Beri PMN besar, pemerintah ingin Bulog ikut bangun irigasi
Hal ini untuk menunjang target swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.
Pemerintah menegaskan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini untuk menunjang target swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.
Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil mengaku BUMN pangan penerima PMN yang dimaksud ialah Perum Badan Urusan Logistik (Bulog). Menurut dia, PMN diberikan pada Bulog untuk stabilitator harga pangan dan membangun infrastruktur irigasi.
"Swasembada pangan itu kita tidak masuk PMN. PMN ini kita ke Bulog, nanti Bulog sebagai stabilitator pasar, nanti membangun infrastruktur irigasi," ujar Sofyan yang ditemui di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (11/2).
Dia menegaskan pemerintah sendiri menargetkan dalam tahun ini harus merenovasi dan membangun dua juta hektar irigasi. Sedangkan, tahun depan pemerintah akan kembali melakukan pembangunan dan renovasi irigasi sebanyak 1,5 juta ha.
"Kalau irigasi yang rusak bisa terselesaikan, berarti 3,5 juta hektar irigasi yang rusak terselesaikan (dalam dua tahun ke depan)," kata dia.
Selain PMN, kata Sofyan, pemerintah juga memberikan subsidi langsung kepada petani berupa pupuk dan menaikkan harga beli hasil produksi pangan petani. Dia yakin program swasembada pangan pemerintah pada sektor infrastruktur tak akan memberatkan para petani.
"Betul pemerintah memberikan insentif kepada petani dengan fokus pada infrastruktur. Semua usaha tersebut tidak akan memberatkan petani kita," pungkas dia.
Seperti diketahui, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui 35 BUMN penerima PMN. Total dana PMN yang disetujui Rp 37,276 triliun.
Adapun penerima PMN tersebut yakni:
- PT Angkasa Pura II Rp 2 triliun
- PT ASDP Rp 1 triliun
- PT Pelni Rp 500 miliar
- PT Djakarta Lloyd tidak disetujui di mana diusulkan Rp 350 miliar
- PT Hutama Karya Rp 3,6 triliun
- Perum Perumnas Rp 2 triliun
- PT Waskita Karya Rp 3,5 triliun
- PT Adhi Karya Rp 1,4 triliun
- PT Perkebunan Nusantara III Rp 3,5 triliun. Dana akan dibagi untuk PTPN VII Rp 175 miliar, PTPN IX Rp 1 triliun, PTPN X Rp 975 miliar, PTPN XI Rp 650 miliar, PTPN XII Rp 700 miliar
- PT Permodalan Nasional Madani Rp 1 triliun
- PT Garam Rp 300 miliar
- PT Rajawali Nusantara Indonesia tidak disetujui di mana diusulkan Rp 280 miliar
- Perum Bulog Rp 3 triliun
- PT Pertani Rp 470 miliar
- PT Sang Hyang Seri Rp 400 miliar
- PT Perikanan Nusantara Rp 200 miliar
- Perum Perikanan Nusantara Rp 300 miliar
- PT Dirgantara Indonesia Rp 400 miliar
- PT Dok Perkapalan Surabaya Rp 200 miliar
- PT Dok Kodja Bahari Rp 900 miliar
- PT Industri Kapal Indonesia Rp 200 miliar
- PT Aneka Tambang Rp 3,5 triliun
- PT Pindad Rp 700 miliar
- PT KAI Rp 2,750 triliun
- PT Perusahaan Pengelola Aset Rp 2 triliun
- PT Pengembangan Pariwisata Rp 250 miliar
- PT Bank Mandiri tidak disetujui di mana dana diusulkan Rp 5,6 triliun
- PT Pelindo IV Rp 2 triliun
- PT Krakatau Steel Rp 956 miliar
- PT BPUI Rp 250 miliar.