Zulkifli Hasan tegaskan kader PAN abstain bukan walkout paripurna

Zulkifli Hasan, menegaskan tidak pernah memberikan instruksi kepada kader untuk keluar dari rapat paripurna saat pengambilan keputusan lima isu krusial RUU Pemilu. Para kader hanya diminta tidak ikut mengambila keputusan bukan keluar dari ruang sidang.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menegaskan tidak pernah memberikan instruksi kepada kader untuk keluar dari rapat paripurna saat pengambilan keputusan lima isu krusial RUU Pemilu. Para kader hanya diminta tidak ikut mengambila keputusan bukan keluar dari ruang sidang.

"Enggak ada. Saya minta temen-temen, tanya Ketua fraksi, Sekretaris fraksi saudara Yandri, saya minta kita abstain dan tidak meninggalkan tempat," kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/7).

Dia meluruskan pemberitaan di media massa bahwa PAN memutuskan walkout dari ruang sidang. Sikap PAN, kata dia, hanya tidak bertanggungjawab terhadap keputusan soal RUU Pemilu forum rapat paripurna. PAN juga tidak menghalangi proses voting pengambilan putusan tersebut.

"Ya mungkin media kan asal orang enggak setuju WO (walkout) saja, kita abstain tidak ikut, dan tidak bertanggungjawab. Itu abstain namanya, tidak ikut bukan kita menyatakan WO. Tidak ikut dan tidak ikut bertanggung jawab di dalam. Tapi kan kita juga tidak menghalangi. Silakan paripurna mengambil keputusan," tegasnya.

Selain kader, wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN Taufik Kurniawan ikut walkout bersama wakil dari Fraksi Demokrat serta Gerindra, Agus Hermanto dan Fadli Zon. Rapat dilanjutkan Ketua Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Ketua MPR ini menegaskan, sikap diambil Taufik kemungkinan karena terbawa suasana para anggota dari tiga fraksi lain ikut walkout, yakni Gerindra, PKS dan Demokrat.

"Mungkin terbawa ya pengaruh situasi, tapi saya kan keputusan fraksi. Fraksi saya minta tetap di tempat. Tapi sudah suasana mungkin. Karena sudah begitu, sudah ya gitu lah," tandasnya.

Sebenarnya, Zulkifli berharap para anggota Fraksi PAN untuk tertib dan bertahan di ruang rapat. Hal ini karena tidak ingin PAN dianggap tidak dewasa dalam berdemokrasi. "Bukan enggak elok, kurang jantan. Kita hadapi dong ya sudah, kita udah kalah mau apa," tandas Zulkifli.

Kendati walkout, Zulkifli mengklaim pihaknya telah menerima keputusan dari rapat paripurna memutuskan secara aklamasi paket A RUU Pemilu. Sikap itu menunjukkan bagian dari dinamika demokrasi.

"Oh iya dong. itu lah demokrasi. demokrasi itu kan kalau sudah begitu ya sudah. Dan saya sudah hitung kan 322. kan enggak ada masalah. Silakan paripurna berlanjut, toh kita sudah tahu juga akan menang," tambah dia.

Zulkifli menuturkan, PAN sejatinya telah melobi pemerintah dan koalisi partai pendukungnya hanya meminta satu poin isu krusial, yakni metode konversi suara kouta hare diakomodir. Sayangnya, permintaan itu ditolak dengan alasan metode saint lague murni telah satu paket dengan isu krusial lain di paket A.

"Lain-lain enggak apa-apa yang penting kami enggak saint lague murni," ujarnya.

Permintaan itu juga telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Saat bertemu Jokowi, Zulkifli menyampaikan bahwa RUU Pemilu bakal menentukan nasib partai termasuk PAN.

Metode kouta hare, dikatakan Zulkifli, berpotensi menghabisi dan merugikan PAN dirugikan di Pemilu serentak 2019 mendatang. Jokowi disebut merespon usulan PAN dengan baik.

"Oh gitu ya pak Ketua. Pak, saya bilang, dalam Pemilu ini menyangkut mati hidup parpol. Kebetulan kami kuota hare karena kalau sainte lague merugikan partai. Saya kira paham," ucap Zulkifli.

Sebelumnya, Fraksi partai oposisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kompak satu suara tidak mengikuti voting untuk penentuan lima isu krusial revisi UU Pemilu yang digelar di Gedung DPR, Jumat (21/7) dini hari. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan walk out (WO) dan tidak ikut dalam voting revisi UU Pemilu.

Anggota DPR Fraksi PAN Yandri Susanto menuturkan, fraksinya sejak awal sepakat dengan musyawarah mufakat untuk penentuan revisi UU Pemilu. Namun, karena musyawarah mufakat tidak menemui jalan keluar, maka fraksinya menolak ikut voting.

"Silakan saudara-saudaraku ambil keputusan. Oleh karena itu, kami tetap silaturahmi dan perbedaan di antara kita. Kami fraksi PAN untuk tahap berikutnya pengambilan tingkat dua atau forum rapat paripurna ini kami nyatakan tidak akan ikut dan tidak akan bertanggungjawab atas keputusan ini. Inilah Indonesia, inilah kita. Perbedaan biasa saja, kita tetap tersenyum dan menghargai yang lain," ujar Yandi.

Baca juga:
Golkar: Kalau PAN tak mau membela lagi, mungkin sudah waktunya
PDIP tentang PAN: Ini persoalan siapa yang komit dan tidak
PAN buka peluang usung Panglima Gatot di Pilpres 2019
Gerindra siap terima PAN jika didepak dari koalisi pro pemerintah
Jokowi panggil pimpinan koalisi ke Istana, PAN ngaku tak diundang