6 Prestasi mentereng dan kritik pedas di 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK

Produktivitas dan daya saing belum memuaskan

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, menilai produktivitas dan daya saing masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi tim ekonomi Jokowi-JK.

"Dalam Indeks Daya Saing Global terbaru 2018, posisi Indonesia ada di 45. Dibandingkan Negara tetangga Asean Malaysia menduduki posisi 25 teratas, Thailand 38, dan Singapura peringkat 2," papar Bhima.

Bhima melanjutkan, daya saing pasar international juga dapat dilihat dari target pertumbuhan ekspor nonmigas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah yakni baru 14,3 persen di 2019. Realisasinya Januari-September 2018 baru tumbuh 9,29 persen.

"Jadi untuk mencapai 14 persen butuh kerja ekstra, ditengah proteksi dagang yang dilakukan negara mitra seperti India dan AS. Jadi targetnya masih overshoot," ujar dia.

Kenaikan harga barang dan ketersediaan lapangan kerja dikeluhkan

Saat menyapa emak-emak di wilayah Tangerang Selatan, Banten, calon Wakil Presiden Sandiaga Uno sempat menanggapi empat tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Sandiaga mengkritisi harga kebutuhan pokok yang semakin mahal, serta minimnya lapangan kerja selama empat tahun kepemimpinan Jokowi-Kalla.

"Salah satunya yang menjadi harapan masyarakat, aspirasi masyarakat bawah, yang dirasakan 65 persen lebih bahwa harga bahan pokok yang naik ini memberatkan ekonomi, nah ini evaluasi 4 tahun," kata Sandiaga.

Selain persoalan harga-harga sembako, lanjut dia, evaluasi terhadap pemerintah saat ini adalah terkait sulitnya mendapatkan pekerjaan. "Juga evaluasinya lapangan kerja susah didapat, lebih dari separuh anak-anak usia muda, usia kerja yang lulus mengeluhkan bahwa lapangan kerja itu susah didapat," katanya Sandiaga.

Pelemahan Rupiah

Masalah ekonomi saat ini sering menjadi sorotan oposisi. Soal Rupiah misalnya, pemerintahan Jokowi dinilai tidak mampu mengendalikan pelemahan Rupiah terhadap Dolar yang sudah tembus Rp 15.000 per USD.

Politikus Partai Gerindra, Bambang Haryo, mengkritik pemerintah yang selalu mengatakan kondisi ekonomi baik-baik saja. Padahal, menurutnya kondisi saat ini sudah mengkhawatirkan. Selain soal Rupiah, juga soal impor pangan cukup tinggi. Seperti komoditas kedelai, jagung, gula hingga beras.

"Hampir seluruh komoditas kita impor dan ini menurut saya terlalu memprihatikan dan selalu Pak Presiden menyampaikan kurs Dolar terjadi menguat di beberapa negara. Memang benar, tapi kondisi di Indonesia yang terparah," kata Bambang.

Pertumbuhan pariwisata tercepat di Asia Tenggara

Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK, sektor pariwisata telah menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan dan penerimaan devisa yang terus meningkat sejak 2015.

"Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat nomor 9 di dunia, di Asia no 3 dan ASEAN nomor satu," kata Menteri Arief.

Dia memaparkan, pertumbuhan pariwisata Indonesia Januari-Desember 2017 mencapai 22 persen. Angka pertumbuhan ini di atas rata-rata pertumbuhan turisme dunia 6,4 persen, dan pertumbuhan ASEAN 7 persen.

Bahkan pertumbuhan Indonesia melampaui negara tetangga, yaitu Malaysia. "Meski demikian, kenali musuhmu dan kenali dirimu. Vietnam tumbuh lebih baik mencapai 29 persen karena melakukan banyak deregulasi. Malaysia hanya tumbuh 4 persen. Begitu pula dengan Thailand," ujarnya.

Ekonomi tetap tumbuh meski dihimpit masalah global

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution membeberkan sejumlah pencapaian ekonomi di era 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu komponen yang mengalami peningkatan adalah pertumbuhan ekonomi.

"Dari 2014, terutama 2015 sampai 2017 itu meningkat tapi memang pelan-pelan. Sampai semester I-2018, pertumbuhan ekonomi kita 5,17 persen. Tadinya 5,07 dan 5,03 persen," ujarnya.

Menko Darmin mengatakan, di tengah gejolak ekonomi dunia pencapaian angka tersebut merupakan suatu prestasi. Di mana, pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi pada angka 5 persen.

"Dalam situasi ekonomi dunia yang sedang terjadi gangguan dan gejolak. Itu suatu prestasi yang mau tidak mau harus diakui membaik pelan-pelan," jelasnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan juga terus menurun selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK. Saat ini menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan menjadi single digit yaitu 9,82 persen.

"Lebih jauh dari itu, indikator-indikator yang lebih dalam dari sekadar pertumbuhan ekonomi, saya tunjukkan tingkat kemiskinan posisi terbaik mungkin sejak beberapa tahun terakhir, 9,82 persen atau satu digit," jelasnya.

Menko Darmin melanjutkan, gini ratio juga mengalami penurunan yaitu sekitar 0,387, angka ini diklaim terbaik selama 7 hingga 8 tahun terakhir. Dari sisi lain, pemerintah juga konsisten menurunkan pengangguran.

"Tingkat pengangguran terlihat secara konsisten menurun dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah tingkat inflasi yang bisa dikendalikan. 20 tahun lalu, inflasi kita double digit. Setelah reformasi, dalam empat tahun terakhir, jauh lebih stabil karena bergerak di angka 3,5 persen," jelasnya.

Belanja produktif melejit

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah telah mengubah alokasi subsidi ke sektor produktif sejak 2015. Belanja subsidi sejak 2015 diubah ke sektor perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

"Belanja subsidi dipindahkan ke sektor-sektor yang lebih produktif. Belanja subsidi sejak 2015 tetap terjaga, namun perlindungan sosial meningkat dan belanja untuk PKH, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur meningkat," ujarnya.

Menteri Sri Mulyani merinci, pada 2014, Program Keluarga Harapan (PKH) hanya sekitar Rp 4,4 triliun untuk 2,8 juta penduduk miskin. Sementara, hingga 2018 pemerintah mengalokasikan Rp 17,3 triliun untuk 10 juta penduduk miskin.

"PKH kita tahun 2014 hanya Rp 4,4 triliun untuk 2,8 juta penduduk miskin. Sekarang naik jadi Rp 17,3 triliun tahun 2018 untuk 10 juta penduduk miskin. Tahun depan akan meningkat dua kali lipat lagi," jelasnya.

Dia melanjutkan, program Indonesia pintar, pada 2014 hanya Rp 6,6 triliun untuk 11 juta siswa. Kemudian, pada 2018 pemerintah meningkatkan alokasinya menjadi Rp 11,2 triliun untuk 20,5 juta siswa.

"Selanjutnya, subsidi pangan 2014 Rp 18,2 triliun, tahun ini naik jadi Rp 20,8 triliun untuk 15,6 juta penduduk. Subsidi bunga kredit dari tadinya Rp 2,8 triliun sekarang jadi Rp 18 triliun," tandasnya.