Partai Oposisi Desak Pemakzulan Presiden Korea Selatan Usai Pernyataan Tentang Darurat Militer
Partai oposisi di Korea Selatan mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol dengan tuduhan pelanggaran konstitusi serta kebebasan sipil.
Krisis politik di Korea Selatan mencapai titik kritis dengan tindakan resmi dari partai oposisi yang mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol. Tindakan ini berlandaskan pada tuduhan pelanggaran konstitusi yang berkaitan dengan deklarasi darurat militer, yang telah memicu protes besar-besaran di seluruh negeri.
Mosi pemakzulan ini diusulkan setelah munculnya kontroversi mengenai kebijakan darurat militer yang dianggap mengancam kebebasan publik. Pada Rabu, 4 Desember 2024, mosi ini diajukan oleh mayoritas anggota parlemen dari partai oposisi serta seorang anggota independen. Deklarasi darurat militer yang dikeluarkan oleh Presiden Yoon menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai prinsip pemisahan kekuasaan dan kebebasan sipil di Korea Selatan.
- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Resmi Dimakzulkan Imbas Darurat Militer Gagal
- Pemakzulan Presiden Korea Selatan Digelar Hari Ini, Terancam Hukuman Mati
- Partai Berkuasa Korsel Tolak Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Setelah Deklarasi Darurat Militer Dibatalkan
- Q & A: Mengapa Korea Selatan Tiba-Tiba Umumkan Darurat Militer? Ini Duduk Perkaranya
Apa yang menjadi pemicu di balik tindakan besar ini, serta bagaimana proses politik selanjutnya akan berlangsung? Berikut ini adalah penjelasan rinci mengenai langkah demi langkah perkembangan mosi pemakzulan terhadap Presiden Yoon, seperti dirangkum Merdeka.com dari berbagai sumber, Kamis (5/12).
Latar Belakang Pemakzulan
Pendaftaran untuk mosi pemakzulan berlangsung pada hari Rabu, 4 Desember 2024, hanya kurang dari satu hari setelah Presiden Yoon mencabut perintah darurat militer. Pihak oposisi berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusi, termasuk kedaulatan rakyat.
Kebijakan darurat militer yang diterapkan dianggap telah membatasi kebebasan berekspresi, sebab semua media berada di bawah pengawasan militer. Di samping itu, larangan terhadap pemogokan dan protes publik semakin menambah ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Proses Pengajuan Mosi
Mosi pemakzulan ini diajukan oleh 190 anggota parlemen dari kelompok oposisi serta satu anggota independen. Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Korea Selatan, setelah laporan resmi diajukan, pemungutan suara dapat dilaksanakan dalam waktu 72 jam.
Untuk dapat melanjutkan langkah ini, diperlukan dukungan dari mayoritas anggota parlemen yang berjumlah 300 orang di Majelis Nasional. Namun, untuk membawa mosi ini ke tahap berikutnya, dibutuhkan dua pertiga suara dari total anggota yang ada.
Reaksi Pemerintah
Pengumuman keadaan darurat militer sebelumnya memicu reaksi negatif yang luas, tidak hanya dari pihak oposisi, tetapi juga dari sejumlah anggota kabinet. Perdana Menteri Han Duck-soo mengimbau para menterinya untuk tetap menjalankan tugas demi menjaga stabilitas masyarakat, meskipun beberapa di antara mereka mengungkapkan kesiapan untuk mengundurkan diri.
Sebagai contoh, Menteri Kehakiman Park Sung-jae secara terbuka menyatakan bahwa ia tidak berniat melanjutkan posisinya. Ketegangan yang terjadi ini mencerminkan semakin dalamnya krisis politik di dalam pemerintahan Yoon.
Tantangan bagi Mosi Pemakzulan
Oposisi memerlukan dukungan dari delapan anggota parlemen yang berasal dari Partai Kekuatan Rakyat agar mosi ini dapat disetujui. Namun, partai penguasa telah secara jelas menolak usulan pemakzulan tersebut.
Meskipun demikian, total suara yang diperoleh dari pihak oposisi dan anggota independen yang mencapai 192 orang memberikan harapan yang cukup besar untuk keberhasilan mosi ini.
Implikasi Terhadap Politik Korea Selatan
Penggulingan Presiden Yoon berpotensi mengubah lanskap politik di Korea Selatan secara signifikan. Apabila mosi ini berhasil, jabatan Presiden Yoon akan terancam, memberikan kesempatan bagi pihak oposisi untuk memengaruhi kebijakan nasional.
Di sisi lain, jika mosi ini tidak berhasil, posisi Presiden Yoon dapat semakin kuat, sekaligus mengurangi kekuatan strategi oposisi di parlemen. Kejadian ini menjadi tantangan besar bagi stabilitas politik di negara tersebut.
Apa alasan utama pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol?
Usulan pemakzulan ini muncul akibat tuduhan bahwa Presiden Yoon telah melanggar konstitusi. Ia dituduh mengeluarkan kebijakan darurat militer yang dinilai mengurangi kebebasan sipil dan mengabaikan prinsip pemisahan kekuasaan.
Berapa jumlah suara yang dibutuhkan untuk meloloskan mosi pemakzulan?
Untuk membawa mosi ini ke tahap berikutnya, diperlukan dukungan dari dua pertiga anggota parlemen yang berjumlah 300 orang.
Apa dampak dari deklarasi darurat militer Presiden Yoon?
Akibat dari deklarasi tersebut, terjadi pembatasan terhadap media, larangan untuk melakukan protes di depan umum, serta munculnya keresahan politik di Korea Selatan.