2018, LMAN siap gelontorkan Rp 67,05 T dukung percepatan infrastruktur
Di batch kedua yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, LMAN telah siap menyalurkan dana sebesar Rp 32,05 triliun. Nantinya dana ini akan diperuntukkan bagi 77 proyek yang memerlukan pendanaan lahan, baik untuk proyek jalan tol, bendungan, serta infrastruktur kereta dan pelabuhan di seluruh Indonesia.
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) akan menyalurkan total dana sekitar Rp 67,05 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pada 2018. Penyaluran dana akan dilakukan secara bertahap.
"Di batch kedua yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, LMAN telah siap menyalurkan dana sebesar Rp 32,05 triliun," ungkap Direktur LMAN, Rahayu Puspitasari, di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu (10/1).
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Mengapa pembangunan IKN penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? “Ibu Kota Nusantara diharapkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, mendukung transformasi ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Teni dalam sebuah sosialisasi.
-
Apa strategi PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo memaparkan strategi perseroan dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA/ Hydropower) di tanah air."Sebagai negara kepulauan, Indonesia menyimpan beragam sumber energi baru terbarukan. Khusus energi air, sebagai salah satu sumber energi terbesar, Air memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan hingga mencapai 95 GW, namun baru dimanfaatkan hanya sebesar 5,8 GW," papar Darmawan.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang menjadi fokus utama Menko Perekonomian dalam pengembangan industri hijau di Indonesia? Dalam pengembangan industri hijau di Indonesia, pemerintah mendorong berbagai program seperti pemanfaatan EBTKE, penerapan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, dan lain sebagainya. Termasuk mendorong kebijakan hilirisasi yang arahnya sejalan dengan tren pengembangan industri hijau tersebut.
Nantinya dana ini akan diperuntukkan bagi 77 proyek yang memerlukan pendanaan lahan, baik untuk proyek jalan tol, bendungan, serta infrastruktur kereta dan pelabuhan di seluruh Indonesia.
Pada batch ketiga, juga pada 2018, LMAN berencana menyalurkan dana sebesar Rp 35 triliun. Juga akan digunakan untuk percepatan proyek infrastruktur.
Sebelumnya, pada batch pertama 2017, LMAN telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 11,72 triliun untuk mengganti kerugian 17.303 bidang tanah yang tersebar di 27 ruas jalan tol dan berpotensi memiliki dampak ekonomi sebesar 3,23 kali dari nilai pendanaan lahan yang telah disalurkan
Dia pun menjelaskan ke depan, LMAN dan para mitra kerja (stakeholder) berencana untuk melakukan pembayaran langsung pendanaan lahan kepada pemilik lahan.
"Sehingga tidak mengganggu kondisi keuangan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), mengurangi cost of fund, menyederhanakan proses pembayaran lahan dan pada akhirnya pembangunan infrastruktur dapat diakselerasi," tandasnya.
Baca juga:
HUT ke-2, LMAN kumpulkan badan usaha dan individu berprestasi di infrastruktur RI
Wali Kota Hendi ingin program pembangunan di Kota Semarang berjalan cepat
Presiden Jokowi: Tahun 2019 akan ada tambahan jalan tol 1.800 Km
Melihat progres pembangunan Bandara Kertajati siap beroperasi Juni 2018
Ikut proyek LRT Jabodebek, PT INKA butuh tambahan pegawai hingga 1.000 orang
Wali Kota Semarang: Stadion TLJ gratis untuk masyarakat
Jokowi janji tak akan anak tirikan daerah