Bela progam KUR, Misbakhun minta pemerintah tak takut kredit macet
Menurut Misbakhun, penyaluran KUR menunjukkan keberpihakan pemerintah pada perekonomian rakyat. Yakni menguatkan penetrasi KUR untuk mengatasi kesenjangan. Misbakhun menyebut, dulu bank-bank nasional bahkan pernah menerima dana talangan (baliout) melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Anggota Komisi XI DPR, M Misbakhun berharap pemerintah tak terlalu mempersoalkan tingkat kredit macet (non performing loan/NPL) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mencapai angka 5 persen. Menurutnya, harus ada keberpihakan pemerintah sehingga NPL untuk KUR dibebankan ke APBN sebagai bentuk pemerataan.
"Kalau bicara soal KUR, menurut saya NPL 5 persen tak ada masalah. Bagi saya, beban NPL ini bisa dibebankan ke APBN sebagai cost kita demi melaksanakan pemerataan, sebagai biaya menjembatani kesenjangan," ujar Misbakhun di Jakarta, Selasa (14/2).
-
Siapa yang mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Apa yang menjadi alasan BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? “Maka butuh policy seperti rencana pemerintah tersebut, sehingga akan menambah daya jelajah dan konsumsi kredit UMKM di masa yang akan datang. Kami telah lama memperjuangkan hal ini jadi kami menyambut baik rencana tersebut,” ujar Sunarso.
-
Bagaimana BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Dengan demikian, dukungan dengan memberikan pendanaan kepada UMKM akan mendorong roda perekonomian Indonesia. Hingga kuartal I/2023, BRI sendiri berhasil mencatat pertumbuhan kredit di sektor UMKM sebesar 9,6% year on year (yoy) dengan nominal mencapai Rp989,6 triliun.
-
Mengapa BRI mendukung rencana pemerintah untuk menghapus kredit macet UMKM? Terkait dengan kebijakan tersebut, BRI menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Bahkan sejak 2021, Perseroan telah mengusulkan kepada regulator untuk me-review soal ketentuan terkait hapus buku kredit dan tagih piutang (write-off) bagi UMKM.
-
Siapa yang mengatakan bahwa rumah susun akan dibiayai oleh kredit KPR dan Tapera? "Makanya ke depan mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga jadi tantangan karena kredit KPR maupun Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau rumah susun, bukan hanya rumah tapak," bebernya.
-
Kenapa DPLK BRI mengajak UMKM untuk mempersiapkan dana pensiun? Harapannya, pelaku UMKM lebih paham terkait pentingnya mempersiapkan tabungan pensiun. Dengan demikian, mereka lebih cermat dan percaya diri dalam mengelola keuangan. Tabungan pensiunan atau pesangon tersebut dapat dipercayakan pada DPLK BRI,” ungkapnya.
Menurut Misbakhun, penyaluran KUR menunjukkan keberpihakan pemerintah pada perekonomian rakyat. Yakni menguatkan penetrasi KUR untuk mengatasi kesenjangan. Misbakhun menyebut, dulu bank-bank nasional bahkan pernah menerima dana talangan (baliout) melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Jadi kalau bicara NPL-nya (KUR), kita punya sejarah BLBI besar, negara mem-bailout kok," ujar politikus Partai Golkar itu.
Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, KUR justru harus menjadi jembatan bagi pemerintah untuk mengatasi kesenjangan. "Kita mendukung pemerintah agar mendorong dan memperkuat penetrasi ke sektor masyarakat riil yang lebih nyata," tegasnya.
Selain itu Misbakhun juga mengatakan, dahulu pertumbuhan ekonomi 1 persen berarti ada sekitar 400 ribu lapangan kerja baru. Sedangkan sekarang pertumbuhan 1 persen hanya bisa menyerap 200 ribu-300 ribu pekerja. Karenanya, ketika pertumbuhan tidak bisa mendorong pertumbuhan lapangan kerja yang sebenarnya, Misbakhun meyakini KUR bisa menjadi solusinya. Alasannya, saat ini jumlah nasabah KUR mencapai sekitar 12 juta.
"Jika satu orang memiliki empat orang tenaga kerja, berapa juta lapangan kerja bisa diciptakan. Berapa kemiskinan dientaskan dan daya beli yang diciptakan. Tentu multiplier effect-nya sangat luas," ulasnya.
Misbakhun juga mengapresiasi kinerja Darmin untuk memperkuat KUR. "Sebab bapak selalu bicara soal pemerataan kesejahteraan. Mudah-mudahan KUR bisa berjalan bagus," tegasnya.
Baca juga:
Dorong penyaluran KUR, OJK percepat akses keuangan daerah
Sri Mulyani: Peminat KUR sangat banyak dan keuangan kita terbatas
DPR kritik Pemerintah Jokowi belum tepat sasaran salurkan KUR
Menko Darmin sebut penyaluran KUR tahun lalu hanya Rp 94 triliun
Patuhi arahan Jokowi, BNI fokus salurkan KUR tahun ini