Asosiasi Beberkan Alasan Fintech P2P Lending Tumbuh Subur
Hal ini akibat adanya celah atau gap pendanaan hingga mencapai Rp 1.000 triliun yang tidak bisa dipenuhi oleh perbankan sebagaimana yang dilaporkan oleh World Bank atau Bank Dunia pada 2016 lalu.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Sunu Widyatmoko, buka suara terkait penyebab suburnya pertumbuhan fintech pendanaan atau peer-to-peer (P2P) lending di tanah air.
Menurutnya, hal ini akibat adanya celah atau gap pendanaan hingga mencapai Rp 1.000 triliun yang tidak bisa dipenuhi oleh perbankan sebagaimana yang dilaporkan oleh World Bank atau Bank Dunia pada 2016 lalu.
-
Bagaimana Finnet mendukung transformasi digital di Indonesia? Kami didukung dengan IT Infrastructure yang handal dan memiliki lisensi terlengkap di Perusahaan sejenis. Kami yakin Finnet dapat menjadi One Stop Solution yang tumbuh bersama mitra untuk bersama-sama mendigitalkan sistem pembayaran di Indoensia.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana cara Jepang mengelola keuangan di Indonesia? Gedung Departement of Finance dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas keuangan sehari-hari. Gedung ini juga menjadi tempat pengelolaan keuangan dan pemutusan kebijakan ekonomi oleh Jepang.
"Jadi, fintech berdasarkan report dari bank dunia tahun 2016 bahwa kebutuhan total umkm di Indonesia sebesar Rp1.600 triliun. Sedangkan kapasitas dan kemampuan lembaga keuangan tradisional yang ada saat ini masih sekitar Rp660 atau tepatnya Rp600 triliun. Jadi, ada Rp1000 triliun kesenjangan atau gap kekosongan yang belum terpenuhi," tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XI, Kamis (14/1).
Sunu menjelaskan, gap ini lah yang menjadi daya tarik oleh para pelaku fintech untuk mengisi kekosongan ruang yang ada. Terlebih, perbankan juga dinilai masih belum maksimal dalam melakukan pelayanan pendanaan secara optimal.
"Kenapa demikian marak?, karena memang kesenjangan itu sangat besar, dan itu tidak terlayani. Dan belum terlayani secara optimal dari lembaga keuangan yang ada," terangnya.
Kendati demikian, AFPI memastikan untuk terus berperan aktif terhadap perlindungan konsumen, khususnya terkait data pribadi yang rentan untuk disalahgunakan. "Apabila ada anggota kami yang terbukti melakukan pelanggaran (data pribadi) atau apapun, nantinya ada dewan komite yang menindaklanjuti. Apabila ada pelanggaran berat, maka akan dikeluarkan," tandasnya.
Baca juga:
Beda dengan Fintech Lending, Pinjaman Online Dipastikan Ilegal
Pandemi Covid-19, Jumlah Pengguna LinkAja Meroket Menjadi 61 Juta
Pelaku Industri F&B Bisa Bertahan Kala Pandemi, Pakai Jurus Digital Ini!
EasyCash, Layanan P2P Lending Fintopia Resmi Kantongi Izin OJK
Begini Cara Melaporkan Penipuan Fintech Ilegal
Di 2021, Amartha Target Salurkan Pembiayaan Rp2,6 T untuk 650.000 UMKM