Dirut Bulog: Bantuan Pangan Tak Berhasil Turunkan Harga Beras
Meski tak menekan harga beras nasional, dia menyebut ada dua manfaat dari penyaluran bantauan tersebut.
Meski tak menekan harga beras nasional, dia menyebut ada dua manfaat dari penyaluran bantauan tersebut.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengakui bantuan pangan beras yang diberikan pemerintah tidak mampu membuat harga beras turun.
"Bantuan pangan yang kita salurkan dari tahun lalu, ternyata tidak berhasil menekan harga (beras)," kata Bayu dalam acara Diskusi Media bersama Bulog, Selasa (13/2).
Meski tak menekan harga beras nasional, dirut Hulog menyebut ada dua manfaat dari penyaluran bantauan tersebut.
Pertama, sebanyak 22 juta keluarga kini tidak merasa resah, karena sudah ada jaminan sebanyak 10 Kg per bulan untuk mereka.
Kedua, beras nasional menjadi lebih stabil dan tidak bergejolak.
"Karena mereka sudah punya beras 10 Kg tiap bulan. Paking tidak selama 3 bulan atau mungkin 6 bulan itu aman. Kemudian beras jadi lebih stabil, tidak bergejolak harganya," terang dia.
Dua manfaat itu menjadi bukti, meskipun tidak bisa menurunkan dan menekan harga beras secara nasional.
"Secara empires terbukti, kita akui bantuan tidak bisa menurunkan harga," imbuhnya.
Sebagai informasi, pemerintah memperpanjang distribusi bantuan pangan beras hingga Juli 2024. Keluarga yang akan menerima bantuan tersebut juga akan ditambah.
Pada tahun 2023, keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan beras sebanyak 21,4 juta keluarga.
Sementara di tahun 2024, pemerintah memproyeksikan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan beras sebanyak 22 juta keluarga atau naik delapan persen.
"Distribusi akan cek lagi APBN yang ada dengan Juni 2024, sampai 6 bulan ke depan masyarakat akan terima bantuan 10 kg per keluarga, jadi 22 juta KPM," ujar Manager Humas dan Kelembagaan Perum Bulog, Tomi Wijaya di kantor Bulog, Jakarta, Jumat (15/12).
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca SelengkapnyaMeskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaBeras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaPenyaluran bantuan ini merupakan bagian dari bansos pemerintah untuk membantu warga sekaligus menurunkan harga beras yang sempat melambung.
Baca SelengkapnyaBayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaMengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya