Masa Tenang Pemilu Berapa Hari? Ketahui Jadwal dan Larangannya

Masa tenang pemilu adalah periode waktu yang ditetapkan sebelum hari pemungutan suara di mana semua kegiatan kampanye dan propaganda terkait pemilu dilarang atau dibatasi secara signifikan.

Tujuan utama dari masa tenang adalah menciptakan kondisi yang tenang dan adil menjelang pemilihan umum agar para pemilih dapat membuat keputusan tanpa terpengaruh oleh tekanan kampanye politik yang berlebihan.

Selama masa tenang, peserta pemilu, termasuk calon dan pendukungnya, diharapkan untuk menahan diri dari melakukan kegiatan kampanye dan mematuhi aturan yang ditetapkan guna menjaga integritas dan keadilan selama proses pemilihan.

Pentingnya masa tenang terletak pada upaya untuk menjaga netralitas dan keadilan selama tahap krusial pemilihan.

Lantas, masa tenang pemilu berapa hari? Simak penjelasannya berikut:

Masa Tenang Pemilu Berapa Hari?

Menurut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, masa kampanye berakhir pada Sabtu, 10 Februari 2024. Sehingga masa tenang Pemilu 2024 akan berlangsung mulai Minggu, 11 Februari 2024.

Artinya, masa tenang kampanye Pemilu 2024 berlangsung selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara.

Aturan yang berlaku selama masa tenang antara lain larangan untuk melakukan kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui media cetak, elektronik, sosial media, maupun dalam bentuk apapun yang dapat dianggap sebagai bentuk kampanye.

Selain itu, juga dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat memengaruhi pemilih, seperti pemberian hadiah atau barang, serta penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. Seluruh peserta pemilu, baik calon maupun tim kampanye, wajib mematuhi aturan dan larangan yang berlaku selama masa tenang.

Aturan Masa Tenang Pemilu

Aturan Masa Tenang Pemilu adalah masa dimana kampanye dan segala bentuk kegiatan politik terkait Pemilu dilarang dilakukan. Masa tenang dimulai tepat 3 hari sebelum hari pemungutan suara dan berakhir pada hari pemungutan suara.

Selama masa tenang, para calon, partai politik, dan pendukungnya dilarang mengadakan kampanye, memasang poster, melakukan konvoi politik, atau melakukan kegiatan politik lainnya yang dapat memengaruhi pilihan pemilih.

Pelanggaran aturan masa tenang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari aturan masa tenang adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak-pihak yang bersaing dalam Pemilu.

Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tenang dan damai menjelang dan pada hari pemungutan suara.

Dengan demikian, aturan masa tenang Pemilu menjadi penting dalam menjaga keadilan, kebebasan, dan keamanan dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia.

Larangan Masa Tenang Pemilu 2024

Larangan Masa Tenang Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 523 UU Pemilu.

Selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk penyebaran materi kampanye dan propaganda politik.

Larangan juga berlaku bagi pemilih untuk tidak melakukan kampanye di tempat pemungutan suara.

Sanksi bagi pelanggar larangan ini adalah denda sebesar 10 miliar rupiah dan/atau pidana penjara selama 5 tahun bagi pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu yang melanggar larangan.

Sementara itu, pemilih yang melanggar larangan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, media massa juga dilarang untuk melakukan pemberitaan atau publikasi yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa tenang.

Sanksi bagi media massa yang melanggar larangan ini adalah pencabutan izin usaha pers, pembekuan kegiatan usaha pers, dan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sanksi administratifnya bisa berupa pembatalan hak pilih, sementara sanksi pidananya bisa berupa denda atau bahkan penjara.

Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar larangan masa tenang pemilu, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya mematuhi aturan dalam menjaga keadilan dan kejujuran dalam pemilu.

Semua pihak, termasuk pemilih, perlu memahami dan mematuhi larangan dalam masa tenang pemilu untuk menjaga keberlangsungan demokrasi yang sehat.

Larangan Masa Tenang Pemilu untuk Pemilih

Pada masa tenang pemilu, pemilih dilarang untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat memengaruhi hasil pemilu, seperti kampanye, membagikan materi kampanye, dan memberikan atau menerima imbalan atau janji sebagai bentuk pengaruh untuk memilih suatu calon.

Hal ini bertujuan untuk memastikan keputusan pemilih didasarkan pada informasi yang objektif dan bukan dipengaruhi oleh imbalan uang atau janji-janji politik.

Larangan ini juga mencakup larangan melakukan kegiatan politik yang dapat memengaruhi pilihan pemilih, agar semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk memilih tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain.

Pelanggaran larangan ini dapat dikenakan sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun pidana, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi administratifnya bisa berupa pembatalan hak pilih, sementara sanksi pidananya bisa berupa denda atau bahkan penjara.

Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar larangan masa tenang pemilu, sehingga masyarakat dapat memahami pentingnya mematuhi aturan dalam menjaga keadilan dan kejujuran dalam pemilu.

Larangan Masa Tenang Pemilu untuk Media Massa

Selama masa tenang pemilu berdasarkan Pasal 523 UU Pemilu, media massa dilarang untuk menyiaran berita, iklan, atau konten apapun yang berhubungan dengan kepentingan kampanye.

Larangan ini mencakup semua bentuk siaran yang dapat memengaruhi opini publik terkait dengan calon atau partai politik yang sedang bertanding dalam pemilu.

Jenis-jenis larangan meliputi penyiaran berita yang bersifat mendukung atau menguntungkan salah satu calon atau partai politik, serta iklan yang mendukung atau merugikan kandidat tertentu.

Konten yang mengarah pada kepentingan kampanye juga dilarang, seperti program-program diskusi politik atau liputan yang memuat hasil survei atau prediksi hasil pemilu.

Bagi pelanggar, hukumannya dapat berupa denda dan penutupan sementara media massa yang melanggar larangan tersebut.

Denda yang dikenakan dapat mencapai jumlah yang signifikan dan dapat berdampak pada reputasi media massa yang bersangkutan.

Penutupan sementara juga dapat berdampak pada keberlangsungan usaha media massa tersebut. Oleh karena itu, media massa harus mematuhi larangan-larangan ini agar tidak terkena sanksi yang berat.

Larangan untuk Lembaga Survei

Selama masa tenang pemilu, lembaga survei dilarang untuk melakukan publikasi hasil survei terkait dengan calon atau partai politik yang akan bertanding dalam pemilu.

Larangan ini berdasarkan Pasal 509 UU Pemilu yang mengatur tentang larangan kampanye dan publikasi hasil survei selama masa tenang.

Jika lembaga survei melanggar aturan tersebut, maka mereka akan dikenai hukuman berupa denda administratif sebesar 100 juta hingga 1 miliar rupiah. Selain itu, surat izin operasional lembaga survei dapat dicabut apabila terbukti melanggar aturan ini.

Tindakan yang dilarang dilakukan oleh lembaga survei selama masa tenang pemilu meliputi publikasi hasil survei terkait elektabilitas calon atau partai politik, baik melalui media cetak, elektronik, atau online. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye yang menguntungkan atau merugikan calon atau partai politik tertentu.