5 Upaya Jokowi-JK 'basmi' kemiskinan di Indonesia
Peningkatan penerima program keluarga harapan (PKH). Peningkatan tersebut naik signifikan dari sebelumnya 3,5 juta Kartu Keluarga (KK) menjadi 6 juta KK.
Pada akhir 2014, pemerintah memutuskan untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium. Pemerintah dinilai tak berpihak kepada masyarakat atas pencabutan subsidi tersebut.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pu nya pendapat lain. Menurutnya, pencabutan subsidi tersebut tidak mempengaruhi keberpihakan pemerintah kepada masyarakat tidak mampu. Langkah tersebut dilakukan karena subsidi yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran.
-
Kapan Jokowi memanggil Kapolri dan Jaksa Agung? "Sudah saya panggil tadi," kata Presiden Jokowi saat diwawancarai di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (27/5).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
"Saya sedikit memberi catatan bahwa seolah-olah subsidi (BBM) kurang. Maka pemihakan pemerintah ke masyarakat berkurang? Tidak. Pertama, subsidi yang sifatnya distortif, konsumtif memang berkurang, namun pemihakan pemerintah ke kelompok miskin justru bertambah," ujarnya.
Sebagai contoh, lanjut Ani, adalah dengan peningkatan penerima program keluarga harapan (PKH). Peningkatan tersebut naik signifikan dari sebelumnya 3,5 juta Kartu Keluarga (KK) menjadi 6 juta KK.
"Penerima bantuannya secara jumlah kepala itu ada sebelumnya 88,2 juta orang meningkat jadi 92,4 juta orang. Iurannya juga naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 23.000," jelasnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga meningkatkan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam mendukung perekonomiannya. "Pemerintah melakukan peningkatan sangat ekspansif dari KUR, yang tadinya untuk subsidi bunga dari Rp 30 triliun KUR sekarang menjadi Rp 100 triliun sampai Rp 120 triliun untuk 2016," ucapnya.
Untuk itu, pemerintah sengaja menarik alokasi anggaran untuk sektor-sektor yang tidak tepat sasaran menuju sektor yang dinggap lebih strategis bagi masyarakat. Meski tidak langsung terlihat, namun upaya tersebut menjanjikan perbaikan di masa mendatang.
"Jadi kalau belanja. Kita Rp 2.000 triliun namun belanjanya kurang strategis, maka Rp 2.000 triliun habis saja dalam perekonomian. Namun kalau itu digunakan membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi kedepan dan selesaikan kemiskinan secara langsung maka dampaknya akan lebih jauh dan bertahan lama," pungkasnya.
Anggota Komisi V DPR RI, Fathan Subchi meminta pengelolaan dana desa senilai Rp 49 triliun menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam memangkas angka kemiskinan yang masih tinggi. Melalui pengelolaan dana yang tepat sasaran, efisien dan efektif diharapkan perekonomian desa dapat berkembang dan menjadi sumber kehidupan masyarakatnya.
"Program dana desa merupakan sesuatu yang sudah sangat lama kita butuhkan. Pembangunan berbasis desa kita harapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, terutama kebutuhan lapangan kerja dan tekanan urbanisasi generasi muda desa," jelas Fathan.
Menurutnya, ribuan desa di Indonesia menghadapi masalah yang hampir sama, yaitu meningkatnya populasi usia kerja dan rendahnya ketersediaan lapangan kerja. Kondisi ini jika tidak segera diatasi akan melahirkan banyak persoalan baru seperti pengangguran, kemiskinan, hingga berbagai masalah sosial lainnya.
Berikut 5 upaya-upaya Jokowi-JK hilangkan kemiskinan di Indonesia:
Baca juga:
Bukan Amerika, Lion Air fokus lebarkan sayap di kawasan Asia
Penurunan harga gas bisa bikin industri pulp dan kertas bergairah
Pemerintah siapkan Rp 10 T berantas 23.000 hektar kawasan kumuh
Pemerintah Jokowi tambah utang Rp 40 triliun tahun depan
Kemenkeu: Ekonomi RI tak akan goyah meski Trump jadi Presiden AS
Kemenkeu sebut Indonesia punya banyak potensi ekonomi selain di Jawa
Akhir tahun, BPS prediksi nilai ekspor Indonesia capai USD 140 M
Anggarkan Rp 10 T kurangi kampung kumuh
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU Pera) menganggarkan Rp 10 triliun untuk mengurangi kampung kumuh perkotaan di Indonesia. Anggaran tersebut akan disalurkan KemenPU-PR melalui program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Direktur Jenderal Cipta Karya KemenPU-PR, Sri Hartoyo, mengatakan bahwa anggaran tersebut akan disalurkan dalam lima tahun. "Anggaran untuk mencegah masyarakat dari jangkauan penyakit dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Nanti pemerintah provinsi dan kota akan digerakkan melalui dana itu," ujar Sri Hartoyo saat meninjau Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Selasa (15/11).
Sri Hartoyo mengungkap, Kementerian PU-PR menargetkan pengentasan kawasan kumuh seluas 23.000 hektar selama lima tahun. Dari jumlah tersebut, 2.500 hektar diantaranya dalam kondisi sangat kumuh.
"Program yang mendasarkan gerakan masyarakat cukup efektif berjalan. Saat ini ada 40 kota di Indonesia yang telah menetapkan diri sebagai kawasan kota tanpa kumuh. Targetnya akan kita tambah jadi 269 kota dalam lima tahun ke depan," ungkap Sri Hartoyo.
Menteri PU-PR, Basuki Hadimuljono, menambahkan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat terbilang efektif berjalan. Menurut dia, program IBM juga bisa menyerap tenaga kerja melalui padat karya.
"Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kelurahan Karangwaru (Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta) ini hanya sebagai salah satu contoh," kata Menteri Basuki.
Luncurkan e-Warong
Kementerian Sosial bersama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan telah meluncurkan layanan e-Warong di Jakarta. Layanan ini merupakan salah satu dari pemberian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan layanan ini berguna untuk memudahkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif serta menghilangkan penyalahgunaan bantuan, sehingga diharapkan nantinya bisa mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia.
"Melalui program ini, masyarakat penerima PKH tidak ada pemotongan bantuan sosial. Karena semua transaksi berbentuk non tunai bukan tunai," kata Khofifah di Jakarta, Kamis (18/8).
Nantinya, masyarakat bisa membeli berbagai kebutuhan rumah tangga dan menarik uang tunai melalui e-Warong ini. Untuk sistem pembayarannya sendiri, masyarakat penerima PKH akan diberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang di dalamnya sudah ada saldo untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bekerjasama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara), diharapkan masyarakat tidak perlu memiliki banyak kartu karena berbeda-beda bank. Sehingga, masyarakat yang menggunakan bank-bank BUMN, seperti Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) bisa langsung menikmati layanan ini.
"Di kartu itu akan ada buku tabungan, jadi masyarakat bisa cek saldo, dan bisa ambil uang di mesin ATM," imbuhnya.
Dia menargetkan, tahun 2017 nanti sebanyak 6 juta orang sudah dapat menikmati bantuan sosial PKH non tunai.
Kartu 'sakti'
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Hal ini dilihat dari inflasi yang terus terjaga dan semakin menurunnya tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia.
Menurutnya, salah satu alasannya adalah pemberian bantuan sosial dari pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sehingga dengan adanya bantuan ini, masyarakat kelas menengah ke bawah bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya.
"Bansos dari KIP dan KIS itu berdampak terhadap masyarakat golongan menengah ke bawah. Pasti ada pengaruhnya dan besar. Karena sebelum ada kartu, kita dengar ada bagi rata. Tapi dengan kartu yang non tunai maka bantuannya akan diterima oleh masyarakat. Jadi lebih tepat sasaran," kata Suryamin di kantornya, Jakarta, Jumat (19/8).
Selain itu, alokasi dana desa yang diberikan pemerintah juga bisa membantu meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan. Sehingga, daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian mulai membaik.
Dengan demikian, Suryamin optimis target pemerintah terhadap inflasi sebesar 4 plus minus 1 bisa tercapai.
"Dana desa yang bisa dioptimalkan bisa meningkatkan pendapatan golongan menengah ke bawah. Selain bisa memperkecil ketimpangan juga bisa mengurangi penduduk miskin dan pengangguran," imbuhnya.
Ganti raskin dengan voucher
Pemerintah Jokowi-JK akan melakukan uji coba mengganti beras untuk rakyat miskin (raskin) dengan voucher. Uji coba akan dilakukan di beberapa daerah, pada Agustus mendatang.
Bantuan pangan non-tunai akan diuji coba di 8 kabupaten dan 20 kelurahan/desa di Indonesia, di antaranya Kota Medan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Surakarta, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Makassar.
Ketua Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Bambang Widanto mengatakan, sasaran pemberian raskin non tunai atau melalui voucher pangan ini untuk 15 juta rumah tangga.
Namun untuk tahap uji coba, menurut Bambang, akan dilakukan kepada 5.000 rumah tangga berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
"Data BPS ini diperoleh melalui pencacahan yang dilakukan dari rumah ke rumah, bukan sampling," jelas Bambang seperti ditulis situs Sekretariat Kabinet di Jakarta, Rabu (20/7).
Pemerintah akan melakukan kerja sama dengan 5 bank besar di Indonesia, di antaranya Bank Mandiri dan Bank BRI.
Inklusi keuangan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut program inklusi keuangan menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan di Tanah Air. Program inklusi keuangan diharapkan semakin membuka akses masyarakat ke sektor jasa keuangan.
"Edukasi keuangan menjadi penting untuk meningkatkan akses masyarakat ke sektor jasa keuangan. Program ini bisa membantu pengentasan kemiskinan, karena kalau akses sudah dekat, masyarakat bisa mudah menabung, membuat usaha dan melakukan kegiatan ekonomi produktif," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad saat meresmikan Galeri Investasi BEI di Universitas Nusa Nipa Maumere, NTT, Minggu (16/10).
Menurut Muliaman, akses ke sektor jasa keuangan tidak kalah pentingnya dengan akses masyarakat ke fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sebab, semakin masyarakat mengenal dan menggunakan produk dan jasa keuangan dengan baik, maka kesejahteraannya akan semakin meningkat.
Dijelaskan Muliaman, pasar modal menjadi primadona baru di sektor keuangan karena memiliki banyak keunggulan khususnya pembiayaan jangka panjang. Untuk itu, OJK akan terus menerus mendorong pengembangan pasar modal seperti dengan mendukung program Galeri Investasi BEI di berbagai kampus. Sehingga mahasiswa dan masyarakat semakin mengenal produk dan jasa pasar modal.
Akses keuangan harus dibuka seluas-luasnya bukan cuma di bidang pasar modal tetapi juga di perbankan dan IKNB, agar inklusi keuangan semakin baik sejalan dengan program Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.
Galeri Investasi BEI di Universitas Nusa Nipa merupakan galeri ke-62 yang diresmikan di 2016 dan menjadi galeri BEI pertama di Maumere dan yang kedua di Provinsi NTT. Total Galeri Investasi BEI di seluruh Indonesia berjumlah 217 Perguruan Tinggi.