Ramai Isu Dinasti Politik, Bagaimana di Zaman Rasulullah & para Sahabat?

Peralihan kekuasaan dan kepemimpinan pun menjadi sesuatu hal yang lumrah terjadi kala itu. Namun, bagaimana sebenarnya proses peralihan kekuasaan di zaman Rasulullah tersebut?

Mungkin kah dinasti politik terjadi dan menjadi sesuatu hal yang dianjurkan dalam kepemimpinan Rasulullah dan para khilafah agama Islam?

Melansir dari laman NU Online dan berbagai sumber, berikut merdeka.com ulas mengenai pandangan dinasti politik dalam Agama Islam di zaman Rasulullah dan para sahabat.

Mengenal Istilah Dinasti Politik

Dinasti politik sejatinya merupakan istilah yang berasal dari dua kata. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dinasti sendiri yakni istilah yang merujuk pada garis keturunan raja-raja yang memerintah atau bisa dimaknai sebagai kekuasaan dengan pusat satu keluarga.

Sementara itu, politik secara umum diartikan sebagai bidang ketatanegaraan yang meliputi sistem pemerintahan, kebijakan, dan segala urusan negara.

Sehingga dinasti politik secara singkatnya bisa dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang berpusat pada golongan atau keluarga tertentu.

Sejatinya, dinasti politik banyak menuai pro dan kontra. Di dalam praktiknya, pihak pro menilai jika dinasti politik sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi.

Sebab, dinasti politik tetap mengizinkan rakyat untuk memilih pemimpin melalui sistem yang berlaku.

Namun pihak kontra menilai jika dinasti politik justru melemahkan sendi-sendi kenegaraan. Sebab, politik justru dipandang sebagai alat mempertahankan kekuasaan dari satu anggota ke anggota kerabat lainnya.

Hal ini pun menjadi salah satu isu yang santer beredar menjelang tahun politik 2024.

Politik di Zaman Rasulullah

Bagaimana praktik politik di zaman Rasulullah? Sejatinya, Alquran dan praktik kepemimpinan Rasulullah tidak secara spesifik mengatur tentang sistem ketatanegaraan dan politik yang ideal.

Artinya, sistem politik dan pemerintahan yang baik tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat di dalamnya. Hanya saja, Rasulullah menjelaskan kepada umat Islam mengenai prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik yaitu mereka dengan sifat amanah, siddiq, tabligh, dan fathanah.

Mengenai dinasti politik, Rasulullah sendiri pada praktiknya hampir tidak melakukan konsep tersebut.

Terbukti, Rasulullah SAW lebih memilih para Sahabat daripada keturunan beliau sendiri hingga keluarga dekat untuk melanjutkan kepemimpinannya dalam berdakwah dan membela agama Islam.

Singkatnya, Rasulullah menganjurkan agar sistem meritokrasi lebih diutamakan dalam melaksanakan kepemimpinan.

Dalam suatu hadis sahih, Rasulullah bahkan menganjurkan agar suatu urusan diserahkan kepada mereka yang ahli di bidangnya. Bunyinya yakni sebagai berikut.

"Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah masa kehancurannya”. (HR Bukhori dan Muslim).

Politik di Bawah Khalifah Abu Bakar

Melansir dari laman NU Online, sejarah mengenai istilah dinasti politik pun sebenarnya telah dikenal sejak kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Sebagai khalifah pengganti Rasulullah, Abu Bakar turut menekankan betapa pentingnya memilih orang-orang dengan kemampuan, integritas, dan kredibilitas untuk menjalankan pemerintahan.

Sehingga, Abu Bakar pun turut menolak secara tegas konsep dinasti politik. Hal ini terlihat dari ungkapan Abu Bakar menjelang wafatnya.

Tanpa mengajukan keturunannya, Abu Bakar lantas mengajak diskusi bersama para Sahabat lainnya mengenai sosok yang bakal menggantikannya di pemerintahan.

Setelah terpilih Umar, maka ucapan Abu Bakar diminta untuk diabadikan oleh Utsman bin Affan.

Penolakan terhadap dinasti politik Abu Bakar ini diwarisi oleh Abdurrahman bin Abu Bakar yang di kemudian hari menolak berbaiat kepada Yazid yang ditunjuk oleh Mu’awiyah sebagai penguasa setelahnya.

“Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah maklumat Abu Bakar bin Abi Quhafah kepada kaum Muslimin. Amma ba’du."

"Sungguh aku benar-benar telah menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantiku memimpin kalian, dan Aku tidak hanya memilihkan yang baik untuk kalian (tapi yang terbaik)."

ucap Abu Bakar dalam momen pergantian kepemimpinannya menjelang wafat.

Kepemimpinan Umar bin Khattab

Senada dengan Abu Bakar, Umar bin Khatab pun juga turut menolak konsep dinasti politik untuk melanjutkan kepemimpinan di dalam memperjuangkan agama Islam.

Kisahnya pun terbadaikan dalam kitab Al-Kamil fit Tarikh karya Ibnul Atsir II/459, Tarikhut Thabari karya At-Thabari II/580 dan selainnya. (Ibnul Atsir, Al-Kamil fit Tarikh, [Beirut, Darul Kutub Ilmiyah: 1987], juz II, halaman 459).

Menjelang wafat, Umar didesak untuk memilih penggantinya. Salah satunya pun justru menunjuk Abdullah anak Sayyidina Umar sendiri. Bukan berbangga hati, Umar justru seketika marah dan mengharamkan dinasti politik.

“Semoga Allah membunuhmu. Demi Allah, Aku tidak menghendaki hal ini! Celaka kamu! Bagaimana mungkin aku menunjuk penggantiku orang yang tak mampu menceraikan istrinya? Kami (sebenarnya) tidak butuh mengurusi urusan kalian (menjadi pemimpin pemerintahan), kemudian aku memujinya dan menyenanginya untuk salah seorang dari keluargaku."