Wasekjen PPP Sebut Demo Hal Biasa, Bukan Alasan Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) apakah akan mengeluarkan Perppu mengenai UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi, atau tidak.
Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) apakah akan mengeluarkan Perppu mengenai UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi, atau tidak.
"Kita belum bersikap karena sikap Presiden belum jelas, ya kita serahkan ke Presiden lah mau Perppu atau tidak. Nanti kalau Perppu itu terbit ya kita bisa melihat. Kalaupun Perppu tidak terbit ya tidak masalah," ungkapnya pada wartawan di Gedung Nusantara IV MPR RI, Minggu (29/9).
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Menurutnya, Presiden harus memerhatikan faktor kegentingan dikeluarkannya Perppu. Sebab menurutnya demonstrasi yang menolak UU KPK hasil revisi, merupakan bagian dari hal biasa terjadi di Indonesia.
"Sebenarnya Perppu itu merupakan hak Presiden. Namun hak Presiden itu harus memerhatikan syarat-syaratnya, yakni faktor kegentingan yang memaksa. Sekarang faktor kegentingan yang memaksa itu apa? Kalau pertanyaannya demo-demo, apakah demo-demo itu kegentingan memaksa? Bukankah demo itu hal yang biasa di Jakarta, di Indonesia?" terangnya.
Ia juga menegaskan bahwa apabila Perppu dikeluarkan, hal itu tidak berarti UU KPK kembali ke regulasi yang lama.
"Yang perlu diluruskan adalah terbitnya Perppu itu bukan otomatis UU yang lama yang berlaku, bukan. Misalnya Perppu terbit, yang berlaku adalah Perppu itu sendiri, bukan kembali ke UU lama," ucapnya.
Baca juga:
VIDEO: Mahasiswa Gelar Aksi Bersih-Bersih di Depan Gedung KPK
HMI Usul Polemik UU KPK Diselesaikan Lewat Judicial Review di MK
Sekjen PDIP: Penerbitan Perppu Sebelum UU KPK Dijalankan Kurang Tepat
Jika Jokowi Lambat Keluarkan Perppu UU KPK, Demo Mahasiswa Dinilai Bisa Semasif 1998
Pakar Hukum Nilai Perppu KPK Opsi Ideal bagi Jokowi Redam Protes Publik
Hasto Klaim PDIP Setia Dukung Presiden Jokowi Terkait UU KPK