Akademisi Nilai Transmisi Energi Baru Terbarukan Berpotensi Gagal
Guru Besar Institut Teknologi, Mukhtasor menyebut transmisi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dicanangkan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT akan berpotensi gagal. Mengingat beban keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemenuhan tersebut tidak kuat.
Guru Besar Institut Teknologi, Mukhtasor menyebut transmisi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dicanangkan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT akan berpotensi gagal. Mengingat beban keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemenuhan tersebut tidak kuat.
"Transmisi energi akan berpotensi gagal. Karena kemampuan kita tidak kuat di sana apalagi APBN dalam situasi tidak bagus juga dalam kondisi sulit," kata dia dalam diskusi bertajuk 'Regulasi EBT, Untuk Siapa?', Sabtu (4/9).
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Kenapa PLN menerapkan strategi ARED untuk pengembangan energi baru terbarukan? Oleh karena itu, Darmawan mengatakan, PLN di bawah arahan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan strategi Accelerated Renewable Energy Development (ARED) yang mampu meningkatkan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan hingga 75% pada tahun 2040.
-
Bagaimana PLN mendukung transisi energi di Indonesia? Dalam 2 tahun terakhir, PLN telah menjalankan berbagai upaya transisi energi. Di antaranya adalah membatalkan rencana pembangunan 13,3 Gigawatt (GW) pembangkit batubara, mengganti 1,1 GW pembangkit batubara dengan EBT, serta menetapkan 51,6% penambahan pembangkit berbasis EBT.
-
Apa yang akan dihasilkan dari proyek kolaborasi PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia? Proyek ini akan menghasilkan hidrogen yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
-
Apa strategi BRI untuk mendukung transisi energi di Indonesia? BRI menerbitkan Green Bond senilai Rp5 triliun. Sebagian dari dana yang terhimpun, disalurkan ke proyek Energi Baru Terbarukan. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan BRI dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) No.7: Affordable and Clean Energy, dan No. 13: Climate Action.
-
Apa tujuan utama dari ASEAN-Indo-Pacific Forum (AIPF) terkait transisi energi? AIPF bertujuan untuk menghubungkan sektor swasta dan publik di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik untuk kerja sama yang lebih kuat.
Mantan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) itu mengatakan, penggunaan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap tidak sedikit alias mahal. Kondisi ini akan bisa membuat portofolio Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak bagus.
Seperti diketahui, dalam RUU EBT ini pemerintah meminta langsung agar PT PLN (Persero) dapat mengoptimalkan potensi pembangkit tenaga listrik dari Energi Baru Terbarukan (EBT) atau PLTS.
"RUU EBT bagus, asal cara ditempuh aturannya itu justru membangun ekonomi baru. Misalnya produsen turbin di kasih insentif. Harga dalam negeri murah. Nanti dalam waktu tertentu tumbuh pendapatan pajak dalam negeri nanti negara akan mampu ke depannya," jelas dia.
Dia menyampaikan, regulasi terkait EBT ini sebetulnya sudah menjadi khas di Indonesia dan ada sejak lama melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Namun UU ini telah ditinggalkan.
"Dalam rencana pembangunan jangka panjang seharusnya semua pihak memegang ini. Karena sudah menjadi konsensus nasional. Dari sisi energi itu memang terbarukan dan emisi turunkan bagus sekali. Tetapi Cara yang ditempuh adalah dengan membangun ekonomi produktif di dalam negeri dan juga pembangunan ramah lingkungan dan proses-proses yang bisa dibuat untuk membangun kemampuan nasional," jelas dia.
Dia menambahkan, jika RUU EBT ini tujuannya adalah untuk menurunkan emisi karbon maka tidak tepat. Sebab cara-cara pemerintah digunakan saat ini sudah terpenuhi pemenuhannya untuk emisi karbon.
"Sekarang itu target sudah terpenuhi jadi Menteri ESDM tidak usah bingung-bingung sektor energi itu tidak memenuhi target. Memenuhi target. Saya yakin itu. Saya menyatakan dan hitungan-hitungan itu ada," jelas dia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengungkapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) EBT yang tengah disusun pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengakselerasi kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia.
"RUU EBT ini sifatnya percepatan, karena harus melipatgandakan realisasinya dan magnitude-nya besar. Misalnya untuk listrik, kalau kita mau naik dua kali lipat, berarti harus menaikkan (EBT) sampai 12 ribu Giga Watt dalam lima tahun," kata Dadan dalam acara pada CNBC Indonesia Energy Conference: Membedah Urgensi RUU Energi Baru dan Terbarukan, Senin (26/4).
Selain meningkatkan koordinasi dan sinergi antar sektor, sambung Dadan, keberadaan aturan EBT diharapkan mampu mempercepat dari sisi proses-proses investasi. "Ini diharapkan ada manfaat secara nasional, baik dari segi EBT maupun ekonominya bisa berjalan," jelasnya.
Salah satu sisi ekonomi yang disorot Dadan adalah keberlangsungan korporasi PLN, dimana ia berharap upaya transisi energi akan memberikan dampak positif bagi finansial PLN. "Masuknya EBT yang berbasis listrik justru akan memperbaiki kasnya PLN," tegasnya.
Baca juga:
Kementerian ESDM Optimalkan Pemanfaatan Sumber Panas Bumi di Timur Indonesia
Pemerintah Jokowi Ingin EBT Bisa Gantikan Energi Fosil Secara Bertahap
Melihat Mobil Listrik yang Disewakan untuk Wisatawan di Bali
Melihat Pembangkit Listrik Tenaga Surya 1 MWP di Bangli
Jawa Barat Pengguna PLTS Atap Terbesar di Indonesia
Pertamina Power Indonesia Target Pasang PLTS 500 MW, Termasuk di SPBU Pulau Jawa
Jokowi: Hilirisasi, Digitalisasi dan Ekonomi Hijau Strategi Besar Ekonomi Indonesia