Bank Indonesia Target Gopay Hingga LinkAja Terapkan QRIS Mulai 1 Januari 2020
Bank Indonesia (BI) akan secara resmi memberlakukan sistem Quick Response Indonesia Standard (QRIS) atau metode pembayaran digital pemerintah pada 1 Januari 2020. Standarisasi penggunaan QR Code BI ini bertujuan untuk mempermudah transaksi pembayaran digital dalam satu pintu.
Bank Indonesia (BI) akan secara resmi memberlakukan sistem Quick Response Indonesia Standard (QRIS) atau metode pembayaran digital pemerintah pada 1 Januari 2020. Standarisasi penggunaan QR Code BI ini bertujuan untuk mempermudah transaksi pembayaran digital dalam satu pintu.
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky Wibowo, mengatakan dengan QRIS, satu kode QR dapat digunakan untuk semua aplikasi dompet digital seperti OVO, Gopay, Dana, LinkAja dan lain sebagainya.
-
Kenapa Bank Indonesia mengembangkan Rupiah Digital? Selain menjadi mata uang yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal dalam ekosistem digital di masa depan, Rupiah Digital juga menjadi solusi yang memastikan Rupiah tetap menjadi satu-satunya mata uang yang sah di NKRI.
-
Kenapa QRIS di luncurkan oleh Bank Indonesia? Alasan mengapa Bank Indonesia mengesahkan transaksi QRIS ini adalah karena aksesnya yang begitu cepat.
-
Bagaimana QLola by BRI memudahkan akses perbankan? Dengan sistem Single Sign on Access, nasabah hanya membutuhkan satu username dan password untuk mengakses seluruh fitur dalam platform ini hanya dengan dengan satu kali log-in.
-
Kapan Bank Garansi QLola by BRI diluncurkan? Kehadirzn layanan Bank Garansi di QLola by BRI kini kian memudahkan para pelaku usaha.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
"1 Januari 2020 semua merchant bakal pakai QR yang gunakan QRIS. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) ini kita berikan transisi waktu sampai 31 Desember 2019," tuturnya di Gedung BI, Jumat (30/8).
Pungky menjelaskan, standarisasi QR Code perlu dilakukan untuk mengantisipasi inovasi teknologi dan perkembangan kanal pembayaran menggunakan QR Code. Di mana, berpotensi menimbulkan fragmentasi baru di industri sistem pembayaran.
"Selain itu, untuk memperluas akseptasi pembayaran nontunai nasional secara lebih efisien," terang pejabat Bank Indonesia ini.
Reporter: Bawono Yadika Tulus
Sumber: Liputan6
Baca juga:
Gubernur BI: Ke Depan QR Code Bisa untuk Beli Kebutuhan Sehari-hari
GoPay Siap Implementasikan Standar Acuan Pembayaran BI
Pantau Pergerakan Orang Asing, Imigrasi Kembangkan QR Code untuk Dipasang di Paspor
Strategi BI Jaga Nasib Uang Kertas di Tengah Perkembangan Pembayaran Nontunai
Bank Indonesia Luncurkan Standardisasi QR Code, Implementasi Mulai Semester II 2019
Sistem Pembayaran QR Code RI Bakal Bisa Dipakai di Malaysia, Thailand & Filipina
Tak Ingin Kecolongan Seperti China, BI Segera Standarisasi QR Code