Arahan Jokowi ke Eselon II: Kerja cepat dan jangan boros
Penghematan tidak akan mengganggu proyek vital negara.
Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro membeberkan beberapa arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) dengan seluruh Pejabat Eselon II Kementerian/Lembaga di Gedung Dhanapala Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta. Selasa (7/6).
"Arahannya kerja cepat, deregulasi, dan jangan boros," kata Bambang di Gedung Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/6).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pentingnya UU Perampasan Aset? Jokowi menegaskan, aset yang seharusnya milik negara dan rakyat harus dikembalikan. Para pelaku pun mesti bertanggungjawab akibat perbuatannya yang merugikan negara."Karena kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik negara. Kita harus mengembalikan apa yang menjadi hak rakyat, yang melakukan pelanggaran semuanya harus bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan," pungkasnya.
Meski mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk berhemat, namun Bambang menegaskan, penghematan tidak akan mengganggu proyek-proyek vital, terutama di sektor infrastruktur. Pasalnya, lanjut Bambang, pemerintah juga menggenjot sisi penerimaan negara.
"(Penghematan ganggu proyek?) Tidak," singkat Bambang.
"(Penerimaan negara) Genjot terus," imbuhnya.
Hingga saat ini, penerimaan negara baru mencakup 28 persen dari target dalam APBN 2016 yang dipatok mencapai Rp 1.822,5 triliun.
Target penerimaan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 273,8 triliun.
Salah satu target yang diincar pemerintah untuk menambah sumber pemasukan adalah melalui kebijakan Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak yang beleidnya hingga saat ini masih belum rampung dibahas bersama anggota DPR.
Baca juga:
Ikuti perintah Jokowi, ESDM potong anggaran perjalanan dinas
Kemenkeu dituding boros dan cenderung manipulatif gunakan anggaran
Jokowi pangkas anggaran KemenPU-Pera Rp 8 T & Kemendikbud Rp 6,5 T
Target penciptaan wirausaha baru terancam karena kebijakan Jokowi
Jokowi: Ada kepala daerah beli mebel impor pakai uang APBD