Anggota DPR Nilai UKT Seharusnya Gratis Sesuai Konstitusi, Ini Bunyi Amanatnya di UUD 1945

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin menilai biaya uang kuliah tunggal (UKT) di Indonesia sepatutnya gratis. Menurutnya hal tersebut sesuai dengan amanat dari konstitusi.

Dia mengatakan, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan kehadiran negara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan amanat itu, Djohar menilai tidak sepatutnya pemerintah dan pihak perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri membebankan UKT kepada mahasiswa.

Sebaiknya, menurut dia, perguruan tinggi negeri memiliki tim penggalang dana (fundraising team) yang bertugas mencari dana penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.

Dana yang digalang, kata dia melanjutkan, dapat diperoleh melalui pengembangan potensi bisnis yang ada di daerah, seperti bisnis tambang.

"Banyak sekali hal yang bisa diambil dari daerah sendiri untuk mendapatkan uang. Jangan diambil dari mahasiswa," ujar dia.

Hal senada telah disampaikan oleh Djohar dalam rapat Panja Pembiayaan Pendidikan, Kamis (27/6). Dia menyampaikan harapannya agar perguruan-perguruan tinggi memiliki dan menjalankan bisnis demi meringankan biaya pendidikan para mahasiswanya.

"Saya harapkan semua perguruan tinggi. Jadi ada tim yang mengurus pendidikan ada, yang ngurus bisnis ada. Jadi, uang kuliah tidak dibebankan ke mahasiswa karena ini melanggar konstitusi. Tidak boleh," kata dia.

Dia mencontohkan, perguruan tinggi dapat menjalankan bisnis sawit ataupun tambang. Meskipun begitu, ia pun mengakui diperlukan peraturan yang memperkuat posisi perguruan tinggi untuk menjalankan berbagai bisnis.