Wiranto soal eks koruptor jadi Caleg: Kalau saya ikut komentar sekarang ramai
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto belum ingin mengomentarinya. "Tunggu aja bersitegangnya kaya apa. Nanti saya komentari," katanya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).
Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap melakukan pelarangan terhadap mantan narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif di Pemilu Serentak 2019 yang sudah ada ketentuan dalam rancangan PKPU. Hal itu justru berbeda dengan Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) yang meminta agar KPU tak melarang hal tersebut.
Hal tersebut kini sedang ramai diperdebatkan antar KPU dangan DPR, Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan juga Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keempatnya saat ini sedang bersitegang untuk mempertahankan tujuannya.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa saja yang dipilih dalam Pemilu 2019? Pada tanggal 17 April 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilu Serentak yang merupakan pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD secara bersamaan.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Dimana Prabowo Subianto kalah dalam Pilpres 2019? Namun sayang, Ia kalah dari pasangan Jokowi-Ma'aruf Amin.
-
Partai apa yang menang di Pemilu 2019? Partai Pemenang Pemilu 2019 adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan persentase suara sebesar 19.33% atau 27,05 juta suara dan berhasil memperoleh 128 kursi parpol.
Dengan adanya hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto belum ingin mengomentarinya. "Tunggu aja bersitegangnya kaya apa. Nanti saya komentari," katanya di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (23/5).
Purnawiran Panglima TNI ini takut jika dirinya ikut berkomentar atau mengomentari perdebatan tersebut. Malah menimbulkan kegaduhan.
"Kalau saya ikut (komentar) sekarang ramai," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Nihayatul Mafiroh mengatakan, DPR bersama Bawaslu dan Kemendagri sepakat KPU mengikuti ketentuan UU Pemilu.
"Komisi II DPR, Bawaslu, Kemendagri menyepakati aturan larangan mantan napi korupsi dikembalikan peraturannya pada pasal 240 ayat 1 huruf g Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," katanya membacakan kesimpulan rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/5).
Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, pihaknya akan tetap melarang mantan narapidana korupsi maju menjadi calon legislatif di Pemilu Serentak 2019. Ketentuan itu masuk dalam rancangan PKPU.
"Lalu, soal aturan mantan napi koruptor itu kita tetap. Iya tetap untuk tidak memperbolehkan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5).
Larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg tertuang pada pasal 7 ayat 1 huruf (j). Aturan ini berbunyi 'bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah WNI dan harus memenuhi syarat bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi'.
Baca juga:
Larangan KPU agar eks Napi tak nyaleg demi hindari residivis korupsi
Bawaslu kirim rekomendasi sanksi untuk paslon Asyik dan Hasanah ke KPU
PKPU segera ditetapkan, aturan eks napi korupsi dilarang nyaleg tetap ada
KPU tetap larang eks napi korupsi maju di Pileg 2019
Kritik KPU, Anton Charliyan sebut debat tatap muka tak elok