Jelang Pilpres 2024, Begini Sikap Politik Muhammadiyah
Muhammadiyah selalu waspada kalau sampai kekuasaan disalahgunakan
Muhammadiyah selalu waspada kalau sampai kekuasaan disalahgunakan
Jelang Pilpres 2024, Begini Sikap Politik Muhammadiyah
Pemilihan presiden (Pilpres) 2024 semakin dekat. Masing-masing tokoh politik sudah mengajukan diri untuk menjadi capres, ada nama Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Berbagai lembaga juga sudah memberikan sikap politiknya.
-
Bagaimana tahapan Pilkada 2024? Tahapan sendiri dimulai dari Perencanaan Program dan Anggaran telah dilaksanakan sejak Januari 2024 lalu. Tahapan Lengkap Pilkada 2024 Tahapan Pilkada 2024 secara rinci terbagi menjadi dua, yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan.
-
Kapan tahapan persiapan Pilkada 2024 dimulai? Pertama, tahap persiapan dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setelah adanya pengumuman Pilkada 2024.
-
Kapan Pilpres 2024? Lalu apakah pemilu tahun 2024 ini membuat sejarah baru atau akan meneruskan tradisi lama bahwa the next presiden tahun lahirnya tak pernah lebih tua dari presiden sebelumnya.
-
Apa saja tahapan Persiapan Pilkada 2024? Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024 Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh BawasluPemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16 November 2024Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024
-
Bagaimana tahapan Pemilu Tahun 2024 dimulai? Proses ini telah dimulai pada 14 Juni 2022, 20 bulan sebelum pelaksanaan pemungutan suara yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.
-
Bagaimana cara Sedulur Sikep sambut pilpres 2024? Acara syukuran itu menandakan bahwa mereka begitu antusias menyambut pesta demokrasi lima tahun sekali ini.
Begitu pula dengan Persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok. Lalu seperti apa sikap politik mereka?
Tidak Mudah Percaya
Busyro Muqoddas sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan organisasi itu tidak mudah percaya pada capres tertentu, terutama dengan janji-janjinya. "Kita sudah kenyang dengan janji-janji. Jangan permainkan rakyat dengan janji-janji," ujar Busyro. Ia mengatakan, faktor politik tidak menjadi gangguan bagi Muhammadiyah. Akan tetapi, Muhammadiyah akan selalu waspada kalau kekuasaan justru disalahgunakan.
Sosok Ideal
Menjawab sosok capres yang ideal persyarikatan itu, Busyro mengatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan terburu-buru menentukan sikapnya. "Situasi sekarang ini harus dibaca dengan jernih. Kami tidak mudah percaya serta-merta kepada calon tertentu dengan janji-janjinya," tegas mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Terkait dengan tahun politik, ia menawsirkan Al-Qur'an surah Al-Hasyr ayat 18. Menurutnya, tahun politik itu penting karena kalau umat Islam lari dari politik akan dilindas oleh mereka yang memegang kekuasaan politik dan orang-orangnya tidak memiliki tanggung jawab kecerdasan, kepandaian, serta kejujuran.
Menurut Busyro, pengelolaan negara terutama pemerintah pusat sampai daerah, anggota DPR RI, DPD RI, sampai DPRD Kabupaten/kota, serta para aparat penegak hukum perlu digandeng dan diajak menuju kebaikan. "Agar mulai tahun ini saatnya untuk melakukan koreksi apakah Pemilu 2024 akan menghasilkan calon-calon pemimpin daerah sampai pusat yang siap dengan tanggung jawab kenegaraan atau tidak," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Busyro mengingatkan seluruh warga Muhammadiyah agar tidak memilih para calon dalam Pemilu 2024 yang melakukan praktik suap atau politik uang. Ia mengatakan bahwa masyarakat harus berani menolak pemberian uang untuk memilih calon tertentu. "Tolaklah secara halus," pungkasnya dikutip dari ANTARA..