Yusril sarankan Menkum HAM tunda pengesahan kepengurusan Golkar
Menkum HAM harus menjauhkan pertimbangan politik dalam mengesahkan kepengurusan partai politik.
Konflik di internal Partai Golkar berujung pada dualisme kepengurusan hasil Munas Bali dan Munas Jakarta. Untuk menentukan kepengurusan mana yang sah, Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly sampai-sampai membentuk tim khusus buat menelaah kepengurusan dari dua kubu ketua umum, yakni Aburizal Bakrie dan Agung Laksono.
Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar Menkum HAM menunda pendaftaran pengesahan pengurus DPP Golkar dari kedua kubu. Menurutnya, Menkum HAM harus menjauhkan pertimbangan politik dalam mengesahkan kepengurusan partai politik.
"Menkum HAM harus netral, berpikir dan bertindak legalistik dalam mengesahkan kepengurusan parpol," kicau Yusril dalam akun Twitter-nya, @Yusrilihza_Mhd, Senin (8/12).
Mantan Mensesneg ini mengatakan, jika ada dua kubu dalam kepengurusan hasil Munas yang berbeda, berarti ada konflik internal di dalam partai tersebut. Konflik internal di sebuah partai politik, kata dia, harus diselesaikan oleh mekanisme internal partai melalui mahkamah partai yang dibentuk oleh partai yang bersangkutan.
"Kalau selesai oleh mahkamah partai, Menkum HAM bisa sahkan," katanya.
"Kalau tak selesai, Menkum HAM harus tunggu putusan inkracht pengadilan, mana pengurus yang sah, baru disahkan Menkum HAM," katanya.
Baca juga:
Kubu Agung tak yakin Kemenkum HAM sahkan kepengurusan Ical
Tak mau kalah dengan Ical, kubu Agung segera ke Kemenkum HAM
Menkum HAM bentuk tim telaah dualisme kepengurusan Golkar
Ical yakin Kemenkum HAM tak akan sahkan Golkar versi Munas Ancol
Wajah semringah Agung Laksono terpilih jadi Ketum Golkar
Cerita-cerita lucu Munas Golkar tandingan bikin Prabowo ngakak
Ini susunan tim formatur hasil Munas Golkar tandingan di Ancol
-
Mengapa para ketua dewan Golkar menolak munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Bagaimana Golkar merespon wacana Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Golkar merespons wacana Ridwan Kamil bersedia maju di Pilkada DKI Jakarta karena berasumsi eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak akan maju lagi sebagai calon gubernur. Saat itu, Anies merupakan capres yang berkontestasi di Pilpres 2024. Oleh karena itu, Golkar memberikan penugasan kepada Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta dan Jawa Barat.
-
Siapa yang menyesali kericuhan di diskusi Generasi Muda Partai Golkar? Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana menyesali atas insiden kericuhan saat diskusi yang mengatasnamakan Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) ladi Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).
-
Kapan Partai Golkar memutuskan mengusung Gibran? Keputusan diambil dalam Rapimnas Golkar pada Sabtu (21/10).
-
Kapan Partai Golkar didirikan? Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar di masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Tepatnya tahun 1964 oleh Angkatan Darat digunakan untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik.
-
Kapan kader Golkar mulai bergerak turun ke masyarakat? “Saya instruksikan kepada seluruh partai Golkar di Indonesia. Sekarang sedang disusun berdasarkan nomor urut dan pemilu sudah system terbuka, sehingga dengan demikian sudah waktunya sekarang untuk langsung bergerak, konsolidasi di akar rumput, rebut hati rakyat,” katanya.