5 Fakta di balik maraknya kecelakaan proyek pembangunan era Jokowi-JK

Kecelakaan kerja proyek adalah suatu kewajaran

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, setuju moratorium (penghentian sementara) pembangunan proyek elevated (jalur layang) untuk evaluasi. Moratorium tersebut diberlakukan menyusul adanya insiden kecelakaan dalam proyek elevated Tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) pagi tadi.

"Saya kira perlu evaluasi," kata Menko Luhut saat ditemui di Kantornya, Jakarta.

Menko Luhut menilai insiden buruk yang terjadi pada suatu proyek pembangunan infrastruktur adalah hal yang lazim terjadi. Menko Luhut mencontohkan Brazil saat bersiap sebagai tuan rumah olimpiade mereka mengebut pengerjaan infrastruktur stadion.

"Kita lihat di Brazil mau olimpiade ingat apa yang collaps? Stadion utamanya collaps, jadi bisa aja terjadi di mana aja bisa terjadi," ujarnya.

Pembangunan era Jokowi terburu-buru karena kejar 'tayang'

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra, M. Nizar Zahro, mengkritik pembangunan infrastruktur oleh pemerintah dilakukan terburu-buru, namun mengabaikan aspek keselamatan. Nizar menilai rakyat kecil yang menjadi korban untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang menjadi ambisi Presiden Joko Widodo.

"Tenaga rakyat kecil dipacu untuk memenuhi ambisi presiden. Proyek dikebut siang dan malam untuk mengejar acara 'peresmian' oleh presiden," kata Nizar melalui keterangan tertulisnya, Jakarta.

"Nyawa rakyat sama-sama dihargai dengan murah karena yang terpenting proyek harus selesai sesusai target. Di era kolonial, bila ada pekerja yang lambat maka akan dihukum cambuk. Sementara di era sekarang, pekerja yang terkesan lambat bisa terancam dipecat," sambung Nizar.

Presiden Jokowi merespons dengan penghentian sementara seluruh proyek

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR), Basuki Hadimuljono, mengatakan penghentian proyek tidak akan berlangsung terlalu lama. Penghentian sementara ini, menurutnya, adalah perintah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini perintah presiden. Penghentian sementara pengerjaan ini adalah perintah Presiden. Kalau keselamatan konstruksi tidak ada kompromi," ungkapnya di Kementerian PUPR, Jakarta.

Dia menyampaikan, dalam proses evaluasi, tim konsultan independen akan membuat skala prioritas proyek mana yang bakal dievaluasi lebih dulu. "Nanti akan diperhitungkan. Prioritas mana yang akan dievaluasi duluan," kata dia.

Menteri Basuki pun menegaskan bahwa proyek yang dihentikan adalah proyek yang bersifat elevated (melayang di atas permukaan tanah), seperti jembatan. Karena itu, proyek at grade (di permukaan tanah) akan terus berjalan.

Kecelakaan proyek bukan karena pemerintah buru-buru

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa kecelakaan konstruksi seperti yang terjadi pada Tol Becakayu bukan karena pengerjaannya dikebut melainkan karena faktor kedisiplinan pelaksana di lapangan.

"Tidak (karena dikebut), ini hanya karena faktor kedisiplinan pelaksananya. Ini lebih banyak pada 'human error', " kata Menteri Basuki.

Menurut Basuki, kecepatan pengerjaan proyek infrastruktur di Indonesia masih belum bisa dibandingkan dengan kecepatan pengerjaan di negara lain seperti Malaysia, Filipina, atau China.

Pengerjaan proyek infrastruktur di China dalam satu tahun, kata dia, bisa mencapai 4.000 kilometer (km), sedangkan di Indonesia baru 1.000 km dalam satu tahun.

"Kecepatan pekerjaan kita masih belum apa-apa. Kalau dibandingkan dengan kecepatan di Malaysia, Filipina, apalagi Tiongkok ini kita belum apa-apa," kata dia.

Kecelakaan proyek karena faktor maladministrasi

Ombudsman Republik Indonesia (RI) mencermati serangkaian kecelakaan proyek pembangunan infrastruktur. Kecelakaan beruntun pada sejumlah proyek infrastruktur dalam 3 bulan ini, sudah mengindikasikan adanya potensi maladministrasi dalam pembangunan infrastruktur secara masif dalam waktu yang bersamaan.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengatakan dari perspektif publik sebagai penerima manfaat, kecelakaan-kecelakaan tersebut telah menurunkan kepercayaan publik terhadap kualitas, keamanan dan keselamatan infrastruktur yang sedang dibangun pemerintah.

Dengan demikian, Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait perlu segera mengevaluasi kondisi ini yang sudah tergolong krisis menuju darurat keselamatan. Perlu tindakan luar biasa untuk menghentikan kecelakaan-kecelakaan ini dan mengantisipasi kecelakaan-kecelakaan berikutnya.

"Tidak bisa Business As Usual. Untuk mencegah terjadinya lagi kecelakaan proyek infrastruktur, diperlukan perhatian dari Presiden selaku pemimpin tertinggi. Selain itu, Pemerintah juga segera memberikan santunan kepada korban yang cedera serta santunan bantuan bagi keluarga korban yang tewas, sebagai wujud tanggung jawab," kata Alvin.