proyek-proyek air.
-
Apa yang dipuji oleh DPR terkait pengamanan Pemilu 2024? Lebih Kondusif, DPR Puji Pengamanan Pemilu 2024 Pemandangan ini berbeda apabila dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang mengakibatkan rusaknya sejumlah fasilitas umum.
-
Kapan pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024? Sejumlah skema pengamanan telah disiapkan aparat kepolisian menjelang pembacaan putusan Perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (22/4) hari ini.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
Mahyudin menjelaskan, sampai saat ini MPR masih fokus untuk merealisasikan kembalinya jumlah pimpinan dari delapan menjadi lima orang. Ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).
"(Penambahan 10 kursi pimpinan MPR) baru wacana, dalam UU nomor 2 tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) masih lima jumlah pimpinan MPR, jadi belum ada kemungkinan," ungkapnya.
Saat ini MPR baru saja menyampaikan draf perubahan tata tertib untuk membuat pimpinan MPR dari delapan menjadi lima orang lagi. Menurut Mahyudin, saat ini masih dibahas di tiap fraksi dan kelompok DPD RI, nanti akan dibawa kembali dalam Rapat Gabungan MPR untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna MPR di akhir masa jabatan MPR periode 2014-2019.
"Kami kemarin menyampaikan draf perubahan tatib MPR itu dari 8 menjadi 5. Sekarang baru dibahas di fraksi-fraksi dan kelompok DPD, nanti akan dibawa kembali di rapat gabungan MPR untuk diputuskan di sidang masa akhir MPR," ucapnya.
Selain itu, salah satu usulan perubahan dalam tatib MPR adalah terkait nomenklatur lembaga kajian MPR menjadi tenaga ahli. Namun perubahan itu belum disepakati karena ada beberapa yang menilai tidak perlu diubah.
"Itu hanya istilah namun terkadang orang salah menempatkan diri. Jadi ada perasaan kalau lembaga kajian seakan-akan itu sejajar dengan badan kajian," ucapnya.
Untuk diketahui, saat ini tengah bergulir wacana penambahan pimpinan untuk periode 2019-2024 dari lima menjadi 10 orang. Penambahan tersebut diusulkan oleh Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
Baca juga:
PAN Klaim Mayoritas Fraksi Partai Dukung Pimpinan MPR Ditambah jadi 10 Kursi
Meski Agenda DPR Padat, Fadli Zon Sebut Revisi Penambahan Pimpinan MPR Bisa Dilakukan
Ketua MPR Tegaskan Presiden Tetap Dipilih Rakyat Meski UUD 1945 Diamandemen
Fadli Zon Yakin Penambahan Pimpinan MPR Tak akan Bebani Anggaran Negara
MPR Belum Putuskan Soal Penambahan Kursi Pimpinan
Daripada Blokir Internet Papua, Kominfo Disarankan Edukasi Masyarakat Tak Sebar Hoaks