Bahlil: Subsidi Tidak Tepat Sasaran Tembus Rp100 Triliun
Adapun untuk skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik ditargetkan akan diselesaikan dua pekan lagi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, menyebut sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik pada tahun 2024 berpotensi tidak tepat sasaran, nilainya mencapai Rp100 triliun.
"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp100 triliun-lah," kata Bahlil usai menghadiri Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).
- Siap-Siap, Pemerintah Sedang Godok Skema Penyaluran Subsidi BBM, BLT, hingga Listrik
- Luhut Bantah Ada Pembatasan Pertalite Mulai 1 Oktober, Tapi Beli BBM Subsidi Ada Syaratnya
- Anggaran Subsidi BBM Hingga LPG 3 Kg di 2025 Ditetapkan Sebesar Rp394 Triliun
- Pemerintah Bakal Potong Anggaran Subsidi Listrik Tahun Ini
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan kepada Bahlil selaku Menteri ESDM agar menyiapkan skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik agar tepat sasaran. Termasuk kemungkinan mengubah skema subsidi menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Karena Pemerintah ingin subsidi tersebut tepat sasaran.
"Kalian kan gak pengin kan subsidi itu yang harusnya untuk orang miskin, saudara-saudara kita yang belum ekonominya bagus, kemudian diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya bagus," ujarnya.
Bahlil mengungkapkan, berdasar pada laporan dari PLN, Pertamina, maupun BPH Migas, mulai dari subsidi BBM hingga listrik yang totalnya Rp435 triliun pada 2024 berpotensi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, Presiden Prabowo meminta Bahlil menjadi ketua Satgas untuk menyelesaikan permasalahan subsidi tersebut.
Adapun untuk skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik ditargetkan akan diselesaikan dua pekan lagi. Menurut Bahlil, guna menyelesaikan permasalahan tersebut pihaknya telah membentuk Satuan Tugas untuk mengkaji subsidi tepat sasaran.
"Jadi, kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," pungkasnya.