Anggota DPR: IPO PGE Bukan Privatisasi, Hanya 25 Persen Saham Dilepas ke Publik
Selain itu,Komisi VI tetap melakukan pengawasan terhadap proses IPO PGE sehingga proses berjalan sebagaimana mestinya, termasuk proporsi saham yang dilepas kepada publik.
Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade menyebut Initial Public Offering (IPO) atau penawaran saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke bursa bukan privatisasi. Menurut dia, hanya sebagian kecil saham PGE yang dilepas di bursa saham, sehingga pengendalian operasi PGE masih di tangan Pertamina.
"Bukan. Ini bukan privatisasi. Saham yang dilepas ke publik kan hanya sekitar 25 persen sehingga kepemilikan terbesar masih di tangan Pertamina. Kendali operasi terhadap PGE juga masih di bawah BUMN tersebut," ujarnya dikutip dari Antara di Jakarta, Rabu (8/2).
-
Kapan PT Tera Data Indonusa Tbk melantai di bursa saham? Bahkan pada 2022, saat pandemi berlangsung, perusahaan ini berani mengambil langkah melantai di bursa saham.
-
Apa saja penghargaan yang diterima Pertamina? Dua kategori penghargaan yang berhasil diraih Pertamina adalah Kategori Mitra dengan Inovasi Terbanyak dan Kategori Mitra dengan Komitmen Pendanaan Terbanyak.
-
Apa yang diraih oleh Dirut Pertamina? Nicke menjadi salah satu dari dua wanita Indonesia paling berpengaruh yang masuk ke dalam daftar ini.
-
Bagaimana cara Pertamina dalam membeli dolar? "Arahan saya kepada BUMN adalah untuk mengoptimalkan pembelian dollar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan, Bukan memborong, intinya adalah jangan sampai berlebihan, kita harus bijaksana dalam menyikapi kenaikan dollar saat ini."
-
Kapan penghargaan diberikan kepada Pertamina? Penghargaan diserahkan oleh Plt. Dirjen Dikti, Riset dan Teknologi, Prof. Ir. Nizam dalam Anugerah Prioritas Nasional di Sheraton Hotel Gandaria City, pada Rabu (13/12).
-
Kenapa Pertamina mendapat penghargaan tersebut? Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap aktivitas Riset dan Teknologi di Pertamina Group di mana Pertamina selalu aktif dalam platform yang disediakan Pemerintah, baik itu dari Kemendikbudristek (Kedaireka), Kemenkeu (LPDP), dan Kementerian BUMN (KeRis BUMN).
Selain itu,Komisi VI tetap melakukan pengawasan terhadap proses IPO PGE sehingga proses berjalan sebagaimana mestinya, termasuk proporsi saham yang dilepas kepada publik.
Menurut Andre, IPO memang dibutuhkan sebab investasi panas bumi memang sangat mahal. Melalui IPO, PGE akan memperoleh dana besar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, bukan dalam bentuk pinjaman. Dengan demikian tidak ada kewajiban PGE untuk mengembalikan dana tersebut.
Dikatakannya, IPO, merupakan mekanisme yang lazim dilakukan perusahaan dan sudah banyak contoh ‘success story’, baik di Indonesia maupun di dunia.
Dalam konteksi ini, IPO akan memiliki banyak manfaat, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga untuk Negara dan masyarakat. "Jadi, sebenarnya IPO memang memiliki banyak benefit,” kata dia melalui keterangan tertulis.
Dengan IPO, tambahnya, masyarakat akan berpeluang memiliki saham, di sisi lain, PGE sebagai perusahaan terbuka wajib memenuhi prinsip keterbukaan kepada publik.
"Hal ini akan mendorong penerapan Good Corporate Governance. Di dalamnya termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas, yakni menjadikan PGE lebih baik dan tentu akan berdampak pada peningkatan citra perusahaan," katanya.
Dengan keterbukaan, juga dapat memperoleh valuasi yang akan berdampak pada kinerja perusahaan. Hal ini tentu positif dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan dan pertumbuhan PGE dan seluruh karyawan. "IPO juga bisa membuat growth bagi PGE dan meningkat daya saing perusahaan," ujarnya.
Selain itu, melalui IPO pula kemampuan PGE untuk mempertahankan kelangsungan hidup akan jauh lebih baik karena berbagai kendala yang dihadapi perusahaan akan menjadi permasalahan banyak pihak yang menjadi pemegang saham perusahaan.
Sementara benefit bagi negara, tak lepas dari posisi geothermal yang merupakan salah satu backbone meningkatkan bauran energi di Indonesia.
Dengan IPO, PGE akan berinvestasi lebih besar untuk pengembangan geothermal dan meningkatkan kapasitas terpasang, lanjutnya, pada akhirnya, hal ini akan mendorong percepatan transisi energi serta pencapaian Net Zero Emission (NZE) Indonesia.
Sedangkan manfaat bagi masyarakat, menurut Andre, karena dengan meningkatnya kapasitas terpasang, PGE dapat mendukung kelistrikan nasional sehingga diharapkan pula dapat berdampak pada tarif dasar listrik.