2 Tahun Jokowi, DPR sorot proyek 35.000 MW dan lifting minyak RI
"Tentu saya kira capaiannya belum terlalu baik sampai saat ini," ucap Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gus Irawan.
Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Gus Irawan ikut menilai kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang telah berjalan dua tahun, tepat hari ini Kamis (20/10).
Menurutnya, setelah 2 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, Pekerjaan Rumah (PR) yang masih harus diselesaikan adalah program listrik 35.000 megawatt (MW). Mega proyek ini dalam 2 tahun terakhir tidak mengalami perkembangan yang cukup baik.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyebut jika proyek 35.000 MW hanya akan terealisasi sebesar 25.000 MW saja. Sementara 10.000 MW masih under construction.
"Tentu saya kira capaiannya belum terlalu baik sampai saat ini," ujarnya saat ditemui di ruang rapat komisi VII, Komplek DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).
Lanjutnya, selain mega proyek 35.000 MW, eksplorasi minyak juga masih menjadi PR bagi pemerintah untuk diselesaikan. Sebab, di tengah semakin merosotnya lifting minyak, jumlah konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) justru terus meningkat.
Tercatat, lifting minyak Indonesia saat ini mencapai 800.000 ribu barel per hari (BOPD). Sementara kebutuhannya sudah mencapai 1,4 juta BOPD. Artinya, masih ada gap sebesar 600.000 ribu BOPD yang harus dipenuhi pemerintah melalui impor minyak.
"Kan lifting minyak kita turun terus, itu juga satu tantangan kita juga sih, saya kira itu, lifting turun terus tapi produksi tak kunjung membaik. Kondisi yang produksi minyak kita terus menurun, menyebabkan impor yang lebih besar, impor yang besar itu menguras devisa negara, mengganggu stabilitas rupiah dan seterusnya itu menjadi penting," jelas dia.
Meski demikian, dia tetap menilai kinerja pemerintah banyak yang perlu di apresiasi di tengah PR yang tak kunjung terselesaikan. Salah satunya upaya untuk menerapkan keadilan pada harga BBM di seluruh wilayah Indonesia.
"Soal misalnya juga satu harga BBM itu sebenarnya perintah konstitusi memang sesungguhnya. Terkait itu meskipun perintah konstitusi, kita tetap saja memberikan apresiasi kepada pemerintah, cuma yang penting, sekarang bahwa sekarang jangan hanya dipublish tapi, pelaksanaannya, entah kapan-kapan. Ini yang perlu kita kawal, kalau ukuran kinerja, target pembangunan sesungguhnya, tapi menyeluruh," pungkasnya.
Baca juga:
BI prediksi Rupiah terus menguat di Oktober 2016
Menteri Jonan akan wajibkan SPBU asing turut terapkan satu harga BBM
Bank Indonesia resmi turunkan suku bunga acuan jadi 4,75 persen
Bos perbankan Jepang soal Jokowi terlalu fokus ke Timur Indonesia
Jepang minta KA sedang Jakarta-Surabaya bebas perlintasan sebidang