Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya

Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya

Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Efendy menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi menyusul penolakan kenaikan UKT.

Hal ini disampaikan seusai hadiri RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan di ruang rapat Komisi X DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.


Diketahui, beleid Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 memuat aturan kenaikan UKT bagi para mahasiswa baru. Kenaikan tersebut tidak akan berlaku bagi mahasiswa lama yang telah belajar di PTN.

"Saya tidak melihat ada urgensinya untuk diubah, yang penting bagaimana itu diterjemahkan oleh masing-masing perguruan tinggi terutama dalam kaitan dengan pembiayaan kuliah."

Muhadjir Efendy  di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta., Selasa (2/7).

Muhadjir pun menyarankan kepada pimpinan Perguruan Tinggi Nasional (PTN) untuk mengubah pola pikir bergantung pada APBN dalam memenuhi operasional.

Muhadjir pun menyarankan kepada pimpinan Perguruan Tinggi Nasional (PTN) untuk mengubah pola pikir bergantung pada APBN dalam memenuhi operasional.

Mereka harus menjadi pencari biaya.

"Dan kalau saya boleh memberikan saran yang penting itu perubahan mindset dari pimpinan perguruan tinggi dari sudah kebiasaan sebagai tax spender gitu, mestinya sekarang harus menjadi pencari biaya," ujarnya.


Muhadjir menyebut, tidak semua PTN menerapkan UKT tinggi. Dari sejumlah rektor yang dihubunginya, masih ada PTN yang tidak mengubah biaya UKT.

"Kalau berkaitan dengan UKT mahal itu kan tidak semua ya perguruan tinggi-perguruan tinggi beberapa yang saya kontak rektornya ternyata enggak ada perubahan, biasa saja hanya 12 saja kan yang jadi isu itu," sebutnya.


"Jadi sebetulnya masalahnya bukan di permennya, tapi bagaimana pimpinan perguruan tinggi merespons permen itu seolah-olah itu ada yang menafsirkan, berarti ada keleluasaan untuk menaikkan biaya kuliah," jelasnya.

Muhadjir: Wisuda Tarik Uang yang Tinggi, Enggak akan Protes Walau Mahal
Muhadjir: Wisuda Tarik Uang yang Tinggi, Enggak akan Protes Walau Mahal

Dirinya menyarankan kepada pimpinan PTS untuk tidak menaikkan biaya pendidikan.

Baca Selengkapnya
Lawan KPK di Praperadilan, Kubu Gus Muhdlor Minta Hakim Batalkan Penetapan Tersangka
Lawan KPK di Praperadilan, Kubu Gus Muhdlor Minta Hakim Batalkan Penetapan Tersangka

Pengacara Muhdlor berharap klien untuk dapat segera dibebaskan.

Baca Selengkapnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya
PKS Bakal Kembali Gulirkan Isu Hak Angket Masa Sidang Selanjutnya

Muzzammil menyadari F-PKS tidak bisa sendiri dalam mengajukan hak angket karena terbentur dengan syarat pada UU Nomor 17 Tahun 2014.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024, Ini Tujuannya
TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024, Ini Tujuannya

TPN Ganjar-Mahfud Perintahkan Pendukung Rekam Bukti Kecurangan Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
PKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies
PKB Usung Misi Perubahan di Pilkada Serentak 2024, Bakal Kampanye Ala Slepet Imin dan Desak Anies

"Perubahan yang diusung Gus Muhaimin Iskandar bersama Mas Anies dalam Pilpres 2024 menjadi misi PKB dalam Pilkada serentak," kata Huda

Baca Selengkapnya
Batalkan Kunker ke Mesir, Menko Muhadjir Pastikan Hadiri Undangan MK
Batalkan Kunker ke Mesir, Menko Muhadjir Pastikan Hadiri Undangan MK

Muhadjir Effendy memastikan akan menghadiri panggilan MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu
Mahfud MD Tegaskan Hak Angket Diperbolehkan untuk Usut Kebijakan Pemerintah Terkait Pemilu

Menurut Mahfud, KPU maupun Bawaslu tidak bisa dilakukan angket.

Baca Selengkapnya
Pidato Penutup Debat Cawapres, Mahfud: Punya Rumah Semudah Punya Motor
Pidato Penutup Debat Cawapres, Mahfud: Punya Rumah Semudah Punya Motor

Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir miskin seperti ketentuan Pasal 34 ayat 1 UUD.

Baca Selengkapnya
Pendapat Pakar Terkait TNI Ubah Istilah KKB di Papua menjadi OPM
Pendapat Pakar Terkait TNI Ubah Istilah KKB di Papua menjadi OPM

Jenderal Agus mengungkap penggantian nomenklatur itu mengikuti penyebutan dari OPM sendiri.

Baca Selengkapnya