5 Fakta di balik aksi pencopotan dua bos besar Pertamina

Dua bos Pertamina minim koordinasi

Komisaris Utama PT Pertamina Tanri Abeng membeberkan alasan diberhentikannya Direktur Utama Pertamina Dwi Sutjipto dan Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang. Menurutnya, perseroan membutuhkan penyegaran manajemen pada internal Pertamina dan kurangnya kerja sama antara kedua pimpinan tersebut.

Salah satunya mengenai keputusan impir solar yang ditandatangani oleh Wakil Direktur. Padahal, lanjutnya, keputusan tersebut harusnya berdasarkan keputusan Direktur Utama.

"Kemarin yang ribut itu kenapa Wadirut tanda tangani impor solar. Itu tidak benar kan seharusnya pengalokasian itu sudah jalan, tapi antara Dirut dan Wadirut tidak sejalan, itu antara lain," ujar Tanri di Kementerian BUMN, Jakarta.

Dia menjelaskan, pengalokasian jumlah impor memang menjadi kewenangan Wakil Direktur, sedangkan keputusan perseroan akan melakukan impor atau tidak menjadi kewenangan Direktur Utama. Namun, karena Dwi tidak bisa menandatangani keputusan impor, maka Ahmad Bambang lah yang melakukan penandatanganan.

"Jadi dianggap dia (Ahmad Bambang) sebagai pengambil alih tugasnya atau kewenangannya Dirut. Itu semua kan mestinya tidak terjadi. Jadi yang kemarin tidak masalah sebenarnya," imbuhnya.

"Sebetulnya kan mereka bisa berkomunikasi. Tapi justru malah dipermasalahkan di antara mereka, nah ini semua menurut saya kerja sama yang tidak mendukung tercapainya kinerja yang optimal," pungkas Tanri.

Dualisme kepemimpinan ganggu kerja Pertamina

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan alasan diberhentikannya Dwi dan Ahmad Bambang dikarenakan adanya masalah kepemimpinan antar keduanya. Sehingga, hal ini yang memengaruhi kinerja perseroan, terlebih lagi Pertamina tengah menghadapi tanggung jawab besar.

"Usulan pemberhentian ini karena adanya masalah kepemimpinan. Karena ada dua kepemimpinan membuat Pertamina tidak stabil, padahal Pertamina butuh kestabilan. Dewan Komisaris memilih Ibu Yenni meyakini kestabilan 30 hari sangat penting," kata Menteri Rini di Jakarta.

Dia mengaku, masalah kepemimpinan tersebut kerap terlihat saat pengambilan keputusan dalam rapat direksi. Padahal, BUMN sangat mengedepankan Good Corporate Governance (GCG).

"Jadi kalau yang satu tidak setuju dengan yang lain, jalan sendiri. Akhirnya kan bukan teamwork. Padahal penekanannya adalah GCG bahwa keputusan itu keputusan direksi, jadi tanggung bersama tidak bisa dipotong sendiri. Kalau sudah tidak ikut GCG jadi masalah," imbuhnya.

Sempat dipermasalahan, posisi wadirut dihapus

Komisaris Utama PT Pertamina Tanri Abeng menjelaskan, dalam RUPS tersebut juga diputuskan bahwa posisi Wakil Direktur di Pertamina juga dihapuskan. Hal ini dikarenakan kurang efektifnya manajemen di perseroan, sehingga penghapusan posisi ini diharapkan bisa membuat Pertamina menjadi lebih solid.

"Memang dalam organisasi yang penting adanya teamwork. Cuma memang terkadang struktur itu mengganjal akan terjadinya kerja tim yang efektif. RUPS dalam hal ini Menteri (BUMN) meniadakan posisi Wakil Direktur," kata Tanri di Kementerian BUMN, Jakarta.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menyayangkan pengangkatan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur PT Pertamina (Persero) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, jabatan yang diemban Ahmad Bambang sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Bahkan, jabatan tersebut tidak sesuai dengan UU BUMN. 

"Pertama, tidak ada jabatan Wadirut di Pertamina. Kedua, pengangkatan direksi Ahmad Bambang ini melanggar pasal 16 UU BUMN No 19 tahun 2003," tegas Darmadi.

Pemerintah tidak ingin ketidakprofesionalan terulang

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan penggantian direksi Pertamina bertujuan agar perusahaan pelat merah tersebut lebih fokus dan memiliki profesionalisme yang baik. Wapres JK berharap dirut baru nanti seseorang yang memiliki profesionalisme dan jiwa kepemimpinan yang kuat.

"Soal pergantian dirut dan wakil dirut Pertamina, ini agar Pertamina fokus dan memiliki profesional yang baik," ujar Wapres JK.

Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menambahkan, alasan diberhentikannya Dwi Sutjipto dan Ahmad Bambang ini dikarenakan Pertamina membutuhkan penyegaran manajemen. Sehingga, dengan adanya perombakan jabatan ini diharapkan Pertamina bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya.

"Ini masalah leadership yang ada di Pertamina. Pertamina ke depan tanggung jawabnya luar biasa. Pertamina tugasnya strategis. Manajemen harus solid. Internal yang ada perlu ada penyegaran," imbuhnya.

Kisruh direksi Pertamina sampai jadi perhatian Presiden Jokowi

Menteri BUMN Rini Soemarno, meski merasa sedih, dia tetap lega karena permasalahan ini bisa cepat selesai. Bahkan, Presiden Joko Widodo juga telah memerintahkan agar masalah kepemimpinan ini bisa segera diselesaikan.

"Saya sedih, saya mengetahui keduanya dan saya salah satu yang mendukung pemilihannya Pak Dwi. Tapi karena dianggapnya sudah parah oleh Dewan Komisaris, jadi tentunya kami harus respon. Alhamdulillah bisa langsung diberi waktu presiden, jadi kami langsung laporkan dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi mempertanyakan adanya kepemimpinan ganda di PT Pertamina (Persero). Mulyadi mengatakan, kepemimpinan ganda tersebut dapat mengganggu kinerja BUMN migas tersebut.

"Karena bagaimanapun ini jadi tanggung jawab Pak Menteri di sektor. Kami melihat jangan sampai permasalahan ini menganggu kinerja BUMN," ujar Mulyadi di Gedung DPR, Jakarta.

Mulyadi mengatakan kepemimpinan ganda tersebut juga mempersulit koordinasi dan konteks peningkatan kinerja. Kepemimpinan ganda ini diduga terjadi antara Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang.

"Hulu katanya ditanggung jawab Pak Dwi. Hilir di bawah Pak Bambang. Jadi menurut saya seperti Dirut satu, Dirut dua. Saya khawatir jadi membuat bingung," katanya.