Yasonna: Kita sambut dengan suka cita masuknya PAN ke pemerintah
"Sekarang sudah tak ada istilah KIH dan KMP. Berada di pemerintahan dan membantu adalah sesuatu yang oke," kata Yasonna.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) yang juga politikus PDI Perjuangan, Yasonna Laoly mendukung Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
"Kita sambut dengan suka cita masuknya PAN ke pemerintah," kata Yassona di Komplek Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (2/9).
Mantan anggota DPR ini menilai bergabungnya PAN dengan pemerintah bukan sebagai sikap pembelotan dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan kemudian mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Sekarang sudah tak ada istilah KIH dan KMP. Berada di pemerintahan dan membantu adalah sesuatu yang oke," terangnya.
Dalam menyelesaikan problem pemerintah yang kini sedang dilanda krisis ekonomi, dia mengajak semua partai yang tergabung dalam KMP dapat bekerja sama dengan pemerintah Jokowi.
"Kita mengajak siapa pun untuk mendukung bangsa sebagai amanah kepada rakyat. Untuk menyelesaikan persoalan yang ada," pungkasnya.
Baca juga:
Menkum HAM sebut pelaku tipiring tak perlu dijebloskan ke penjara
Menkum HAM ngotot ajukan penghinaan presiden jadi undang-undang
Panja KUHP DPR kunker ke Inggris, Menkum HAM bilang 'ya baguslah'
Pemerintah cari cara minta maaf kepada korban pelanggaran HAM berat
Jokowi singgung penegakan hukum, Menkum HAM klaim selama ini netral
-
Apa yang diusulkan oleh Partai Demokrat terkait penunjukan Gubernur Jakarta? Hal senada juga disampaikan Anggota Baleg Fraksi Demokrat Herman Khaeron. Dia mengatakan, pihaknya tetap mengusulkan agar Gubernur Jakarta dipilih secara langsung. "Kami berpandangan tetap, Pilgub DKI dipilih secara langsung. Bahkan wali kota juga sebaiknya dipilih langsung," kata Herman Khaeron.
-
Kapan Hari Lahir Pancasila diperingati? Hari Lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, adalah momen penting dalam sejarah Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai NasDem memperjuangkan penolakan penunjukan Gubernur Jakarta? Taufik menekankan, Partai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta. Selain itu, NasDem juga ingin adanya pemilihan wali kota dan anggota DPRD tingkat kota madya di wilayah Jakarta. "Kita menginginkan ada pilkada di tingkat provinsi dan kota madya. DPRD juga ada DPRD kota dan DPRD provinsi. Itu yang terus akan kita perjuangkan pada saat pembahasan tingkat I di Komisi II DPR bersama dengan pemerintah," tegas Taufik.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana untuk memberantas KKN di Indonesia? Maka, pidato saya begitu terpilih, saya kumpulkan ASN saya, bapak ibu, mulai hari ini tidak ada korupsi, mulai hari ini tidak ada gratifikasi. Mulai hari ini tidak ada jual beli jabatan. Mulai hari ini tidak ada sogok sogokan,” jelas dia.
-
Apa yang dibahas Indonesia di Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta? “AIPA ke-44 nanti juga akan membahas persoalan kesejahteraan, masyarakat, dan planet (prosperity, people, and planet),” kata Putu, Rabu (26/7/2023).
-
Siapa yang menyerahkan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya kepada Pemerintah Republik Indonesia? Hal tersebut diawali dengan penandatanganan dokumen-dokumen peralihan kekuasaan atas wilayah Jakarta Raya dari tangan Co Batavia en Ommenlenden kepada Basis Co Jakarta Raya.