Zulkifli Hasan soal Reshuffle Kabinet: Kita Nggak Boleh Ikut Campur
Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu partai yang disebut-sebut akan masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Isu reshuffle kabinet kembali mengemuka dalam beberapa hari terakhir. Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu partai yang disebut-sebut akan masuk dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menanggapi isu ini, Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) enggan berbicara banyak. Menurutnya, perombakan menteri atau kabinet menjadi urusan atau hak prerogatif Presiden.
-
Kapan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri dilakukan? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri Senin (17/7) hari ini.
-
Apa yang sedang dilakukan Prabowo terkait susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Apa yang terjadi di Bukber Kabinet Jokowi? Bukber Kabinet Jokowi Tak Dihadiri Semua Menteri 01 & 03, Sri Mulyani: Sangat Terbatas
-
Kapan Jokowi memanggil dua menteri PKB tersebut? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang berhak menentukan susunan kabinet? Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, membenarkan bahwa sampai saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin belum pernah diundang saat menbahas susunan kabinet. Sebab, Dasco menegaskan, untuk menyusun kabinet merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo Subianto. "Jadi memang yang namanya susunan menteri itu sebagai hak prerogatif presiden terpilih yang melakukan simulasi-simulasi," kata Dasco, saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu, (14/9).
-
Kapan Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah Kementerian? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan menambah jumlah kementerian lembaga menjadi 40.
"Itu urusan Pak Presiden, bukan urusan saya," tegas Zulhas seusai bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung, Senin (28/3).
Zulhas menyampaikan, sebagai Wakil Ketua MPR, dirinya sangat paham bahwa reshuffle kabinet itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden.
"Saya ini kan Ketua MPR, jadi ngerti. Itu hak prerogatif Presiden, kita nggak boleh ikut campur urusan itu," tandasnya.
Tak Beri Jawaban
Saat disinggung tentang nama-nama yang akan mengisi kabinet baru, Zulhas pun tidak mau memberi jawaban. Begitu juga saat ditanyakan apakah ada kader PAN yang diajukan ke Presiden, Zulhas pun enggan menyampaikannya.
Isu pergantian pembantu Presiden Jokowi bukan kali pertama. Sejak Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan, Agustus 2021, kabar reshuffle berulang kali mengemuka.
Partai bentukan Amien Rais itu menyatakan dukungannya ke pemerintah melalui Rakernas II PAN, 31 Agustus 2021 lalu.
(mdk/yan)