Beda dengan Jokowi, BKPM akui kisruh KPK vs Polri ganggu investasi
Namun, gangguan tersebut disebut tidak terlalu mengkhawatirkan ketimbang situasi politik pada pemilihan umum lalu.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengakui kisruh Polri vs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agak mengganggu investasi yang akan masuk ke Indonesia. Namun, gangguan tersebut tidak terlalu mengkhawatirkan ketimbang situasi politik pada pemilihan umum lalu.
"Betul. Masalah hukum itu yang terjadi sekarang ini, masih dalam koridor yang tidak terlalu mengkhawatirkan," ujar Franky usai meluncurkan PTSP di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (26/1).
Menurut Franky, banyak investor yang mengaku tidak terlalu pusing dengan situasi politik saat ini. Lantaran, situasi politik pada saat pemilihan presiden lebih panas ketimbang kisruh KPK vs Polri.
"Para investor yang berkomunikasi dengan kami bilang begini, tensi lebih tinggi pada saat pilpres. Saya tidak tahu kadarnya seberapa tapi waktu pilpres jauh lebih tinggi untuk memutuskan apakah investasi sekarang atau tidak," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berpengaruh negatif terhadap investasi ke Indonesia. Dia juga memastikan kisruh tersebut tidak mempengaruhi investasi lantaran investor lebih optimis dengan dibukanya Pelayanan Satu Pintu Terpadu (PTSP) pusat.
"Kalau saya bilang tidak ada, ndak ngaruh. Tanya ke investornya saja," ujar Jokowi dalam peluncuran PTSP di Kantor BKPM.
Kisruh KPK vs Polri diawali dengan ditetapkannya Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi oleh KPK. Padahal, Presiden Jokowi menjadikan BG sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman.
Bahkan, kisruh tersebut merebak usai Bareskrim Mabes Polri menetapkan Bambang Widjojanto menjadi tersangka kasus pemberian saksi palsu pada pilkada Kotawaringing Barat, Kalimantan Tengah pada 2010 lalu.
Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado Joubert Maramis mengatakan masalah antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) dikhawatirkan akan menimbulkan kecemasan investor untuk masuk ke Indonesia.
"Masalah KPK dan Polri ini dikhawatirkan akan berdampak tidak langsung akibat persepsi yang salah dari investor luar negeri," kata Joubert.
Joubert mengatakan, jika investor luar negeri melihat kasus Polri dan KPK adalah kasus dalam ranah penegakan hukum yang obyektif maka tidak jadi soal, namun jika dilihat sebagai "aksi balas dendam" antar kedua institusi negara maka dampaknya negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia.
Investor yang salah menilai kasus ini akan menganggap konsistensi obyektivitas hukum sangat lemah dan ini tidak baik bagi bisnis di Indonesia.
"Bagaimana bisa membangun negeri ini jika institusi kuat di Indonesia saling menunjukkan gigi, aksi balas-membalas ini sangat tidak baik bagi iklim investasi di Indonesia," ujarnya.
-
Apa yang dimaksud Jokowi dengan 'Membeli Masa Depan' ketika berbicara tentang investasi di IKN? "Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan," ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6).
-
Mengapa Presiden Jokowi mengajak investor Tiongkok untuk berinvestasi di Indonesia? Mengingat sejumlah indikator ekonomi di Indonesia menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut, dan bonus demografi.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Kenapa Presiden Jokowi ingin menerapkan skema investasi 'family office' di Indonesia? Pemerintah memproyeksikan investasi dari pengelolaan dana berbasis keluarga atau family office yang bisa ditarik ke Indonesia mencapai USD500 miliar dalam beberapa tahun ke depan.
-
Bagaimana Jokowi ingin meningkatkan aksesibilitas ke IKN untuk mendukung investasi? Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
-
Mengapa Jokowi menekankan pentingnya investasi sekarang untuk IKN? Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang," tegasnya.
Baca juga:
BKPM janji izin investasi pembangkit listrik kelar seminggu
Jokowi instruksikan perizinan 4 sektor ini jadi prioritas dalam PTSP
Jokowi: Ada 52 izin pembangkit listrik, apa-apaan ini?
Jokowi pangkas perizinan pembangkit listrik dari 6 tahun ke 3 bulan
Menteri Keuangan minta BKPM bantu mudahkan investor asing
35 Izin pemanfaatan hutan dan lingkungan dilimpahkan ke BKPM