Belanja Produk Dalam Negeri Tahun Ini Bisa Capai Rp747,04 Triliun
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, potensi belanja pengadaan untuk produk dalam negeri dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2022 mencapai Rp747,04 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, potensi belanja pengadaan untuk produk dalam negeri dari belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada 2022 mencapai Rp747,04 triliun. Angka tersebut meliputi dana dari APBN yang sebesar Rp357,8 triliun dan APBD senilai Rp389,24 triliun.
"Ini potensinya dari mana? Dari belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial (bansos). Belanja bansos itu kan banyak," kata Suahasil dalam BNI Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, dikutip Antara, Kamis (14/10).
-
Di mana produk lokal dan UMKM mendapatkan peningkatan pesanan ekspor? Tercatat, ada peningkatan pesanan ekspor yang mencapai lebih dari 4 kali lipat pada puncak kampanye 11.11 Big Sale. Dengan sejumlah pencapaian dan tren menarik di sepanjang kampanye, baik dalam pengaplikasian strategi bisnis para pelaku usaha lokal di Shopee maupun perilaku belanja online pengguna setia menjadi dasar dan landasan bagi Shopee untuk terus berinovasi.
-
Apa itu ANBK? ANBK adalah Asesmen Nasional Berbasis Komputer, program yang dirancang untuk menilai mutu tiap satuan pendidikan seperti Sekolah, Madrasah atau kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah.
-
Bagaimana ANBK dilakukan? Pelaksanaan AN menggunakan sistem berbasis komputer, sehingga disingkat dengan ANBK yang menggunakan moda tes dengan pilihan moda daring (online) ataupun semi daring (semi online) sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di sekolah atau daerah masing-masing.
-
Kenapa ANBK dilakukan? Pemerintah Indonesia melakukan perbaikan dan evaluasi pendidikan dengan cara pemetaan mutu melalui program asesmen nasional (AN).
-
Apa yang menjadi tujuan utama dari penerapan APBN? Sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian negara, tentu APBN diadakan dengan fungsi dan tujuan yang jelas.
-
Mengapa AHM menggandeng rantai bisnis lokal dalam produksi sepeda motor listrik? Melalui program elektrifikasi AHM juga menggandeng rantai bisnis lokal dalam produksi sepeda motor listrik, sehingga kandungan komponen lokal mencapai angka di atas 40%. Upaya ini sekaligus memenuhi syarat TKDN guna mendapatkan bantuan pemerintah untuk pembelian sepeda motor listrik bagi konsumen.
Secara perinci, potensi belanja APBN untuk produk dalam negeri berasal dari belanja modal kementerian/lembaga (k/l) sebesar Rp202,6 triliun, belanja barang k/l Rp154,9 triliun, serta belanja bansos k/l Rp234,1 miliar. Sementara dari APBD berasal dari belanja bansos Rp11,2 triliun, belanja modal Rp179 triliun, serta belanja barang dan jasa Rp199 triliun.
Dengan potensi belanja tersebut, dia menilai APBN dan APBD menjadi alat untuk mendorong dampak berganda atau multiplier effect di dalam negeri, sehingga benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi. Adapun belanja produk dalam negeri sangatlah penting dan sudah seharusnya tak hanya menggerakkan APBN dan APBD, tetapi agar menggerakkan seluruh perekonomian Indonesia.
Selain melalui belanja produk dalam negeri, pemerintah mendorong APBN menjadi katalis bukan hanya mengumpulkan pajak, tetapi pada saat yang sama juga memberikan berbagai macam insentif untuk mendorong dunia usaha.
Pemerintah telah memberikan insentif berupa tax holiday, tax allowance, fasilitas bea impor, hingga insentif daerah, termasuk kepada industri-industri yang biasa dan sudah mendapatkan insentif pajak. "Jenisnya ada berbagai macam dan ini setiap tahun dihitung berapa yang kami keluarkan dan berapa yang tidak jadi diterima oleh negara," ucap dia.
Dia mengatakan pemerintah pun terus mendorong hilirisasi melalui insentif, seperti hilirisasi minerba serta hilirisasi kelapa sawit.
Baca juga:
Jokowi Kesal Serapan Anggaran untuk Belanja Barang, Jasa dan Bansos Masih Rendah
Menko Luhut: APBN Masih Mampu Subsidi Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Gaji Petugas Regsosek Rp4,1 Juta, BPS Siapkan Anggaran Rp3,3 Triliun
Jokowi: Uang APBN Kita Kumpulkan dari Pajak, Kok Belanjanya Produk Impor?
Regsosek Bisa Hemat Anggaran Pengumpulan Data Hingga 64 Persen
NasDem Tolak Anggaran Rp1,5 Miliar untuk Pembelian TV Anggota DPR