Bank Indonesia: Rasio Infrastruktur RI terhadap PDB Masih Rendah
Pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia. Pentingnya sebagai agenda nasional utama telah dengan jelas dinyatakan dalam 5 visi baru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia maju yang baru.
Bank Indonesia (BI) mencatat rasio infrastruktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih rendah. Sementara rasio pengeluaran untuk infrastruktur termasuk yang paling tinggi dibanding negara lain.
Hal ini disampaikan oleh Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti dalam acara Seminar Internasional dengan tema 'The Pivotal Role of Infrastructure Financing to Advance Sustainable Economic Growth' di Gedung BI, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
"Rasio infrastruktur terhadap PDB sebesar 43 persen, masih di bawah sebagian besar negara maju, sementara rasio pengeluaran logistik terhadap PDB sebesar 24 persen, tinggi dibandingkan dengan kawasan," kata dia.
Padahal, pembangunan infrastruktur adalah kunci untuk pertumbuhan berkelanjutan di negara berkembang seperti Indonesia. Pentingnya sebagai agenda nasional utama telah dengan jelas dinyatakan dalam 5 visi baru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Indonesia maju yang baru.
"Hari ini, kita telah menyaksikan keberhasilan pelaksanaan proyek yang sangat ambisius yang merentang dari jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, serta fasilitas dasar seperti air bersih dan sanitasi. Pada akhir 2018, Indonesia memiliki 11 bandara baru, 735 km kereta api baru, 3,432km jalan baru, jalan tol 1,180km, pembangkit listrik 2,614 mega watt dan palapa ring melintasi wilayah timur, barat dan tengah Indonesia," ujarnya.
Dengan demikian, diharapkan rasio infrastruktur terhadap PDB dapat meningkat. Adapun seminar internasional ini bertujuan untuk menunjukkan potensi infrastruktur Indonesia dan memberi peserta pandangan internasional dan lintas negara tentang pembangunan dan tantangan infrastruktur saat ini.
Cara Tingkatkan Rasio
Dia mengungkapkan salah satu cara meningkatkan rasio tersebut adalah menjalin konektivitas antara pusat ekonomi regional, termasuk zona industri dan kawasan pariwisata yang saat ini dinilai belum terintegrasi secara optimal.
"Oleh karena itu, ke depan, agenda infrastruktur yang lebih ambisius telah ditetapkan dengan fokus pada interkonektivitas dan peningkatan fasilitas dasar, terutama air bersih dan sanitasi. Ini telah digabungkan dengan baik dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024," ujarnya.
Kepulauan Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki sumber pertumbuhan yang sangat potensial. Namun ini harus didukung oleh infrastruktur yang memadai untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Mengenai hal ini, dia menegaskan Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam mensinergikan kebijakan dan memajukan pembangunan infrastruktur untuk pembangunan Indonesia.
"Lebih khusus lagi, untuk mendukung percepatan pembiayaan infrastruktur, Bank Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas perantara bank melalui rasio intermediasi makroprudensial, mendorong penerbitan surat berharga komersial untuk likuiditas, mempromosikan instrumen lindung nilai seperti pertukaran suku bunga dan pertukaran mata uang, serta menyediakan Penasihat pemerintah daerah untuk mendukung persiapan proyek KPS," tutupnya.
(mdk/idr)