Anak buah Ahok masih bingung soal Tax Amnesty
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengadakan sosialisasi program pengampunan pajak atau Tax Amnesty di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Meski sudah mendekati akhir periode pertama, namun masih banyak wajib pajak yang belum mengerti mengenai program ini.
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengadakan sosialisasi program pengampunan pajak atau Tax Amnesty di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam sosialisasi tersebut, para jajaran pejabat banyak melontarkan berbagai pertanyaan terkait status harta yang harus dilaporkan dalam program ini.
"Kalau saya baru saja membeli sesuatu, namun masih dalam proses pembalikan nama ? apakah harta tersebut perlu diajukan dalam Tax Amnesty?" ujar Peserta Sosialisasi dari BPPID Tomi di Balaikota, Jakarta, Kamis (22/9).
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang diuji coba oleh Pemprov DKI Jakarta? Penjelasan Pemprov DKI Uji Coba TransJakarta Rute Kalideres-Bandara Soekarno Hatta Dikawal Patwal Selama uji coba dengan menggunakan Bus Metro TransJakarta dikawal dengan petugas Patwal hingga ada penutupan sementara di beberapa persimpangan Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bersama jajaran Pemprov DKI Jakarta menjajal langsung TransJakarta menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang dimulai dari Terminal Kalideres.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI Jakarta menindak tegas PPKS? Pemprov DKI Jakarta menindak tegas para PPKS tersebut dengan melakukan razia selama 9 Februari sampai 13 Maret 2023
-
Bagaimana cara Pemprov DKI menanggapi usulan ERP? Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo menanggapi pernyataan Presiden Jokowi menyebut electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT.Syafrin mengungkapkan, penerapan ERP di Jakarta masih terhambat pada regulasi yang juga belum dapat dikeluarkan. Sebab, banyak masyarakat yang menolak kebijakan jalan berbayar itu. "ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders," kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Bagaimana cara Pemprov DKI ingin mengurangi kemacetan? Salah satu ide yang diusulkan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono adalah pembagian jam masuk kerja para pekerja di Jakarta. Menurutnya, cara itu bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen.
"Secara de facto harta yang belum dibalik namakan itu adalah harta milik orang yang sudah membelinya, karena ada bukti pembelian, memang secara de jure, itu memang belum balik nama," jawab Kepala Strategi Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak, Tunjung Nugroho.
Selain itu, ada pula pertanyaan mengenai harta orang tua. Tunjung mengatakan, pada awal September tercatat sebanyak 7586 peserta tax amnesty masih kebingungan mengenai harta warisan.
"Kalau seandainya orang tua saya punya harta, tapi tidak punya NPWP maka itu perlu ikut Tax Amnesty atau tidak?" ungkap peserta sosialisasi Santi.
Tunjung menjelaskan, orang tua yang mengikuti program ini penghasilannya di atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kinerja, dan harus memiliki NPWP. "Untuk golongan pajak orang pribadi penghasilannya di atas Rp 4 juta ke atas, maka dia wajib membayarkan pajak. Jika orang tua Santi memiliki penghasilan di atas angka tersebut, perlu membayarkan pajak," imbuhnya.
Baca juga:
Jokowi senang Tax Amnesty RI jadi salah satu tersukses di dunia
Sri Mulyani: Paket kebijakan bukan karena krisis ekonomi
5 Fakta di balik pelaporan perbankan Singapura pada WNI ke polisi
Pemerintah dinilai terlalu obral kebijakan meski tak ada hasil
2 Bank asal Singapura ini pulangkan dana WNI Rp 500 M ke Indonesia
OJK: 5 persen nasabah bank di Singapura berasal dari Indonesia
OJK panggil perbankan Singapura soal indikasi penjegalan Tax Amnesty