90 Persen kasus pembobolan bank di Indonesia libatkan orang dalam
Kesempatan pembobolan bank juga terjadi karena sikap nasabah yang malas dalam melakukan administrasi. Beberapa nasabah bahkan selalu memanggil pihak bank untuk bertemu di rumah atau di kantornya.
Kasus pembobolan bank yang pernah terjadi di Indonesia hampir 90 persen melibatkan orang dalam dari bank itu sendiri. Bahkan, pembobolan bisa terjadi karena nasabah itu sendiri.
Hal ini diungkapkan Direktur Pengawasan Bank 2 Anung Herlianto akhir pekan ini. "Saya tidak spesifik ke BTN, Jadi begini, kasus pembobolan itu 90 persen-93 persen selalu melibatkan orang dalam dan atau nasabah, yang sukarela misalnya mencuri sendiri," kata dia.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa saja jenis keringanan PBB yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pengurangan Pokok PBB di Jakarta merupakan kebijakan yang membantu meringankan beban Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. "Kebijakan ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menciptakan keadilan dan pemerataan dalam pemungutan pajak," ujar Morris dalam pernyataannya yang diterima, Selasa (30/7).Morris mengatakan kebijakan ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengurangi bahkan membebaskan beban pajak mereka. Namun tidak semua wajib pajak bisa menikmati keringanan ini. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, antara lain: 1. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah: Bagi Anda yang memiliki penghasilan terbatas dan merasa terbebani dengan kewajiban membayar PBB, pemerintah memberikan keringanan khusus.2. Wajib pajak badan yang mengalami kerugian: Perusahaan yang mengalami kerugian atau penurunan aset bersih pada tahun sebelumnya juga berhak mendapatkan keringanan.3. Wajib pajak yang objek pajaknya terdampak bencana: Jika properti mengalami kerusakan akibat bencana alam, kebakaran, atau peristiwa serupa, bisa mengajukan pengurangan PBB.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Di mana letak permukiman terbengkalai di Jakarta yang diulas dalam video? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
Anung menjelaskan, kesempatan pembobolan bank juga terjadi karena sikap nasabah yang malas dalam melakukan administrasi. Beberapa nasabah bahkan selalu memanggil pihak bank untuk bertemu di rumah atau di kantornya.
"Orang yang punya duit itu selalu tidak ingin datang repot melakukan administrasi, mereka itu minta pihak bank yang datang, kasus motif BTN bukan sekali ini saja dan mungkin masih ada lagi, seperti kasus BPR, di mana saya nabung dikasih bilyed tapi ketika saya mau cairkan itu tidak bisa, lalu misalnya saya nabung kenal baik sama orang bank, dan orang yang banyak dana ini lebih percaya pada satu orang itu," jelasnya.
Kedekatan nasabah dengan pegawai bank juga bisa menjadi indikasi awal kasus pembobolan di bank. Oleh karena itu, saat ini OJK menerapkan aturan baru yang mana pegawai harus bergantian melayani nasabah-nasabahnya.
"Ketika nasabah berhubungan dengan pegawai bank, dan pegawai itu melakukan fraud bank harus ganti dulu baru urusan dengan pegawai, contohnya di bank itu selama dua tahun bekerja dia enggak pernah cuti itu tanda-tanda awal, makanya kita sekarang menerapkan 2 minggu cuti supaya bisa dilihat dengan temannya dan nasabah bisa terbiasa dengan pegawai yang lain," ujarnya.
Selain itu, kata Anung, OJK akan melakukan penyesuaian kembali terhadap aturan-aturan pengawasan perbankan, terutama pada sistem pengawasan internal perbankan itu sendiri guna meredam aksi pembobolan yang melibatkan pegawai sendiri maupun nasabah.
"Regulasi kita itu sudan common practice yah, regulasi kita itu malah lebih bagus dibandingkan regulasi perbankan di eropa dan bahkan AS serta Jepang, dan kita seperti permodalan kita terbaik nomor 2, likuiditi kita terbaik, intinya kita akan assess internal control di seluruh bank terkait kasus bank," tukasnya.
Baca juga:
OJK sebut aturan perbankan RI lebih bagus dibanding Jepang dan AS
Menengok 5 tahun kinerja OJK jaga industri keuangan Indonesia
Ini penyebab seretnya keuangan BPJS Kesehatan
Satgas Waspada Investasi tutup 6 perusahaan pengumpul dana ilegal
Presiden Jokowi serahkan 14 calon DK OJK ke DPR