Baru menjabat, wakil dirut Pertamina sudah ucapkan salam perpisahan

Baru menjabat, wakil dirut Pertamina sudah ucapkan salam perpisahan. Ahmad Bambang mengucap syukur telah menunaikan tugasnya sejauh ini meski terus mengalami kesulitan dan hambatan. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku sekitar pukul 10.00 WIB dijadwalkan akan menggelar RUPSLB Pertamina.

Wakil Direktur Utama Pertamina, Ahmad Bambang, mengunggah sebuah cuitan dalam akun twitternya mengenai perpisahan. Dia mengucap syukur telah menunaikan tugasnya sejauh ini meski terus mengalami kesulitan dan hambatan.

"Alhamdulillah. Telah aku tunaikan amanah ini meski dengan tertatih-tatih. Semoga bermanfaat bagi orang banyak dalam jangka panjang. Aamiin," tulis Ahmad, Jumat (3/2).

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengaku sekitar pukul 10.00 WIB dijadwalkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pertamina (Persero) di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat. Namun, belum diketahui maksud dari Menteri Rini Soemarno menggelar acara ini.

"Ya. Bila tidak ada perubahan, jam 10.00 WIB RUPSLB," kata Kabag Humas dan Protokoler Kementerian BUMN Teddy Poernama seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, beredar rumor akan terjadi perombakan pada direksi perusahaan migas pelat merah tersebut. Dirut Pertamina Dwi Sutjipto disebut-sebut mengundurkan diri sebagai nakhoda Pertamina, sedangkan Wakil Direktur Utama Ahmad Bambang dikabarkan dicopot dari jabatannya.

Ahmad Bambang yang baru menjabat sebagai Wakil Dirut Pertamina sejak 20 Oktober 2016 ini, pada Kamis (2/2) pada malam hari terlihat mendatangi Kantor Kementerian BUMN. Secara bergiliran, Kementerian BUMN juga memanggil Direktur Keuangan dan Strategi Perusahaan Pertamina Arief Budiman.

Isu lain yang paling santer terkait rencana pergantian tersebut adalah adanya 'matahari kembar' di tubuh Pertamina, antara Dwi Sutjipto dan Ahmad Bambang, sehingga dinilai menjadi pemicu dualisme kepemimpinan yang berdampak bagi pola kerja direksi.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Mulyadi mempertanyakan adanya kepemimpinan ganda di PT Pertamina (Persero). Mulyadi mengatakan, kepemimpinan ganda tersebut dapat mengganggu kinerja BUMN migas tersebut.

"Karena bagaimanapun ini jadi tanggung jawab Pak Menteri di sektor. Kami melihat jangan sampai permasalahan ini menganggu kinerja BUMN," ujar Mulyadi di Gedung DPR, Jakarta.

Mulyadi mengatakan kepemimpinan ganda tersebut juga mempersulit koordinasi dan konteks peningkatan kinerja. Kepemimpinan ganda ini diduga terjadi antara Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto dan Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang.

"Hulu katanya ditanggung jawab Pak Dwi. Hilir di bawah Pak Bambang. Jadi menurut saya seperti Dirut satu, Dirut dua. Saya khawatir jadi membuat bingung," katanya.

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) fraksi PDIP, Darmadi Durianto, menyayangkan pengangkatan Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Ahmad Bambang sebagai Wakil Direktur PT Pertamina (Persero) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Sebab, Bambang diduga tersangkut kasus korupsi penyediaan dan operasional kapal di PT Pertamina Transkontinental pada 2012 sampai 2014.

"Sekarang terlihat ketika Wadirut Pertamina dipanggil oleh Kejagung atas dugaan kasus korupsi dalam penyediaan dan operasional kapal di PT Pertamina Transkontinental tahun 2012-2014. Meskipun baru dugaan. Apa fungsinya fit and proper test jika begini faktanya?," kata Darmadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.

Pengangkatan Bambang, kata dia, diduga melanggar melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 16. Dalam aturan itu secara jelas diatur bahwa direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.

"Kan aneh ini, kok tiba-tiba dia (Ahmad Bambang-red) yang diduga tindak pidana korupsi, tapi saat ini malah diangkat dan menduduki jabatan bergengsi di PT Pertamina sebagai Wadirut PT Pertamina," terangnya.

Kejanggalan lainnya, yakni jabatan yang diemban Ahmad Bambang sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Bahkan, jabatan tersebut tidak sesuai dengan UU BUMN. "Pertama, tidak ada jabatan Wadirut di Pertamina. Kedua, pengangkatan direksi Ahmad Bambang ini melanggar pasal 16 UU BUMN No 19 tahun 2003," tegas Darmadi.

Baca juga:
Sinergi Pertamina-PLN bangun PLTGU terbesar di ASEAN
Pertamina-PLN tandatangani kontrak PLTGU Jawa 1 senilai Rp 24,01 T
Pertamina seleksi 45 perusahaan bangun kilang Cilacap dan Tuban
DPR sebut kepemimpinan ganda bisa ganggu kinerja Pertamina
Pertamina batalkan kerja sama dengan Saudi Aramco
Apartemen Pertamina di Balikpapan sudah capai 86 persen
Bos Pertamina beberkan progres pembangunan kilang di Indonesia