4 Dampak buruk jika RI tak pakai teknologi digital

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat agar mewaspadai perkembangan sistem ekonomi digital yang berkembang pesat. Akibat berkembangnya sistem pembelian online tersebut, kata Jokowi, saat ini banyak swalayan dan retail lainnya yang lesu. Alasannya, saat ini banyak konsumen yang beralih ke sistem online.

2017-10-27 08:00:00

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat agar mewaspadai perkembangan sistem ekonomi digital yang berkembang pesat.

"Dimana-mana bisa kita lihat, perkembangan perilaku konsumtif yang dilakukan semua orang beralih kepada sistem online. Mau beli apa saja mudah, tinggal pesan via online. Sebentar saja sudah sampai ke rumah kita, tanpa harus menunggu lama," ujar Jokowi.

Akibat berkembangnya sistem pembelian online tersebut, kata Jokowi, saat ini banyak swalayan dan retail lainnya yang lesu. Alasannya, saat ini banyak konsumen yang beralih ke sistem online. Selain mudah dan cepat, konsumen tak perlu meninggalkan aktifitasnya.

"Kemajuan teknologi ini semakin memanjakan konsumen, ini yang harus diwaspadai," tandasnya.

Jokowi menegaskan, dirinya tak menolak adanya perkembangan teknologi tersebut. Namun masyarakat dan pemerintah harus merespon agar bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Jangan sampai teknologi informasi yang berbasis online ini tidak diimbangi oleh kebijakan pemerintah yang tepat, sehingga Indonesia akan semakin ketinggalan.

Jika tak pakai teknologi digital akan berdampak buruk untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berikut 4 dampak buruk ekonomi kjika tak gunakan teknologi digital seperti dirangkum merdeka.com. Selamat membaca.

Baca juga:
Pengguna internet RI capai 132,7 juta orang, terbanyak di Jawa
Rizal Ramli: Ekonomi RI di dua tahun terakhir Jokowi-JK sulit bangkit
Ada jasa titipan, pengunjung Lotus dapat imbalan Rp 10.000 per barang
Pengusaha sebut tutupnya Lotus jadi sinyal industri ritel RI belum membaik
Bos Go-Jek minta pemerintah hati-hati terapkan pajak e-commerce
Tutup, karyawan Lotus Sarinah aman dari ancaman PHK

UMKM tertinggal

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan di dalam perekonomian Indonesia, ekonomi digital harus mampu menciptakan demokratisasi. Sehingga, dia meminta agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa berkembang.

"UMKM tidak perlu menjadi pengusaha yang hebat besar dengan marketing cost yang terlalu besar. Dia masuk dalam platform dan dia bisa memiliki kesempatan yang sama," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (26/10).

Menurutnya, dengan menggunakan teknologi, pelaku usaha akan lebih mudah untuk bertransaksi dengan pembeli. Sehingga, hal itu bisa menggenjot pendapatan dan meningkatkan produksi.

Untuk itu, pemerintah Indonesia melakukan banyak kebijakan untuk memberdayakan UMKM, salah satunya melalui kredit usaha rakyat (KUR). Dengan disediakannya KUR dan pemanfaatan teknologi, Sri Mulyani meyakini UMKM akan berkembang dan mampu bertahan di tengah tingginya persaingan usaha.

"Fungsi pemerintah adalah mengempower mereka sehingga mereka mampu memiliki kapasitas untuk bisa ikut di dalam era digitalisasi sehingga mereka tidak tertinggal. Mereka tidak excluded," imbuhnya.

Menurutnya, ekonomi yang sehat dan baik adalah ekonomi yang tumbuh tinggi, inklusif, dan mampu menyertakan seluruh masyarakat. Sehingga, kesejahteraan bisa dinikmati semua orang, sesuai dengan tujuan Republik Indonesia yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Advertisement

Kesenjangan ekonomi

Perubahan tren belanja masyarakat dari offline ke online memberikan pengaruh yang besar di setiap aspek kehidupan. Salah satunya dikhawatirkan akan meningkatkan kesenjangan ekonomi masyarakat.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, masyarakat mampu atau kaya akan mengikuti perkembangan di era digital dengan memiliki perangkat teknologi. Sementara bagi masyarakat yang kurang mampu akan tertinggal.

"Orang yang bisa pertama menikmati aplikasi, itu adalah orang yang punya daya beli untuk membeli mobile smartphone. Berarti kesenjangan ekonomi akan menghilangkan mereka yang tidak memiliki daya beli untuk bisa menikmati itu," kata Sri Mulyani di kantornya, Jakarta, Kamis (26/10).

Selain itu, masyarakat di daerah terpencil juga akan merasakan kesenjangan tersebut, terutama di daerah yang minim kelistrikan. Mengingat, perangkat teknologi membutuhkan listrik untuk tetap menyala.

"Selain itu, di industri berbasis teknologi masyarakat yang jadi idea dan creator. Tapi ini hanya muncul dari orang-orang yang memiliki capacity intelektual dan creativitas," imbuhnya.

Dengan demikian, Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga mereka bisa bertahan mengikuti perkembangan teknologi. Di mana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah mampu memberikan kesempatan dalam hal investasi sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan pengentasan kemiskinan

"Jadi republik ini harus membuat the necessary condition. Apa yang perlu sehingga hak anak indonesia bisa menjadi Nadiem-Nadiem (CEO GoJek) baru. Mereka adalah orang baru yang bisa menciptakan kesempatan kerja dan merealisir idenya bisa menjadi produk luar biasa yang berarti bagi masyarakat. Ini yang saya ingin sampaikan mungkin bagaimana peranan dari negara melalui APBN," pungkasnya.

Data BPS tak berkualitas

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan siap untuk menghadapi tantangan dalam menyajikan data yang lebih akurat dan berkualitas, di tengah perkembangan teknologi saat ini.

"BPS siap menghadapi tantangan ini dan BPS akan memaksimalkan teknologi untuk menghadapi tantangan dalam menyajikan data yang berkualitas," kata Suhariyanto di gedung BPS, Jakarta, Selasa (26/9).

Dia menambahkan, selama ini data yang disajikan oleh BPS bertujuan untuk mewakili kondisi Indonesia saat ini. Namun pada kenyataannya, data tersebut kerap tidak memuaskan sebagian pihak karena tidak sesuai ekspektasi.

"Data BPS memang tidak mampu menyenangkan semua pihak. BPS menyajikan data untuk menunjukkan kondisi yang sebenarnya.

Dengan adanya inovasi dari segi teknologi dalam pengumpulan data, diharapkan bisa memperbaiki data agar lebih akurat sesuai dengan ekspektasi seluruh masyarakat.

Sehingga, data statistik yang disajikan BPS bisa dijadikan sumber pengambilan keputusan.

"Kami ingin data BPS dipakai untuk menentukan kebijakan, penggunaan mobile positioning data yang merupakan big data. Kami lakukan ini dengan kemenpar dan telkomsel," pungkasnya.

Swasembada pangan tak terwujud

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan pentingnya perkembangan teknologi untuk mewujudkan swasembada pangan. Teknologi menjadikan industri pertanian dan perkebunan efisien dan tahan terhadap segala permasalahan.

"Perubahan iklim cuaca dan ketersediaan air merupakan tantangan bagi hasil perkebunan yang harus diatasi salah satunya dengan teknologi," ujarnya di acara World Plantation Conferences and Exhibition (WPLACE) 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (18/10).

Maka dari itu, Wapres JK berharap kemajuan dunia riset khususnya pada bidang pertanian dan perkebunan terus dikembangkan. Indonesia juga diminta bisa menyerap ilmu dan menerapkan hasil teknologi dari luar negeri.

"Saya harap bahwa konferensi yang pembicaranya dari seluruh dunia, akan hadir di sini untuk membicarakan hal tersebut. Mudah mudahan Anda semua mengambil manfaatnya," tuturnya.

Wapres JK menambahkan tantangan saat ini bagi industri pertanian dan perkebunan mulai dari ketersediaan lahan hingga tingginya kebutuhan pangan. "Pada masa datang, pada tahun 2050 penduduk dunia mendekati 10 miliar orang, maka berarti kebutuhan akan makanan dan juga hasil perkebunan akan meningkat kurang lebih 70 persen daripada kebutuhan manusia," ucapnya.

"Di lain pihak, penduduk membutuhkan rumah, industri membutuhkan kantor, sehingga lahan menjadi berkurang. Sementara, kita membutuhkan hasil yang besar daripada perkebunan-perkebunan dan juga makanan itu," tambahnya.

(mdk/sau)