4 Fakta di balik kekesalan Jokowi soal ekspor RI kalah dari negara tetangga

Pasar ekspor Indonesia terlalu monoton

Presiden Jokowi mengatakan sudah merupakan tanggung jawab Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Menurutnya, ada kekeliruan yang harus dibenahi sehingga ekspor Indonesia tidak kalah dengan negara-negara tetangga yang jumlah penduduk dan sumber dayanya masih di bawah Indonesia.

Dia juga menyebut Indonesia terlalu monoton dan mengurus pasar tradisional saja dan tidak mau membuka pasar baru.

"Kita tidak lihat Pakistan yang penduduknya 270 juta dibiarkan dan tidak diurus. Bangladesh misalnya penduduknya tidak kecil, 160 juta ini pasar besar meski sudah surplus tapi angkanya terlalu kecil. Afrika tidak pernah kita tengok, bahkan ada expo di sana kita tidak ikut. Kesalahan seperti ini yang rutin dan tidak pernah diperbaiki," ungkap Presiden.

Dia mengingatkan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita untuk melakukan evaluasi dan apa yang harus dilakukan dalam meningkatkan ekspor Indonesia. Mengingat, pertumbuhan ekonomi hanya didorong oleh dua hal, yakni investasi dan ekspor.

"Setelah pembukaan (Raker) tolong Pak Menteri secara detil dievaluasi dan apa yang harus dilakukan. Jangan raker tapi tidak memunculkan sesuatu yang baru dan tidak memunculkan ide baru, gagasan baru agar kita bisa bersaing dengan negara lain," tegasnya.

Pusat promosi perdagangan RI belum terlihat kinerjanya

Presiden Jokowi meminta Kementerian Perdagangan untuk mengevaluasi mengenai ekspor ini, termasuk kinerja pusat promosi perdagangan Indonesia (Indonesia Trade Promotion Centre/ITPC). Menurutnya, selama ini ITPC tidak memberikan manfaat untuk sektor perdagangan Indonesia, sehingga dia akan menutup ITPC jika masih belum menunjukkan kinerja yang maksimal.

"ITPC apa bertahun-tahun kita memiliki ITPC apa yang dilakukan? Apa mau kita terus teruskan? Kalau saya tidak. Saya lihat tidak ada manfaat ya saya tutup. Negara keluar biaya untuk itu, negara keluar duit yang tidak kecil. Banyak. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dikerjakan? Kalah dengan negara-negara yang tadi saya sebut. Tidak mau saya kerja-kerja seperti ini," kata Jokowi.

Menurutnya, ITPC seharusnya memiliki market intelligence yang dilakukan oleh tim terlatih untuk mendapatkan informasi, digunakan untuk menyelesaikan segala perkara yang berhubungan dengan rencana dan strategi pemasaran. Sehingga bisa membawa manfaat lebih bagi sektor perdagangan Indonesia, dengan

"ITPC, Atase Perdagangan kita untuk apa, mestinya di situ ada market intelligence, di situ bisa melihat peluang-peluang di negara yang Bapak Ibu dan saudara-saudara bertugas itu apa. Dirjen juga harus bisa melihat seperti peluangnya apa, kendala-kendala di dalam negeri ini apa yang perlu dibenahi," imbuhnya.

Distribusi perdagangan RI tak efisien

Tak hanya Presiden Jokowi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengakui jika ekspor dalam negeri masih kalah dengan negara tetangga. Hal itu karena sektor perdagangan Indonesia masih mempunyai banyak kekurangan, salah satunya ialah dari sisi logistik.

"Apa kekurangannya di dalam negeri kita logistiknya tidak terlalu efisien. Bukan hanya tidak efisien, kalah efisien dibandingkan dengan negara lain. Ini tentu termasuk angkutan darat, laut, udara, kereta api, kemudian pergudangan, dan kegiatan bermutunya," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (31/1).

Berdasarkan data tahun 2017 rasio antara logistik dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 24 persen. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan negara lain yang kurang dari 15 persen. Selain itu, kekurangan lainnya masalah free on board (FOB), yang artinya eksportir hanya bertanggung jawab sampai barang berada di atas kapal tapi tidak sampai ke tujuannya.

"Hal menarik lain bicara mengenai ekspor dan impor kita juga selain perkembangan kelebihan, kekurangan kita adalah ekspor kita sebagian besar FOB, hanya sampai di pelabuhan saja," jelas Menko Darmin.

Perdagangan luar negeri cenderung proteksionis

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita mengatakan, dinamika perdagangan luar negeri cenderung proteksionis sehingga menjadi sulit untuk melakukan negosiasi ekspor. Selain itu, negara-negara tujuan ekspor RI tersebut mengalihkan impor mereka dari negara yang sudah bebas bea.

"Vietnam begitu agresif Malaysia begitu luar biasa dengan Thailand dan sekarang nyusul Kamboja itu mereka membuka diri. Sedangkan kita sudah hampir 10 tahun baru satu Chili, kendala ini lah yang harus kita tembus," kata Mendag Enggar di Hotel Borobudur, Rabu (31/1).

Lanjutnya, meski kalah dengan negara lain namun Kemendag tetap yakin bahwa di tahun ini bakal ada perjanjian multilateral yang bisa diselesaikan. "Selain itu kita tidak boleh egois hanya mau ekspor, tapi tidak mau impor. Kalau dagangan ada keduanya," ucapnya.

Kunci keberhasilan peningkatan ekspor adalah pada saat tandatangan perjanjian, karena kalau tidak, negara itu akan lari ke produk negara yang lebih murah. Indonesia sendiri sudah hampir 10 tahun tidak ada perjanjian perdagangan. Untuk itu Presiden Jokowi memerintahkan membuka pasar baru dengan berbagai perjanjian-perjanjian perdagangan, seperti Free Trade Agreements (FTA) agar meningkatkan ekspor Indonesia.

"Ini yang harus kita kejar, kalau bisa kita kejar di 2018 baru bisa kita nikmati di 2019. Untuk itu dengan beberapa negara, Pakistan kita akan tingkatkan jadi FTA, tapi bertahap dulu seperti Chili. Kalau tidak lama lagi," tandasnya.