Usai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor

Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.

Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.

Usai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor

Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor

Pemerintah melalui Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan sosial pangan (bansos) beras kemasan 10 kilogram (kg) usai Pemilihan Umum (Pemilu).

Sebelumnya, penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari adanya politisasi terhadap program pemerintah ini.

Cek quick count di sini:

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi yang memantau langsung Penyaluran Bantuan Beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor (15/02). 

Bayu menjelaskan, penyaluran bansos dilakukan di kantor pos karena kelurahan tengah digunakan untuk keperluan pemilu.

"Pagi ini kita mulai lagi penyaluran Bantuan Pangan 10 kg ke masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Pos Sukasari, Bogor yang kebetulan jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari rumah saya," kata Bayu di Bogor, Kamis (15/2).

Bayu bilang, kembali disalurkannya bansos beras pasca Pemilu ini merupakan bukti nyata program bantuan pangan ini tidak memiliki keterkaitan dengan agenda politik tertentu. 

Sehingga dapat dipastikan tujuannya memang untuk membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang membutuhkan.

Cek quick count di sini:

"Bantuan pangan beras ini merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam rangka menjaga stabilitas harga beras yang sedikit mengalami kenaikan karena belum masuk musim panen," ucap Bayu.

Salah satu penerima bansos, Wawan (67) mengaku merasa dimudahkan dengan kembali disalurkannya bantuan pangan beras dari pemerintah. 

Warga Kelurahan Muarasari Bogor ini mengaku tidak lagi kesulitan mencari beras untuk keperluan keluarganya.

"Alhamdulillah Pak, saya merasa terbantu sekali karena tidak perlu susah-susah cari beras lagi Pak," ucap Wawan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membantah persoalan kenaikan harga dan kelangkaan beras akibat program bansos.

Dia menegaskan, program bansos pangan berupa beras ini sudah dijalankan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2023 lalu.

"Tidak, tidak (bansos). Bansos kan ini jalan terus, dan ini udah dari tahun kemarin juga udah jalan," ujar Airlangga kepada awak media di TPS 05 yang terletak di SMKN 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (14/2)

Untuk mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan beras, kata Airlangga, Jokowi meminta Perum Bulog untuk meningkatkan pasokan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP) yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP). 

Semula rata-rata 150.000 ton menjadi 250.000 ton.