Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Muhadjir: Wisuda Tarik Uang yang Tinggi, Enggak akan Protes Walau Mahal

<br>Muhadjir: Wisuda Tarik Uang yang Tinggi, Enggak akan Protes Walau Mahal


Muhadjir: Wisuda Tarik Uang yang Tinggi, Enggak akan Protes Walau Mahal


Menurut Muhadjir, orangtua mahasiswa tidak akan keberatan untuk membayar.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyarankan para pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) untuk mencari keuntungan. Hal ini dengan cara menerapkan tarif tinggi dalam seremonial wisuda atau perpisahan.

Menurut Muhadjir, orangtua mahasiswa tidak akan keberatan untuk membayar biaya yang tinggi untuk wisuda anaknya tersebut.


Hal itu disampaikan dia dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Gedung DPR RI, Jakarta.

merdeka.com

"Wisuda itu tarik yang tinggi, karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena, waktu saat gembira anaknya mau wisuda bayar berapapun dikasih," kata Muhadjir, Selasa (2/7).


"Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan," sambungnya.

Selain itu, dirinya menyarankan kepada pimpinan PTS untuk tidak menaikkan biaya pendidikan saat situasi ekonomi sedang tidak kondusif.

Kemudian, dirinya pun turut menyinggung kebijakan kenaikkan UKT beberapa waktu lalu yang sempat menuai banyak protes dari berbagai pihak.


"Ketika orang sedang gajinya sudah telat anunya naik pasti lah protes itu. Jadi, menurut saya juga momentum kurang pas makanya saya sempat kritik itu," pungkasnya.

Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya
Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya

Muhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Puan Soroti Biaya UKT Tinggi, PDIP Suarakan 'Lawan' Pemerintah
VIDEO: Puan Soroti Biaya UKT Tinggi, PDIP Suarakan 'Lawan' Pemerintah

PDIP mencermati gejolak yang terjadi di berbagai kampus, dan mendesak pemerintah agar menurunkan biaya perguruan tinggi

Baca Selengkapnya
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan
DPR Kritik Putusan MA Batas Usia Calon Kepala Daerah: Hakim Memutuskan di Luar Kewenangan

DPR menyoroti putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir
Pimpinan DPR Pastikan UU MD3 Tak Direvisi Sampai Periode 2024 Berakhir

apakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Megawati Skak Pemerintah UKT Naik
VIDEO: Megawati Skak Pemerintah UKT Naik "Masa Mau Pintar Saja Disuruh Bayar Mahal"

Megawati menyinggung soal kenaikan biaya UKT di perguruan tinggi negeri

Baca Selengkapnya
VIDEO: Anggota DPR Terkejut Dengar Kenaikan UKT, Sangat Tidak Manusiawi!
VIDEO: Anggota DPR Terkejut Dengar Kenaikan UKT, Sangat Tidak Manusiawi!

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menyampaikan aspirasi terkait kenaikan biaya uang kuliah tunggal

Baca Selengkapnya
UKT Batal Naik, Cak Imin: Negara Harus Mengeluarkan Anggaran Besar untuk PTN Murah
UKT Batal Naik, Cak Imin: Negara Harus Mengeluarkan Anggaran Besar untuk PTN Murah

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespon soal pembatalan kenaikan UKT

Baca Selengkapnya
Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR
Puan Maharani: Pemenang Pileg yang Harusnya Berhak jadi Ketua DPR

Saat disinggung soal kabar akan ada Revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), Puan mengaku belum mendengar.

Baca Selengkapnya