Lindungi Masyarakat, DPR Minta Pemerintah Awasi Konten Netflix
Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, perlu adanya sinergi antarlembaga negara untuk mengawasi konten Netflix.
Anggota Komisi I DPR, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, perlu adanya sinergi antarlembaga negara untuk mengawasi konten Netflix.
Tak dimungkiri, konten-konten Netflix terkadang masih ada yang tak sesuai dengan norma di Indonesia. Maka itu, hal ini merupakan kewajiban mengawasi secara bersama-sama.
-
Apa yang dilakukan Rizki Natakusumah di DPR? Melalui Instagram, Rizki sering membagikan momen rapatnya dengan berbagai komisi DPR. Misalnya, Rizki sering mengunggah foto ketika ia menyampaikan pandangannya mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2022 di hadapan anggota DPR lainnya.
-
Apa peran Rizki Natakusumah di DPR? Setelah menikahi Beby Tsabina, Rizki Natakusumah semakin menjadi pusat perhatian publik, terutama saat melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR RI.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa jabatan Purwanto di DPRD DKI Jakarta? Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Purwanto meninggal dunia pada Selasa (5/12) pukul 20.05 WIB.
-
Kapan THR PNS Depok dicairkan? Pemberian THR bagi ASN Depok direalisasikan pada Selasa (26/3). Pencairan dilakukan setelah adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 tahun 2024 tentang Teknis Pemberian THR dan Gaji 13.
"Perlu sinergi lembaga negara untuk mengawasi konten Netflix. Saya termasuk yang mendukung pernyataan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Pada waktu itu, Ketua KPI bilang ingin mengawasi Netflix jika diamanahkan oleh undang-undang," kata dia saat acara diskusi mengenai Netflix di Jakarta, Kamis (16/1).
"Tetapi waktu itu dibilang melanggar HAM dan sebagainya," tambah Bobby.
Maka itu, perlu rasanya sekarang ini mensinergikan secara taktis antarlembaga negara untuk mengawasi konten Netflix. Dari sisi teknis siapa lembaga yang akan mengawasi, itu hak dari Kemkominfo. Misalnya, Lembaga Sensor Film (LSF) bisa masuk ke dalam ranah pengawasan konten atau KPI bersama Kemkominfo.
"Mau LSF diberikan tugas khusus atau KPI bersama Kemkominfo atau siapapun itu. Intinya ditugaskan mengawasi konten Netflix," ujarnya.
Netflix Harus Blokir Konten Negatif
Sudaryatmo, Pengurus Harian YLKI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk memblokir konten-konten yang bermuatan pornografi, SARA dan melanggar norma kesusilaan yang ada di Netflix.
Kata dia, kementerian yang dipimpin Johnny G. Plate itu punya wewenang untuk melakukan pemblokiran Netflix tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat.
"Kewenangan take down ada di Kemkominfo. Seharusnya tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat, Kemkominfo wajib melakukan monitoring. Kalau itu bertentangan minimal menegur atau bisa blokir Netflix. Jadi ancaman pemblokiran itu bisa memperkuat posisi tawar Indonesia," ujar Sudaryatmo di Jakarta, Kamis (16/1).
Ia juga meminta Netflix harus menghormati norma-norma yang berlaku di Indonesia dan menganjurkan masyarakat melaporkan konten-konten bermasalah di Netflix kepada Kemkominfo.