Adu Solusi 3 Capres: Menjangkau Pendidikan Murah dan Berkualitas
Masyarakat Indonesia sekarang dihadapkan pada masalah pendidikan yang mahal untuk anak-anak mereka.
Masyarakat Indonesia sekarang dihadapkan pada masalah pendidikan yang mahal untuk anak-anak mereka.
Adu Solusi 3 Capres: Menjangkau Pendidikan Murah dan Berkualitas
Masyarakat Indonesia sekarang dihadapkan pada masalah pendidikan yang mahal untuk anak-anak mereka. Tingginya biaya pendidikan tentu menghambat akses ke pendidikan berkualitas. Terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia semakin mahal, seiring tingginya jenjang yang ditempuh. Rata-rata, biaya yang dibutuhkan untuk menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat sebesar Rp3,24 juta pada tahun ajaran 2020/2021.
Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat sebesar Rp5,59 juta. Kemudian, rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebesar Rp7,8 juta.
Di tingkat perguruan tinggi, biaya pendidikan tercatat sebesar Rp14,47 juta. Jumlah itu naik hampir dua kali lipat dibandingkan jenjang pendidikan sebelumnya. Bahkan, BPS menyebut, sepanjang 2020 hingga 2023 inflasi bulanan biaya pendidikan pada Juli dan Agustus cenderung meningkat.
Padahal UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan adalah tanggung jawab negara.
Bagaimana pandangan dan solusi para Capres mengatasi fenomena tersebut?
Partai Gerindra sebagai partai pengusung bacapres Prabowo Subianto menyiapkan solusi terkait masalah pendidikan di Indonesia yang masih mahal. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengaku bahwa Prabowo sudah menyiapkan program untuk pendidikan. Program-program Prabowo dituangkan melalui buku.
"Nanti kita kasih bukunya ya," ucap Hashim kepada merdeka.com.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Gerindra Elnino M Husein Mohi menerjemahkan kode dari Hashim soal program Prabowo tersebut. Menurut Nino, salah satu menyelesaikan masalah pendidikan adalah soal kemauan pemerintah.
"Masalah pendidikan di Indonesia bukanlah di ongkos pendidikannya, tetapi apakah negara atau rakyat bisa memampuinya atau tidak," kata El Nino.
El Nino menilai, saat ini pemerintah sudah berada di jalur yang benar di mana anggaran anggaran negara untuk pendidikan tiap tahunnya semakin besar. Dia mengatakan, puluhan ribu beasiswa mesti diperbanyak lagi oleh pemerintah.
"Di bidang pendidikan, negara telah menyediakan puluhan ribu beasiswa untuk sebagian mahasiswa dan siswa serta guru. Ini mesti lebih bisa diperbanyak oleh negara," ucapnya.
El Nino mengatakan, cara untuk memperbanyak anggaran pendidikan itu dengan memaksimalkan pendapatan dari hasil sumber daya alam.
"Di sinilah titik masalah kita. Sebab masih terlalu banyak sumbernya alam dan sumbernya manusia Indonesia yang justru dipakai oleh perusahaan milik luar negeri," katanya.
El Nino menuturkan, soal kepemilikan aset-aset nasional yang dikembalikan kepada negara merupakan amanat Pasal 33 UUD 1945, bahwa bumi, air dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kemudian, sesuai amanat UUD juga bahwa 20 persen dari semua anggaran itu digunakan untuk pendidikan. Jika itu dilakukan, maka rakyat bisa mengakses pendidikan mana pun yang dia mau.
El Nino menyebut, kebijakan hilirisasi yang sudah dirintis sejak sekarang perlu dikembangkan lagi agar Indonesia benar-benar mandiri dan nerdiri di kaki sendiri. Semua itu mesti menjadi nyata dan bukan sekadar slogan.
"Kita tunggu saja apakah rakyat memberi mandatnya itu kepada presiden yang mampu menjamin berkurangnya capital flow ke luar negeri," kata dia.
"Kita berdoa rakyat memberikan mandat kepada orang yang bisa menjamin makanan untuk semua siswa di Indonesia. Setidaknya, mayoritas rakyat," pungkas El Nino.
Selanjutnya, Bakal calon Presiden Anies Baswedan mengakui ongkos pendidikan di Indonesia memang mahal. Dia menyatakan bakal menyelesaikan PR besar itu demi pendidikan layak dan murah bagi rakyat.
"Itu salah satu PR kita, meningkatkan akses pendidikan berkualitas," kata Anies kepada merdeka.com.
Menurut Anies, setiap anak Indonesia telah diamanatkan untuk bisa mendapatkan kesempatan belajar yang layak dan berkualitas. Anies berjanji sektor pendidikan menjadi fokus apabila dirinya terpilih menjadi Presiden RI.
"Setiap anak punya kesempatan untuk dapat bangku pendidikan yang cukup," papar Anies.
Saat memberikan kuliah di UI (29/8), Anies mengakui tanda komersialisasi pendidikan tinggi sudah tampak sejak lama. Dalam tulisan yang dibuat Anies tahun 1997. Judulnya Industri Pendidikan Tinggi. Dari sini, dia sudah melihat gejala komersialisasi pendidikan
"Gejala sudah masuk dan ini kita rasakan dampaknya," ucap Anies.
Anies pun meminta agar negara bisa hadir dalam memberikan pendidikan tinggi yang berkeadilan. Dia menuturkan, pengeluaran negara untuk pendidikan jangan dianggap sebagai biaya. Tetapi dilihat sebagai investasi.
"Jangan ragu keluarkan anggatan untuk pelatihan. Pengelola pendidikan. Jangan dibebani untuk mencari dana," ujar Anies.
"Tetapi negara harus hadir. Biaya tinggi harus diubah jadi murah dan terjangkau oleh keluarga Indonesia," papar dia.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali memastikan Anies akan memastikan pemerintah hadir memenuhi hak rakyat dalam mendapatkan pendidikan. Sebab, mendapatkan pendidikan berkualitas sudah diwajibkan oleh UUD 1945.
"Tidak boleh kemudian ada anak Indonesia yang tidak bisa melanjutkan pendidikan hanya karena mereka dilahirkan di keluarga yang tidak beruntung secara ekonomi, sehingga kemudian mereka tidak bersekolah. Karena kita pastikan negara harus hadir memenuhi hak dan kewajiban," ungkap Ali.
Demi menuju target tersebut, kata Ali, sistem pendidikan di Indonesia harus diperbaiki total. Namun, Ali tidak menjelaskan lebih detail desain pendidikan yang diinginkan Anies.
"Sekali lagi sistem harus diperbaiki," tegas Ali.
Merdeka.com juga menanyakan solusi dari bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo dan koalisinya terkait mahalnya ongkos pendidikan di Indonesia. Namun, baik Ganjar dan politikus-politikus PDIP tidak menanggapi pertanyaan kami.
