Partai Berkuasa Korsel Tolak Pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol Setelah Deklarasi Darurat Militer Dibatalkan
Deklarasi keadaan darurat militer yang dikeluarkan oleh Yoon dibatalkan hanya beberapa jam setelah diumumkan.
Parlemen Korea Selatan pada Kamis (5/12) mengajukan mosi untuk memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol karena upaya gagal dalam memberlakukan darurat militer. Meskipun demikian, partai yang mendukung Yoon bersikeras akan melawan langkah tersebut, seperti yang dilaporkan Channel News Asia.
Anggota parlemen dijadwalkan dapat memberikan suara pada RUU ini paling cepat pada Jumat (6/12). Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin Yoon menyatakan akan menentang mosi ini, meskipun mereka mengalami perpecahan akibat krisis yang terjadi.
Partai Demokrat, yang merupakan oposisi dan memiliki mayoritas di parlemen, memerlukan dukungan dari setidaknya delapan anggota parlemen dari partai yang berkuasa agar RUU ini dapat disahkan.
"Pernyataan darurat militer oleh rezim Yoon Suk Yeol menyebabkan kebingungan dan ketakutan yang besar di antara rakyat kami," kata anggota parlemen dari Partai Demokrat, Kim Seung-won, dalam sidang Majelis Nasional Korea Selatan.
Untuk memperjuangkan masa depannya, Yoon menerima pengunduran diri Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dan mengusulkan duta besarnya untuk Arab Saudi, Choi Byung-hyuk, sebagai penggantinya.
Seorang pejabat militer senior mengungkapkan Kim merekomendasikan Yoon untuk mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/11) malam, yang memicu kemarahan di masyarakat dan kekhawatiran di kalangan sekutu internasionalnya. Deklarasi darurat militer yang dilakukan oleh Yoon bertujuan untuk membatasi aktivitas politik dan menyensor media di Korsel, yang merupakan ekonomi terbesar keempat di Asia dan merupakan sekutu utama AS.
Dalam pengenalan mosi pemakzulan, tidak ada satu pun dari 108 anggota parlemen partai yang berkuasa yang hadir. Mosi ini membuka kesempatan untuk pemungutan suara yang direncanakan dalam waktu 24 hingga 72 jam ke depan. Pemungutan suara ini muncul setelah kekacauan yang terjadi setelah Yoon mengumumkan darurat militer, di mana pasukan bersenjata berusaha memaksa masuk ke gedung Majelis Nasional di Seoul, tetapi mundur ketika para pembantu parlemen menggunakan alat pemadam kebakaran untuk menghalangi mereka.
"Rakyat dan para pembantu yang melindungi parlemen melindungi kita dengan tubuh mereka. Rakyat menang, dan sekarang saatnya bagi kita untuk melindungi rakyat," ujar Kim.
"Kita perlu segera menangguhkan kewenangan Presiden Yoon. Ia telah melakukan kejahatan yang tak terhapuskan dan bersejarah terhadap rakyat, yang kecemasannya perlu diredakan agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari."
