Antisipasi krisis keuangan, Kemenkeu-BI perkuat kerja sama di AMRO
Pembayaran kontribusi Indonesia pada AMRO akan dilakukan secara bersama oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam berhubungan dengan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office atau AMRO. Termasuk sepakat untuk membagi beban kontribusi Indonesia pada AMRO secara sama rata.
"Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur BI dan Menteri Keuangan saat pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara ASEAN+3, di Frankfurt, Jerman," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (8/5).
AMRO memiliki peran penting sebagai lembaga surveilans regional dalam mendukung operasionalisasi Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM). Kehadiran AMRO sebagai bagian dari jaring pengaman keuangan regional semakin dirasakan penting dan signifikan di tengah terus meningkatnya tantangan global.
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara BI dan Menkeu tersebut diharapkan dapat semakin memperkokoh komitmen Indonesia dalam mendukung penguatan peran dan fungsi AMRO. Dengan Nota Kesepahaman ini, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sepakat untuk melakukan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dengan AMRO di tiga area.
Pertama, dalam penentuan wakil Indonesia pada berbagai jabatan strategis di AMRO. Kedua dalam perumusan posisi Indonesia terhadap isu-isu terkait AMRO yang bersifat prinsipil dan strategis sebagai posisi bersama.
Dan ketiga, dalam pelaksanaan kunjungan konsultasi AMRO di Indonesia, yang mencakup perumusan pesan-pesan utama, koordinasi pertemuan dengan pihak-pihak yang relevan untuk memastikan diperolehnya pandangan yang objektif dan berimbang mengenai perkembangan perekonomian nasional, serta penyusunan tanggapan terhadap laporan yang dihasilkan AMRO.
"Di samping itu, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, maka pembayaran kontribusi Indonesia pada AMRO akan dilakukan secara bersama oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia."
Baca juga:
Zimbabwe kehabisan uang tunai, masyarakat antre 3 hari di bank
Bank Dunia: Kelangkaan air jadi ancaman terbesar ekonomi dunia
Eskalasi teror dorong miliuner hengkang dari Eropa
Ini alasan BI ngotot wajibkan perusahaan nasional lakukan hedging
DPR: RUU PPKSK penting untuk penanggulangan krisis
Jika direstui DPR, cuma presiden berhak putuskan ekonomi krisis
Jika tak krisis, negara 'haram' selamatkan bank bangkrut
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Kenapa Presiden Sukarno merasa kesulitan keuangan? "Adakah seorang kepala negara lain yang melarat seperti aku hingga sering meminjam uang dari ajudan?' kata Sukarno. "Dalam hal keuangan aku tidak mencapai banyak kemajuan sejak zaman Bandung," tambahnya.