Wiranto tak masalah Golkar dapat menteri, asal penuhi syarat ini
Wiranto tak khawatir Hanura kehilangan kursi pasca Golkar masuk kabinet.
Isu reshuffle kabinet jilid II kembali berhembus kencang usai Partai Golkar menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan berbelok mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Ketua Umum Partai Hanura Wiranto menyatakan tak keberatan apabila Presiden Jokowi memberikan jatah menteri ke Partai Golkar. Namun, mantan Panglima ABRI tersebut memberikan satu syarat.
"Saya setuju bila orientasinya profesionalitas. Orientasinya itu kompetensi. Bukan justru didominasi dengan tawar menawar politik, bukan," kata Wiranto saat menghadiri pelantikan gubernur di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/5).
Wiranto mengaku tidak khawatir bila kursi menteri yang diberikan ke Partai Golkar merupakan kursi menteri yang sebelumnya dijabat oleh kader Hanura.
"Di negeri ini kok khawatir ya. Enggak usah kita khawatirkan. Semua itu punya satu hak untuk bersama-sama membantu presiden, membantu pemerintah," ujarnya.
Lewat dukungan Golkar ke pemerintah tersebut, Wiranto meyakini bahwa bukan berarti kritikan terhadap pemerintahan menjadi berkurang. Dia menyatakan Partai Golkar tetap akan mengkritik pemerintahan Jokowi meski telah menyatakan menjadi pendukung pemerintah.
"Jadi dalam hal ini kita bersyukur kalau parpol kemudian menyatakan dukungan ke pemerintah. Dukungan bukan berarti membeo ya, dukungan berarti bukan kemudian bulat-bulat, selalu setuju tidak," tukasnya.
Baca juga:
Banyak kader Golkar siap masuk kabinet kerja Jokowi-JK
PAN soal reshuffle jilid II: Katanya setelah selesai Golkar
Idrus Marham: Kalau Golkar diajak masuk kabinet ya alhamdulillah
Temui Jokowi, Setya Novanto tegaskan tak campuri reshuffle kabinet
Istana tegaskan reshuffle kabinet tak tergantung Munaslub Golkar
Hanura usul Jokowi copot Sudirman Said atau Rizal Ramli untuk Golkar
Romi tak masalah Golkar dikasih menteri, asal tak ambil jatah PPP
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden? Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada 20 Oktober mendatang.
-
Siapa saja yang sudah mengusulkan nama calon menteri untuk kabinet Prabowo? Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengakui memang sudah ada beberapa partai politik (parpol) yang mengusulkan nama untuk diajukan sebagai menteri kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
-
Siapa yang akan menentukan siapa saja yang akan menjadi menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya? Gibran menegaskan, bahwa calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto yang akan memutuskan siapa saja sosok menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya.