Beri IUPK ke Freeport, Presiden Jokowi bisa dilengserkan
Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak mengenal istilah IUPK.
Pemerintah dianggap telah salah langkah dan melanggar hukum karena mengubah status PT Freeport Indonesia dari kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengtatakan, dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak mengenal istilah IUPK untuk pengelolaan tambang di tanah air.
-
Mengapa Jokowi memaksa Freeport membangun smelter di Indonesia? Untuk itu, Jokowi memaksa PT Freeport membangun industri smelter tembaga di Gresik.
-
Kenapa Presiden Jokowi mendukung Timnas Indonesia? Dalam unggahan yang sama, Jokowi menyisipkan doa dan harapan agar Timnas Indonesia mampu melaju hingga ke babak berikutnya. “Selangkah lagi untuk melaju ke fase kualifikasi babak ketiga Piala Dunia 2026, Teruslah berjuang dengan penuh semangat” ungkapnya.
-
Apa yang Presiden Jokowi sampaikan tentang produksi jagung di Gorontalo? "Artinya kalau harganya sudah turun seperti itu, maka produksinya pasti melimpah. Dan kita harapkan produksinya naik, tetapi harganya juga meningkat, ini yang harus dilakukan pemerintah dengan mungkin pembelian-pembelian oleh Bulog," ujar Presiden, Senin, 22 April 2024.
-
Di mana Presiden Jokowi meninjau ladang jagung? Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau ladang jagung di kawasan food estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis (6/7).
-
Apa yang diresmikan oleh Presiden Jokowi di Gorontalo? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
"Kalau tidak dianggap, pemerintah langgar UU minerba. Repotnya ada pasal pidana kalau penyelenggara berikan izin tidak sesuai dengan UU minerba maka bisa kena pidana," ujar dia di Cikini, Jakarta, Selasa (7/7).
Apalagi jika dalam waktu dekat pemerintah memutuskan memperpanjang kontrak Freeport dengan mengacu pada IUPK. Hikmahanto mengingatkan, pemerintahan Jokowi-JK bisa dilengserkan jika nekat melakukan itu.
"Soal IUPK ini bisa digugat PTUN. Kalau KK ini dibawa ke arbitrase. Perpanjangan ini bisa langgar konstitusi, berarti ini tugasnya DPR dan ujungnya MK. Bawa ke MPR dan dikenakan pemakzulan," tegasnya,
Perpanjangan kontrak seharusnya dilakukan 2019 atau dua tahun sebelum kontrak berakhir, sesuai UU minerba dan PP 77 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Usaha Tambang dan Mineral. Dia menambahkan pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR untuk keputusan mengenai perpanjangan kontrak Freeport.
Selain itu, pemerintah harus membentuk tim perpanjangan kontrak dengan KK seperti Freeport.
"Tim tersebut harus dibentuk untuk bisa membantu pemerintah dalam membuat keputusan perpanjangan kontrak," ucapnya.
(mdk/noe)